Perilaku Aparat yang Melakukan Pengamanan Sidang Kanjuruhan Dinilai Bentuk Penghinaan terhadap Pengadilan

Siaran Pers

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil (LBH pos Malang, LBH Surabaya, LPBHNU Kota Malang, YLBHI, KontraS, Lokataru, IM57+ Institute, ICJR, ICW, AJI, PBHI) Pada hari Selasa, 14 Februari 2023, persidangan ke-12 kasus tragedi Kanjuruhan dengan Nomor Perkara 11/11/Pid.B/2023/PN.Sby;12/Pid.B/2023/N.Sby; dan 13/Pid.B/2023/PN.Sby dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pada persidangan kali ini, ruang sidang dipenuhi oleh anggota Brimob…

Pengawalan Isu Akses Keadilan Demi Tercapainya Implementasi Komitmen Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII Tahun 2023-2024: Wujudkan Keadilan Untuk Semua!

Berita

Senin, 13 Februari 2023 – PBHI mengadakan rapat evaluasi dan konsolidasi Pengawalan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII Tahun 2023-2024 di Isu Akses Keadilan bersama dengan rekan-rekan jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS). Rapat ini mendiskusikan berbagai pengalaman dan saran serta praktik baik yang dapat diterapkan pada komitmen-komitmen yang ada di Isu Akses Keadilan Rencana…

Pidana Mati Ferdy Sambo: Simplifikasi Reformasi Kepolisian?

Siaran Pers

LBH Masyarakat (LBHM), dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mengucapkan duka mendalam atas meninggalnya Brigadir Yosua dalam peristiwa pembunuhan. Dalam kasus ini kami juga menyoroti langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo pada 13 Februari 2023. Kami mendukung penuh penjatuhan pidana terhadap kasus pembunuhan berencana…

Darurat Sipil Diam-Diam dan Ketiadaan Urgensi Penambahan Kodam

Siaran Pers, Uncategorised

Siaran Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI mengenai Darurat Sipil dan Menhan RI, KASAD dan Persetujuan Panglima TNI Terkait Penambahan Kodam Pada tanggal 10 Februari 2023, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa “akibat adanya peristiwa penyanderaan di Nduga tersebut, saat ini situasi Papua sedang dalam…

DEMOKRASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI PARTISIPASI PUBLIK

Buku

Dalam rangka menjamin prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Negara yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu syarat sebuah negara disebut menganut sistem demokrasi adalah menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Bahwa konsepsi peradilan yang bebas dan tidak…

Civil society groups demand Indonesia to implement cohesive policy and approach to not legitimising Myanmar junta in ASEAN

Siaran Pers

On the 2nd anniversary of the Myanmar’s attempted coup, we, the undersigned, call on Indonesia as the Chair of ASEAN to not legitimising the Myanmar junta at any cost. This shall include a commitment to disinvite junta representatives from ASEAN meetings at all levels. Earlier this week, a programme of the upcoming ASEAN Tourism Ministers…

Diseminasi Analisis Putusan: Menguak Wajah Peradilan dengan Mengurai Putusan dari Urgensi Perspektif HAM dan Keamanan Publik

Berita

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) telah melakukan kegiatan diseminasi hasil analisis tiga putusan pengadilan melalui seri Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM) ke-25 pada 24 Januari 2023 lalu secara daring. Diseminasi ini bertujuan sebagai medium penyebaran hasil analisis putusan dengan mengaca pada tiga putusan yang berkaitan dengan isu seputar pemberian bantuan hukum, pidana pengawasan,…

MENDESAK DPR MEMBENTUK PANITIA KHUSUS UNTUK MENGUNGKAP DAN MENYELESAIKAN TRAGEDI OBAT BERACUN

Siaran Pers

Jakarta (25/1), Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama keluarga korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) melakukan audiensi ke Komisi IX DPR-RI. Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan mendorong urgensi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk mengungkap keterbukaan dan memastikan penyelesaian tragedi obat beracun yang merenggut 200 nyawa dan 134 kondisi fisik anak akibat kelalaian dan kesalahan…

TRAGEDI KANJURUHAN: DAN TERJADI LAGI… SETELAH PERSIDANGAN PANIAI,CUCI DOSA PELANGGARAN HAM LEWAT PERADILAN FIKTIF

Siaran Pers

Senin, 16 Januari 2023, sidang perdana Tragedi Kanjuruhan digelar dengan Terdakwa AH (Ketua Panpel Arema FC), SS (Security Officer), AKP Hd (Danki 3 Brimob Polda Jatim), Kompol WSP (Kabag Ops Polres Malang), dan AKP BSA (Kasat Samapta Polres Malang), yang didakwa dengan Pasal 359-360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, lalu Pasal 103 ayat (1)…