KASUS TEDDY MINAHASA: SALAH SATU KUNCI REFORMASI POLISI DAN REFORMASI KEBIJAKAN NARKOTIKA

Uncategorised

Perang terhadap narkotika dan kebijakan narkotika puntif di Indonesia telah usang, justru hanya menumbuhsuburkan aparat koruptif. Cita-cita utopis dunia tanpa narkotika tak akan pernah tercapai. Reformasi kebijakan narkotika harus dilakukan dengan dekriminalisasi dan mengatur pasar teregulasi narkotika. Beberapa waktu belakangan ini masyarakat di Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus dugaan perdagangan ilegal narkotika yang melibatkan perwira…

KRIMINALISASI DAN PERADILAN REKAYASA: SANDIWARA APARAT NEGARA DEMI SANDIAGA?

Siaran Pers

BEBASKAN BUDI PEGO, SELAMATKAN PEJUANG HAM SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP! Petani asal Desa Sumberagung, Heri Budiawan alias Budi Pego, ditangkap pada 24 Maret lalu, dengan dalih eksekusi putusan Mahkamah Agung No. 1567 K/Pidsus/2018 dengan vonis 4 tahun penjara. Sebelumnya, pada 4 April 2017, Budi pego dituduh menyebarkan ajaran komunisme menggunakan sanduk berlogo palu-arit (Pasal 170a KUHP…

PAKET GIMMICK CUCI DOSA PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU: REPARASI BASA-BASI, MINUS KEBENARAN DAN KEADILAN KORBAN

Siaran Pers

Presiden Jokowi merilis KepPres No. 4/2023 Tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat dan InPres No. 2/2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat. Jauh sebelumnya, PBHI telah menegaskan kejanggalan dan pelanggaran pada KepPres No. 17/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu. Kebijakan ini…

LHKPN BUKAN OBJEK KRIMINALISASI, PENYELENGGARA NEGARA MASIH BEBAS KORUPSI

Siaran Pers

Bermula dari tragedi kekerasan yang dilakukan oleh MDS terhadap DO hingga viral unggahan flexing harta kekayaan yang tidak wajar dari penyelenggara negara, Rafael Alun Trisambodo (Pegawai Pajak Kemenkeu RI), berlanjut pada viralnya unggahan harta kekayaan tidak wajar dari penyelenggara negara lain beserta anggota keluarganya. Sebut saja, Dirjen Pajak, Suryo Pratomo dengan moge-nya, mantan pegawai Bea…

Menilai Sikap Pemerintah terhadap Rekomendasi UPR Putaran Keempat: Komitmen HAM Pemerintah Patut Dipertanyakan!

Siaran Pers

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Pemantauan UPR menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia atas rekomendasi yang didapatkan dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) Putaran Keempat di Palais  de Nations, Jenewa, 09 November 2022 lalu. Disitir dari situs resmi Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR), dari 269 rekomendasi, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk…

KOALISI MASYARAKAT SIPIL KECAM DISINFORMASI DAN UPAYA PEMBUBARAN PAKSA DISKUSI BATANG TORU ORANGUTAN TAPANULI

Siaran Pers

Jakarta, 10 Maret 2023. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam upayapembubaran paksa oleh orang tak dikenal dalam acara diskusi publik bertajuk “Masa DepanOrangutan Tapanuli dan Ekosistem Batang Toru” yang selenggarakan Satya Bumi bersamaSIEJ serta delapan organisasi lain di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Maret 2023.Kronologi kejadian dan penjelasan lengkap soal acara kami paparkan disini. [1]Tindakan…

Siaran Pers ASEAN People Forum 2023

Siaran Pers

Pelemahan demokrasi dan penyempitan ruang sipil di kawasan Asia Tenggara makinmengkhawatirkan. Penilaian yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil internasionalmengemukakan bahwa ruang sipil di seluruh negara di Asia Tenggara, atau yang tergabungdalam the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), berada pada rentang terhalang,ter-represi, dan tertutup. Salah satu trend yang menjadi sorotan adalah kriminalisasi pembela HAM menggunakanpasal-pasal…

Demi Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Harus Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pembela HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Atas Kritiknya Terhadap Pejabat Publik

Siaran Pers

Kasus kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar terkait kritiknya terhadap pejabat publik kian tampak dipaksakan. Proses hukum yang memakan waktu sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan memberi kesan keragu-raguan yang nyata dari kepolisian dan kejaksaan dalam melihat ada tidaknya unsur perbuatan pidana dalam perkara ini. Baru pada Senin 6…

GUGATAN KORBAN GAGAL GINJAL TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL CLASS ACTION, MAJELIS HAKIM PN JAKARTA PUSAT HARUS MELANJUTKAN PEMERIKSAAN SUBSTANSI

Siaran Pers

RILIS PERSTIM ADVOKASI UNTUK KEMANUSIAAN02 Maret 2023SIDANG KE-3 GUGATAN CLASS ACTION GAGAL GINJAL Jakarta (2/3), Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama Keluarga korban gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) menghadiri Sidang ke-3 Gugatan Class Action No. 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat. Tim Advokasi dan 15 orang keluarga korban hadir PN Jakarta Pusat telah berkomitmen hadir…

Diskusi Pengalaman & Praktik Baik Untuk Mendorong Perlindungan Pembela HAM

Berita

Jakarta, 28 Februari 2023 lalu PBHI telah menyelenggarakan Diskusi Terfokus “Penggalian Kebutuhan Korban dan Praktik Baik dalam Advokasi Perlindungan Pembela HAM”. Kegiatan diskusi yang diinisiasi PBHI dengan dukungan The Asia Foundation (TAF) dan International Narcotics and Law Enforcement Amerika Serikat ini bertujuan untuk menghimpun berbagai pengalaman, baik dari segi cara dan strategi dalam melakukan advokasi…