PBHI: Satgasus Merah Putih Tak Cukup Dibubarkan, Harus Ada Audit!

Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengatakan, Satgas Khusus (Satgasus) Merah Putih tidak cukup hanya dibubarkan saja. Menurutnya, perlu ada audit menyeluruh tentang kegiatan yang pernah dilakukan oleh satgasus sejak 2017 lalu. Sebab, kata dia, satgasus dibentuk diam-diam dan tak pernah mengajak masyarakat sipil untuk diminta masukan.  “Boleh dibilang ini…

Peristiwa Kekerasan Terhadap Warga Sipil Terus Berulang, Hentikan Segera Pendekatan Keamanan di Tanah Papua

Penggunaan pendekatan keamanan dalam penanganan persoalan di Papua kembali memperlihatkan implikasi buruknya terhadap upaya penyelesaian konflik dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penggunaan pendekatan tersebut berimplikasi terhadap eskalasi konflik yang terus meningkat melalui pelbagai kasus-kasus yang berujung tindakan kekerasan dan/atau penganiayaan terhadap warga lokal, bahkan hingga berakibat hilangnya nyawa. Peristiwa pembunuhan keji disertai mutilasi…

PBHI: Satgassus Polri Jangan Cuma Dibubarkan, Tapi Diusut Tuntas

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menilai pembubaran Satgasus Merah Putih Polri tidak cukup. Julius menganggap satuan tugas itu harus diusut sampai tuntas. Julius menyampaikan investigasi Satgassus itu harus dilakukan secara resmi. Pasalnya, banyak kasus yang ditangani oleh Satgassus tidak memiliki kejelasan secara hukum. “Saya sudah tegaskan, ini jangan…

Membahayakan Demokrasi, Dewan Keamanan Nasional Kopkamtib Gaya Baru

Pada 8 Agustus 2022, Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana mengaku sudah mengirim surat dan rancangan Perpres kepada Presiden Joko Widodo terkait perubahan Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas/DKN).  Kami memandang agenda pembentukan DKN merupakan agenda lama yang dimasukan dalam RUU Kamnas. Namun, karena…

Ahli Kemenkes RI: Ada Tracker di PPA layanan Peduli Lindungi, Tapi Tanpa Audit BSSN dan Tanpa Jaminan Larangan Akses Data Pribadi Pengguna

Jakarta, 22 Agustus 2022 – Majelis Hakim PTUN Jakarta kembali menggelar Sidang Gugatan PBHI terhadap Kemenkes RI terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/5680/2021 tentang Pedoman Kerjasama Penggunaan QR Code Pedulilindungi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Kemenkes RI selaku Tergugat menghadirkan 1 Ahli yaitu Pratama Dahlian Persada (Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan…

Kebocoran Data Pribadi Dan Tanggungjawab Pemerintah: ‘Tak Perlu Ada Gugatan, Kalau Regulator Berani Dan Tegas’

Sambil menunggu penuntasan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, pemerintah didesak agar “berani dan tegas” memberi sanksi tegas kepada penyedia layanan yang terbukti menyebabkan kebocoran data pribadi masyarakat. Tuntutan ini disuarakan seorang praktisi hukum setelah kasus dugaan kebocoran data pribadi masyarakat kembali terulang. Akhir pekan lalu, data pribadi pelanggan Indihome, PT Telkom Indonesia, diduga mengalami kebocoran.…

PENGADILAN HAM PANIAI BERDARAH BUKAN UNTUK SEREMONIAL PEMERINTAH SEMATA

Kamis, 18 Agustus 2022, Koalisi Masyarakat Sipil mengadakan diskusi publik dengan tema Pengadilan HAM Paniai Berdarah: Penyelesaian Pelanggaran HAM atau Pelanggengan Impunitas? di Oria Hotel Wahid Hasyim. Diskusi publik ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat sipil yang mempertanyakan keadilan peristiwa Paniai Berdarah 2014 silam. Diskusi publik kali ini menghadirkan 5 (lima) narasumber dari berbagai perspektif,…

PENGUNGKAPAN KASUS IRJEN FS: HARUS BERBASIS PRO JUSTITIA & BEBAS DARI KONTESTASI POLITIK INTERNAL POLRI

Pemeriksaan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah menetapkan Irjen FS sebagai TSK utama. Pengungkapan kasus ini telah melalui proses panjang akibat Irjen FS merekayasa peristiwa kematian Brigadir J dan memberikan keterangan yang tidak benar (bohong) kepada publik, bahkan internal Polri beserta pemeriksanya. Keruwetan kasus Irjen FS ini menjadi _entry point_ “pekerjaan rumah” besar institusional…

Presiden Harus Cabut dan Batalkan Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

“Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani.” Presiden Joko Widodo Koalisi Masyarakat Sipil menilai petikan Pidato Kenegaraan Presiden…

PBHI: Pasal Obstruction of Justice Tidak Bisa Dipakai Bagi Terperiksa Tanpa Tahu Upaya Rekayasa Ferdy Sambo

Rumitnya pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J hingga ditetapkannya Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka, harus menjadi bahan evaluasi bagi Polri. Dikatakan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, kerumitan pengungkapan kasus itu menjadi pintu untuk memperbaiki kinerja Polri. “Keruwetan kasus Irjen FS ini menjadi entry point dari pekerjaan…