PBHI, IJRS, Asosiasi APIK Indonesia Berpartisipasi dalam Pekan Keterbukaan Pemerintah melalui Talkshow Akses Terhadap Keadilan

Berita

BeritaPBHI – Jakarta, 10 Mei 2023 PBHI bersama IJRS, Asosiasi APIK menyelenggarakan side event dalam rangkaian Open Government Week Tahun 2023. Side event tersebut diselenggarakan melalui talkshow “Keterbukaan Pemerintah yang Bermakna Bagi Perempuan dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendorong Akses terhadap Keadilan di Indonesia”. Bertempat di Grand Hyatt Indonesia, hadir empat narasumber dari perwakilan pemerintah…

Revisi UU TNI Mengembalikan DwiFungsi, Melanggar Konstitusi dan Mengkhianati Reformasi

Siaran Pers

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan agenda revisi terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam draft terakhir, April 2023 yang tertuang dalam slide pembahasan RUU TNI terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kami menandang pemerintah sebaiknya meninjau…

On the Occasion of 42nd ASEAN Summit 2023: Civil Society Organisations Urge for Democratising ASEAN, Reclaiming People’s Space for a Just Economy and Inclusive Community

Siaran Pers

[Jakarta, 9 May 2023] Responding to the 42nd ASEAN Summit taking place on 9-11 May 2023 in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, Indonesia, representatives of civil society groups (CSOs) in the ASEAN region held the Regional Strategic Gathering of ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum (ACSC/APF) on May 5-7 in Jakarta. The regional strategic gathering…

SIDANG KE-7 GUGATAN CLASS ACTION GAGAL GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL

Siaran Pers

Jakarta (8/5), Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama Keluarga korban gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) menghadiri Sidang Mediasi ke-7 Gugatan Class Action No. 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat. Mediasi dibuka pada pukul 11.00 – 12.40 WIB, pada agenda ini hadir pula para keluarga korban gagal ginjal akut progresif atipikal. Sayangnya pihak prinsipal tidak ada…

PBHI DAN PERADI BEKERJASAMA DALAM PENINGKATAN KAPASITAS ADVOKAT UNTUK ADVOKASI PEMBELA HAM

Berita

BeritaPBHI – Jakarta, 4 Mei 2023, telah berlangsung penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) “Peningkatan Kapasitas terkait Advokasi Pembela HAM” antara Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) dengan PERADI Rumah Bersama Advokat di Sekretariat BPN PERADI RBA yang berlokasi di Gedung LMPP Jakarta Pusat. Penandatanganan MoU tesebut turut dihadiri oleh jajaran pengurus PERADI di…

Pernyataan Pangdam Siliwangi Bersifat Politis dan Harus Dikoreksi

Siaran Pers

Pada tanggal 10 April 2023, Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo selaku Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi, membuat tulisan opini berjudul “Etika Menuju 2024”. Dalam tulisan tersebut, Pangdam memaparkan tentang persoalan kondisi kebangsaan, khususnya terkait dengan Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Kami menilai pernyataan Pangdam dalam tulisan tersebut sangat berdimensi dan bernuansa politis.…

Workshop Penjaringan Masukan dan Praktik Baik untuk Penyusunan Buku Saku Advokasi Paralegal Keadilan Ekologis: Kemampuan Paralegal Penting untuk Tetap Membumi

Berita

Kamis, 23 Februari 2023 — PBHI menyelengarakan workshop untuk menjaring masukan sebagai bahan penyusunan Buku Saku Advokasi Paralegal, mengenai keadilan ekologis bersama rekan-rekan jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Diskusi ini mendiskusikan berbagai ide, saran, serta pengalaman yang perlu dan penting untuk ada dalam substansi buku saku advokasi paralegal tersebut. Dalam pembahasan terkait substansi dalam buku…

Presiden Perintahkan KASAD dan Panglima TNI, Segera Pastikan Dihentikannya Semua Bentuk Penyerangan, Pernyataan Provokatif dan Tindakan Prajurit yang Melanggar Hukum

Siaran Pers

Tindakan aksi penyerangan dan Kekerasan yang di lakukan oknum anggota TNI kembali lagi terjadi di Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari (26/4). Tindakan ini terjadi secara berturut-turut setelah sebelumnya terjadi di Kupang, NTT seminggu sebelumnya pada Rabu (19/4). Selain itu, terdapat video yang beredar di media sosial yang dilakukan oknum TNI yakni seorang perwira…

Hentikan Operasi Tempur di Papua, Presiden Harus Penuhi Janji Laksanakan Dialog

Siaran Pers

Pilihan operasi tempur adalah pilihan kebijakan yang akan terus memproduksi spiral kekerasan. Jika itu pilihan kebijakan yang akan ditempuh, maka Koalisi mendesak agar rencana itu dibatalkan. Peristiwa gugurnya prajurit dalam sebuah operasi yang disebut oleh TNI sebagai operasi penyelamatan Pilot maskapai Susi Air yang disandera oleh Tentara Pembebasan Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) tentu menyisakan…