Pemerintah Didesak Hentikan Penggusuran Ribuan Masyarakat di Pulau Rempang untuk Kepentingan Investasi Skala Besar

Rilis

Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta, 31 Agustus 2023 – Setelah 78 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa asing, kehidupan masyarakat Indonesia di tingkat tapak tidak benar-benar berdaulat di atas bumi…

ASEAN Civil Society Conference / ASEAN People’s Forum: Ruang Masyarakat Sipil ASEAN untuk Rebut Kembali Hak Sipil Kita!

News

Melalui kolaborasi kolektif berbagai Civil Society Organization di Indonesia, terselenggarakanlah ASEAN Civil Society Conference / ASEAN People’s Forum pada tanggal 1-3 September 2023 silam. Acara ini mengundang seluruh CSO di ASEAN untuk berdiskursus, mengumpulkan aspirasi dan keresahan, serta mengupayakan perubahan terhadap masalah Hak Asasi Manusia yang dialami oleh masyarakat sipil di wilayah masing-masing peserta. PBHI…

DPR-RI Menyandera Rancangan Undang-Undang Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Orang Secara Paksa Setelah Selangkah Lagi Disahkan

Rilis

Jakarta, 30 Agustus 2023 – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa perlu dilaksanakan tahun ini oleh DPR-RI sebagai jaminan ketidakberulangan tindak penghilangan paksa. Namun, setelah perjalanan panjang sejak 2010 ditandatanganinya Konvensi, RUU ini mandek dan belum kunjung mendapatkan lampu hijau pengesahan di DPR RI. Terbukti dalam sidang DPR RI sebelum…

Kejahatan Oknum Paspampres Harus Diadili di Peradilan Umum dan Darurat Reformasi Peradilan Militer

Rilis

Kasus kejahatan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Paspampres terhadap warga Aceh bernama Imam Masykur adalah suatu bentuk kejahatan kejam, keji dan tidak berperikemanusiaan. Koalisi mendesak agar proses hukum terhadap oknum anggota Paspampres itu dilakukan dalam peradilan umum dan tidak dalam peradilan militer. Hal ini menjadi penting untuk memastikan proses hukumnya berlangsung dengan…

Gugatan Ambang Batas Usia Capres-Cawapres: Kronik MK Alias Mahkamah Keluarga, Koalisi Dengan Adik Ipar Demi Mengangkat Putra Sulung

Rilis

Mahkamah Konstitusi tengah menguji perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, dkk., terkait Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan tujuan untuk menurunkan ambang batas usia capres-cawapres, dengan dalih moralitas dan rasionalitas serta diskriminasi. Permohonan ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan, karena PSI tidak dapat mengajukan capres-cawapres,…

Bebasnya Mayor Dedi dari Jerat Pidana: Bukti Penegakan Hukum di Internal TNI Harus Direformasi

Rilis

Menyikapi Keterangan Kadispenad TNI Terkait Kasus Mayor Dedi Hasibuan terkait Hasil Penyelidikan Puspom TNI dan Puspomad yang membebaskan dari Jerat Pidana Pada Senin 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari mengatakan tidak ditemukan unsur pidana dari tindakan Mayor Dedi Hasibuan yang menggeruduk Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Mayor…

1 TRILIUN UNTUK GAS AIR MATA

Buku, Kajian

Pada 1 Oktober 2022, terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang yang menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan rincian 135 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan/sedang. Temuan TGIPF menyebutkan bahwa ada penggunaan bahan kimia secara serampangan yang digunakan oleh Kepolisian untuk melakukan pengendalian massa. Ditemukan juga 45 selongsong gas air…

Pernyataan Kababinkum TNI: Legalisasi Pelanggaran Hukum dan Profesionalitas Prajurit TNI, serta Penghinaan terhadap Profesi Advokat

Rilis

Mayor Dedi Hasibuan membawa sekitar 40 Anggota TNI berseragam dinas untuk menggeruduk Mapolrestabes Medan pada 5 Agustus 2023, dengan tujuan melakukan intervensi terhadap proses hukum kasus mafia tanah dengan Tersangka ARF (Keluarga Mayor Dedi). Mayor Dedi dkk juga meminta agar Penyidik menangguhkan Penahanan Tersangka ARF. Peristiwa penggerudukan tersebut, mendorong PBHI untuk menegaskan beberapa pelanggaran yang…

Pemerintah harus segera merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk Mengakhiri Kultur Impunitas dan Ketidakadilan

Rilis

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Pemerintah Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Koalisi juga mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera merealisasikan revisi tersebut. UU 31/1997 sudah tidak relevan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan di sisi lain UU 31/1997 juga…

Gelar Internal Capacity Building, PBHI Perkuat Pemahaman tentang Transisi Energi

News

PBHI menyelenggarakan Internal Capacity Building dengan tema “Transisi Energi: Strategi yang Tidak Pernah Terwujud” guna peningkatan kapasitas dan pemahaman terkait transisi energi. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Sekretariat Nasional PBHI, Selasa (1/8/2023). Internal Capacity Building tersebut diikuti oleh staf dan peserta magang PBHI, serta menghadirkan Rehwinda Naibaho dari Walhi Jakarta sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Rehwinda…