LAPORAN OBSERVASI: Simposium Nasional “Hukum yang Hidup di Masyarakat” (Living Law) Paska KUHP Baru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau biasa juga dikenal dengan istilah KUHP baru, akan berlaku mulai Januari 2026. Pemerintah kerap merujuk KUHP baru sebagai produk hukum yang sejalan dengan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang lebih modern. KUHP baru ini hadir untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan…

Signifikansi Pemulihan Korban TPPO, PBHI Dukung Penuh Pembentukan Direktorat PPA-PPO Mabes Polri

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Signifikansi Pemulihan Korban TPPO, PBHI Dukung Penuh Pembentukan Direktorat PPA-PPO Mabes Polri Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) merilis hasil riset bertajuk “Menuntut Hak atas Pemulihan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)”. Laporan ini diluncurkan pada 3 Juli 2024, dihadiri oleh…

SIDANG KETIGA SEPTIA: DIDAKWA UU ITE KARENA CURHAT PELANGGARAN HAK PEKERJA YANG DIALAMI

SIARAN PERS #BEBASKANSEPTIA SIDANG KETIGA SEPTIA: DIDAKWA UU ITE KARENA CURHAT PELANGGARAN HAK PEKERJA YANG DIALAMI Jakarta, 19 September 2024 – Persidangan kedua kasus Septia, buruh yang dikriminalisasi melalui UU ITE karena memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaannya akhirnya digelar pada Kamis, 19 September 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan eksepsi terdakwa. Pada persidangan hari…

Hentikan Intimidasi terhadap Masyarakat Rempang

SIARAN PERSTIM ADVOKASI SOLIARITAS NASIONAL UNTUK REMPANG Hentikan Intimidasi terhadap Masyarakat Rempang BATAM 18 SEPTEMBER 2024- Masyarakat Pulau Rempang diintimidasi dan menjadi korban tindak kekerasan oleh belasan orang berpakaian preman pada Rabu (18/9/2024). Berdasarkan keterangan yang dihimpun Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang dari warga, intimidasi dan kekerasan yang dialami warga Pulau Rempang terjadi di…

SIDANG KEDUA SEPTIA: DIDAKWA UU ITE KARENA CURHAT PELANGGARAN HAK PEKERJA YANG DIALAMI

SIARAN PERS #BEBASKANSEPTIA SIDANG KEDUA SEPTIA: DIDAKWA UU ITE KARENA CURHAT PELANGGARAN HAK PEKERJA YANG DIALAMI Jakarta, 17 September 2024 – Persidangan pertama kasus Septia, buruh yang dikriminalisasi melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaannya akhirnya digelar pada Selasa, 17 September 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dengan agenda pembacaan…

Pernyataan Sikap Aliansi Bong Suwung terhadap Penggusuran Paksa Bong Suwung di Yogyakarta oleh PT KAI

Pernyataan Sikap Aliansi Bong Suwung terhadap Penggusuran Paksa Bong Suwung di Yogyakarta oleh PT KAI Kami Aliansi Bong Suwung yang terdiri atas warga terdampak, pekerja seks, serta organisasi masyarakat sipil yang berjuang untuk hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup dengan tegas menolak dan mengutuk penggusuran paksa yang akan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia…

“KEMBALI IKUTI RE-AKREDITASI, KANWIL KUNJUNGI SEKRETARIAT PBHI NASIONAL UNTUK VERIFIKASI FAKTUAL”

#Berita PBHI “KEMBALI IKUTI RE-AKREDITASI, KANWIL KUNJUNGI SEKRETARIAT PBHI NASIONAL UNTUK VERIFIKASI FAKTUAL” Jakarta, 11 September 2024 – Sejak 15 Juli 2024 Kementerian Hukum dan HAM  kembali membuka akreditasi ulang/perpanjangan sertifikasi bagi pemberi bantuan hukum periode 2022-2024. PBHI sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM kembali mengikuti akreditasi ulang ini untuk…

PANSEL KPK HARUS PASTIKAN CAPIM-DEWAS MILIKI INTEGRITAS ANTIKORUPSI

Siaran Pers Darurat Demokrasi: KPK dalam Cengkeraman PANSEL KPK HARUS PASTIKAN CAPIM-DEWAS MILIKI INTEGRITAS ANTIKORUPSI Jakarta, 11 September 2024 – Proses seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 memasuki babak baru. Panitia Seleksi (Pansel) telah mengumumkan 20 nama yang lolos uji kompetensi pada Rabu, 11 September 2024 pukul 14.30 WIB. Nahasnya, dalam mencari…

JAKSA BELUM SIAP DAN MENYERAHKAN SURAT DAKWAAN, HAKIM PERINTAHKAN JAKSA PENUHI SEGALA HAK SEPTIA

SIARAN PERS #BEBASKANSEPTIA JAKSA BELUM SIAP DAN MENYERAHKAN SURAT DAKWAAN, HAKIM PERINTAHKAN JAKSA PENUHI SEGALA HAK SEPTIA Jakarta, 10 September 2024 –Persidangan pertama kasus Septia, buruh yang dikriminalisasi melalui UU ITE karena memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaannya digelar pada Senin 10 September 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim Advokasi Septia Gugat Negara Abai (TIM ASTAGA) memberikan…