Menyoal Ancaman Hukum Terhadap ICW: Pemberangusan Demokrasi dan Upaya Kriminalisasi

Siaran Pers Praktik pembungkaman atas kritik masyarakat kembali terjadi. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, melayangkan somasi kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dengan penelitian tentang polemik Ivermectin. Somasi tersebut berisi niat Moeldoko untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan ICW ke pihak berwajib. Tentu langkah ini amat disayangkan, sebab, semakin memperlihatkan resistensi…

FORM PENDATAAN ULANG ANGGOTA PBHI

[PENGUMUMAN] Kepada seluruh anggota PBHI di seluruh Indonesia 🙂 Sehubungan dengan pendataan ulang anggota PBHI, kami hendak mengundang Bapak/Ibu/Kakak sekalian untuk dapat meluangkan waktunya untuk mengisi form pendataan ulang anggota PBHI pada link berikut: http://bit.ly/formanggotaPBHI Adapun form tersebut nanti akan kami gunakan untuk meningkatkan layanan advokasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat yang…

TEMUAN OMBUDSMAN TERKAIT TWK: PENYELEWENGAN WEWENANG, PELANGGARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, HINGGA DUGAAN TINDAK PIDANA.

Tamparan keras terhadap Presiden Joko Widodo agar tidak lagi berbasa basi dalam sikap antikorupsi terjadi pada rabu (21/7/2021). Pasalnya, Ombudsman RI (ORI) menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksan (LAHP) Nomor Register 0503/LM/V/2021/JKT tentang Dugaan Penyimpangan Prosedur Dalam Proses Peralihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Dengan temuan adanya penyelewengan wewenang, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia,…

Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN bertentangan dengan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia

Siaran PersTim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan“Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN bertentangan dengan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia” Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) yang mengatur tentang Komponen CadanganKadangan (Komcad). Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, pembentukan Komcad…

Upaya Kriminalisasi Aksi Tembak Laser, Bukti PimpinanKPK dukung Pelemahan KPK

Siaran Pers Bersama Pada tanggal 19 Juli 2021 petang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Biro Umum memberikan keterangan ke beberapa media, bahwasanya KPK telah melaporkan sejumlah aktivis antikorupsi yang menembakkan laser ke gedung KPK. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengklaim aksi penembakan laser telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan KPK. Jika menurut pada keterangan pernyataan pers…

REFLEKSI PBHI PERINGATAN HARI KEADILAN INTERNASIONAL: PELANGGARAN TAK KUNJUNG USAI, HAK KORBAN TETAP TERBENGKALAI

Tanggal 17 Juli diperingati sebagai hari Keadilan Internasional (World Day for International Justice), yang merujuk pada Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) pada 17 Juli 1998. Statuta Roma mengatur kejahatan paling serius yakni kejahatan genosida (the crime of genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan agresi…

Pernyataan Bersama Koalisi Kemanusiaan Papua

Kami mengecam keraspenggunaan kekuatan yang berlebihandan penangkapan yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap setidaknya 50 pengunjuk rasa damai di Jakartapada hari Kamis 15 Juli 2021dan setidaknya 23 pengunjuk rasa damai di Jayapura pada Rabu 14Juli 2021. Kami memandang tindakan tersebut melanggar hak atas kebebasan berekspresi serta hak atas kebebasan berkumpul warga yang sedang menyampaikan…

PBHI Terlibat dalam Bimtek Pelaporan Renaksi Open Government Indonesia

Sejak tahun 2020, PBHI terlibat aktif dalam mengawal kemitraan global komitmen Indonesia dalam Open Government Partnership. PBHI juga terlibat dalam menyusun Rencana Aksi Nasional (Renaksi) Open Government Indonesia (OGI) Tahun 2020-2022 di sektor keadilan bersama masyarakat sipil lainnya. Setidaknya terdapat 6 (enam) rencana aksi yang turut diusulkan oleh PBHI bersama jaringan masyarakat sipil, antara lain:…

KILAS BALIK PELATIHAN ADVOKASI PENYIKSAAN UNTUK PEMBERI BANTUAN HUKUM 2021

Memperingati hari anti penyiksaan internasional, pada 28-29 Juni 2021 yang lalu PBHI bekerjasama dengan The Human Rights Monitor (Imparsial) dan Yayasan Tifa menyelenggarakan pelatihan advokasi penyiksaan untuk pemberi bantuan hukum. Pelatihan ini diikuti secara intens oleh 25 orang peserta dari seluruh perwakilan Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia. Pada hari pertama pelatihan diisi dengan materi mengurai…

RKUHP MEMPERKUAT STIGMA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Siaran Pers Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Pemantau RKUHP Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan bahwa Pemerintah dan DPR akan segera memasukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021, untuk kemudian dilanjutkan pembahasannya dan disahkan. Selain itu, Wamenkumham juga menyampaikan bahwa pembahasan selanjutnya hanya…