Press Release Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Pada 07 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim saat melakukan Uji Materi Perkara No. 90 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. MKMK menyatakan…
Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Presiden Joko Widodo telah mengusulkan nama Agus Subiyanto pengganti Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Usulan tersebut dikarenakan masa jabatan panglima TNI saat ini akan segera berakhir pada akhir bulan November 2023. Pergantian Panglima TNI sejatinya menjadi jalan rotasi dan regenerasi jabatan di tubuh TNI…
Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Baru-baru ini, Handesblatt, media massa asal Jerman menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo yang maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut Handesbaltt, pen-Cawapres-an Gibran dipandang sebagai bentuk politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, kondisi kemunduran demokrasi di…
For immediate release ●Judicial harassment was the most common violation experienced by human rightsdefenders (HRDs) in Asia from 2021 to 2022.● State actors–such as the police–were the top perpetrators.● The forum coincides with the 25th anniversary of the UN Declaration on Human RightsDefenders, which requires states to protect HRDs. Nevertheless, violations against HRDsstill persist in…
For immediate release 3 November 2023 Judicial harassment was the most common violation experienced by human rights defenders (HRDs) in Asia from 2021 to 2022. State actors–such as the police–were the top perpetrators. The forum coincides with the 25th anniversary of the UN Declaration on Human Rights Defenders, which requires states to protect HRDs. Nevertheless,…
Kejanggalan dalam proses dan putusan Permohonan No. 90/PUU-XII/2023 terkait batas usia Capres-Cawapres pada aspek administrasi, aspek formil (kedudukan hukum/legal standing) dan materiil (isi putusan) sudah sangat fundamental. Selain dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat, bahkan berpotensi dianggap perbuatan pidana karena penyelundupan frasa. Sejauh ini, sekitar 7 (tujuh) Laporan Dugaan Pelanggaran Etik termasuk dari PBHI yang menyoroti…
Rilis PersPERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) PBHI menilai terdapat berbagai bentuk kejanggalan dalam pemeriksaan hingga Putusan Permohonan No. 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Capres-Cawapres, yang berujung pada pelanggaran etik dan perilaku Hakim Konstitusi hingga cacat formil. Hal ini berdampak pada legitimasi secara hukum terhadap putusan termasuk berpotensi pada perselisihan hasil Pemilu 2024 nanti. Kamis,…
Konferensi Tenurial 2023 mengusung tema “Mewujudkan Keadilan Sosial dan Ekologis Melalui Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam” ini, merupakan forum yang digagas untuk melihat lebih mendalam dan mengkritisi konsentrasi penguasaan dan monopoli tanah oleh pengusaha dan badan-badan usaha swasta maupun negaraHal itu yang telah mengakibatkan ketimpangan, konflik agraria, kerusakan alam dan kemiskinan struktural yang semakin…
Koalisi SSR merujuk pada laporan Mantan Jaksa Agung RI, Marzuki Darusman bersama Myanmar Accountability Project dan Chin Za Uk Ling (Pegiat HAM) pada 2 Oktober 2023 lalu kepada Komnas HAM RI terkait dugaan penjualan illegal senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur dan peralatan militer lainnya kepada Myanmar termasuk Junta Militer di bawah Jendral Min Aung…
RILIS PERSPERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) “PUTUSAN MK SOAL BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES: PRESIDEN DESPOTIC, MK CHAOTIC” Hari ini, Senin, 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (“MK”) mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun…