Ahli: Data Pengguna QR Code Peduli Lindungi di Penyedia Platform Aplikasi Melanggar Prinsip Perlindungan Data Pribadi Hingga Rawan Bocor dan Disalahgunakan

Jakarta, 4 Agustus 2022 – Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan majelis hakim Sahibudir Rasid, Eko Yulianto dan Ni Nyoman Vidiayupurbasari kembali menggelar sidang perkara gugatan nomor 102/G/2022/PTUN.JKT antara Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia melawan Menteri Kesehatan dengan agenda pemeriksaan ahli. Adapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/5680/2021 tentang…

Titik Kunci Penanganan Kasus Brigadir J: Fokus pada Asas Due Process of Law dalam Pro Justitia

Pengungkapan kasus kematian Brigadir J telah mendapatkan perhatian serius oleh masyarakat. Beberapa langkah telah dilakukan oleh Kepolisian, termasuk Kapolri yang membentuk Tim Khusus dari Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan penyidikan, hingga melakukan evaluasi dan menon-aktifkan sejumlah Pejabat Polri.  Titik kunci penyidikan dalam kerangka Pro Justitia yang merujuk pada asas due process of law adalah jika…

Koalisi Desak Penanganan Kasus Brigadir J Transparan, Obyektif, dan Akuntabel

Peristiwa wafatnya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat terus mendapat sorotan publik, bahkan Presiden Joko Widodo. Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak proses penyelesaian peristiwa ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal itu sesuai mandat reformasi sektor keamanan dimana kepolisian sebagai bagian dari institusi penegakan hukum…

Reformasi Polri dan Kasus Brigadir J

Terjadinya proses perubahan politik 1998 telah berdampak pada perubahan aktor-aktor keamanan untuk kembali menata ulang peran dan fungsinya sesuai tata kehidupan politik demokratik. Penataan ulang aktor-aktor keamanan tersebut kemudian dikenal dengan nama reformasi sektor keamanan. Reformasi itu mensyaratkan perlunya penghormatan pada prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.  Dalam kerangka reformasi sektor keamanan tersebut, institusi…

4 Catatan PBHI Soal Reshuffle Kabinet

Reshuffle kabinet dinilai sekedar bancakan politik, tidak mengutamakan/memikirkan kebutuhan dan kepentingan rakyat dalam asek HAM dan keadilan sosial. Presiden Joko Widodo telah melakukan beberapa kali perombakan kabinet yang terakhir Rabu (15/6/2022) lalu. Pergantian kabinet itu menyasar 4 Kementerian meliputi Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional…

Jejaring Organisasi Masyarakat Sipil Mendorong Perbaikan Kebijakan Bantuan Hukum

Jakarta, Jumat 22 Juli 2022 – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menghadiri pertemuan revitalisasi jaringan organisasi bantuan hukum dan paralegal Jabodetabek yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi organisasi bantuan hukum dan paralegal dalam upaya dan implementasi jaminan pemenuhan akses bantuan hukum bagi warga, bersama lebih dari…

Eksplorasi Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan Bersama Pendamping dan Ahli

#BeritaPBHI – Sepanjang minggu ketiga Juli 2022, telah diadakan diskusi terfokus atau Forum Group Discussion (FGD) “Pemetaan Kebutuhan Kelompok Rentan dalam Layanan Bantuan Hukum” secara daring. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian kebutuhan kelompok rentan dalam bantuan hukum yang dilakukan oleh Konsorsium Masyarakat Sipil Keterbukaan Pemerintah untuk Sektor Keadilan dan Jaminan Ruang Kewargaan dengan…

Lili Pintauli Mundur dari KPK, Jokowi Diingatkan Cari Pengganti yang Lebih Pantas dan Berintegritas

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Nasional menilai pengunduran diri Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar merupakan pintu masuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenahi lembaga anti rasuah tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua PBHI Julius Ibrani setelah mendengar kabar pengunduran diri Lili secara resmi. Menurut Julius, Jokowi bisa membenahi KPK dengan cara…

Komisioner KPK (Lili P Siregar) Mengundurkan Diri: Pintu Masuk Presiden Jokowi untuk Membenahi KPK

Presiden Joko Widodo telah menerima Surat Penguduran Diri Lili Pintauli Siregar dari jabatan Komisioner. Mundurnya Lili P Siregar berimplikasi pada kekosongan 1 kursi Komisioner, padahal masa jabatan Lili P Siregar baru akan berakhir pada September 2023. PBHI menyoroti 1 kursi kosong pimpinan KPK, sebagai pintu masuk strategis pembenahan KPK secara kelembagaan sekaligus komitmen pemberantasan korupsi…

Draft Final RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres 3,5 Tahun Bui, Pasal Karet?

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyerahkan draft final Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR RI. Rancangan undang-undang ini masih menjadi sorotan setelah sempat memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat pada 2019 lalu. Hingga akhirnya DPR dalam rapat paripurna terakhir yang digelar pada 30 September 2019 memutuskan…