Proyek Infrastruktur Berbasis MDBs Wajib Mengacu pada FPIC: Komitmen PBHI bersama KPPI untuk Advokasi Hak-Hak Warga Terdampak KEK Mandalika

Berita

WALHI NTB dan Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (“KPPI”) mengadakan konsolidasi jejaring pegiat organisasi masyarakat sipil yang bergerak di advokasi lingkungan hidup pada 9 – 10 Oktober 2022.  Konsolidasi ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pegiat lingkungan hidup dalam melakukan advokasi terhadap korban dan kerusakan akibat dampak proyek dan program strategis nasional, utamanya yang dibiayai…

HIV & Human Rights Summit 2022: Bebas Stigma dan Stop Diskriminasi!

Berita

Indonesia AIDS Coalition (IAC) mengadakan pertemuan “HIV & Human Rights Summit” pada 5-8 Oktober 2022 di Bali, sebagai forum konsolidasi berbagai pihak seperti organisasi bantuan hukum (OBH), paralegal, CB-MFO, jurnalis, dan tenaga kesehatan dari 23 distrik wilayah. Pertemuan ini sekaligus membahas persoalan terkini berupa kekerasan dan diskriminasi terhadap populasi kunci terutama ODHIV dan minoritas gender.…

Mendorong Akses Keadilan di DKI Jakarta melalui Perda Bantuan Hukum

Berita

#BeritaPBHI – Kamis, 06 Oktober 2022 Koalisi Masyarakat Sipil Bantuan Hukum Jakarta mengadakan audiensi dengan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Bantuan. Koalisi menyampaikan catatan dan masukan melalui perspektif masyarakat sipil khususnya pendekatan hak asasi manusia dan akses keadilan dalam rancangan Perda Bantuan Hukum yang sedang disusun…

Usut Tuntas Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Siaran Pers

Kami turut berduka cita atas Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan, Malang yang menewaskan kurang lebih 182 orang. Namun kami juga mengecam sekaligus mengutuk keras kelalaian Panitia dan Operator Liga yang tidak menerapkan mitigasi risiko dengan baik dan benar, sehingga Kapasitas Stadion yang seharusnya hanya dapat diisi maksimal 38.000 Orang membludak hingga mencapai sekitar 42.000 orang yang…

Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan Komposisi Keanggotaannya Melukai Korban serta Mencederai penegakkan HAM

Siaran Pers

Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. KASUM bersepakat dengan pernyataan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM Berat masa lalu, yakni Keppres 17 Tahun 2022 merupakan sarana cuci dosa Pelaku Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu karena bermasalah secara konseptual…

WORKSHOP PEMETAAN KONDISI DAN KEBUTUHAN ADVOKASI KASUS LINGKUNGAN OLEH MASYARAKAT AKAR RUMPUT

Berita

Rabu, 21 September 2022, PBHI mengadakan workshop untuk membahas hasil pemetaan kondisi dan kebutuhan advokasi kasus lingkungan oleh masyarakat akar rumput bersama dengan sepuluh organisasi lain yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Rasamala Hijau (RHI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesian Center…

Pemantauan dan Analisa Pengadilan HAM Pertama Kasus Paniai: “Hanya Tuntut Satu Orang di Kasus Paniai, Jaksa Sedang Lindungi Siapa?”

Siaran Pers

Setelah 18 tahun mati suri Pengadilan HAM di Indonesia kembali bekerja. Hari ini, Rabu, 21 September 2022, Pengadilan HAM kembali diaktifkan dimana sidang pertama Pengadilan HAM dilangsungkan di PN Makassar untuk mengadili kasus Paniai 2014. Agenda persidangan ialah pembacaan dakwaan terhadap satu-satunya Terdakwa Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu (IS), purnawirawan TNI-AD Mantan Perwira Penghubung Kodim…

Potret Suram Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Paniai: Mampukah Pengadilan Menghadirkan Keadilan?

Siaran Pers

Sidang perdana perkara Pelanggaran HAM Berat Paniai dengan nomor perkara 1/Pid.Sus- HAM/2022/PN.Mks akan digelar pada Rabu, 21 September 2022, di Pengadilan Negeri (PN) Makassar untuk mengadili satu orang terdakwa bernama Isak Sattu, yang saat terjadinya peristiwa bertugas sebagai Perwira Penghubung Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai untuk dimintai pertanggungjawaban.  Padahal, peristiwa Paniai yang terjadi di tanggal…

Presiden dan DPR Harus Segera Evaluasi KSAD

Siaran Pers

Sejumlah masalah terkait TNI/Polri beberapa waktu terakhir menjadi potret persoalan serius dalam tata kelola sektor pertahanan dan keamanan. Yang terbaru adalah tindakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung yang mengarahkan anggotanya agar merespon pernyataan anggota DPR Komisi I Effendi Simbolon. Tindakan itu sangatlah tidak tepat serta bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.…

Siaran pers KASUM “Ada BIN di balik Pembunuhan Munir: @Bjorka ingatkan Fakta Hukum untuk Tuntaskan Kasus Munir”

Siaran Pers

Pengungkapan kasus pembunuhan dengan peracunan terhadap Munir menghadapi dinamika dan tantangan baru. Pasca Komnas HAM membentuk tim ad hoc kasus Munir, akun twitter @Bjorka mengungkap kembali fakta-fakta pembunuhan Munir. Fakta-Fakta tersebut sejalan dengan fakta-fakta dalam temuan TPF dan proses hukum lanjutan, termasuk yang mewajibkan Pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat hasil temuan dan rekomendasi. Namun sayangnya,…