PENGANGKATAN TIM MAWAR di KEMHAN: WUJUD INGKAR JANJI JOKOWI DALAM PENUNTASAN PELANGGARAN HAM BERAT 1997-1998

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan PENGANGKATAN TIM MAWAR di KEMHAN: WUJUD INGKAR JANJI JOKOWI DALAM PENUNTASAN PELANGGARAN HAM BERAT 1997-1998 Presiden Jokowi resmi menetapkan nama-nama Jabatan Pemimpin Tinggi Madya yang akan membantu Menteri Pertahanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian…

Konsultasi atas Kajian Peraturan Komnas HAM No.5 tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM

Jakarta, 17 September 2020 – PBHI menghadiri Undangan Kegiatan Workshop “Konsultasi Atas Kajian Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) .  Adapun kegiatan Workshop ini dihadiri oleh berbagai lembaga masyarakat sipil dan juga Komnas HAM sebagai narasumber. Dalam presentasinya Komnas…

Membangun Konsolidasi Penerima Bantuan Hukum

Jakarta, 7 September 2020 – PBHI mengadakan pertemuan bersama 18 (delapan belas) kelompok penerima bantuan hukum pada Senin, 7 September 2020 (07/09/20) secara virtual. Hadir dalam pertemuan ini ialah kelompok penerima bantuan hukum khususnya kelompok minoritas dan rentan. Pertemuan ini ditujukan untuk membangun komunikasi dan sharing antar kelompok penerima bantuan hukum. Irwandy dari Indonesia Aids…

“JANGAN KRIMINALISASI BURUH YANG BERJUANG, DEMI HAK ASASI YANG HAKIKI” [Aksi Menolak RUU Cilaka yang Berujung Kriminalisasi yang Mengada-ada]

(9/09) Hari ini, sidang kriminalisasi empat buruh KASBI memasuki agenda sidang pembacaan Duplik. Guna memperjelas kasus Posisi yang ada, berikut dijabarkan kronologi kasus Kriminalisasi Buruh KASBI : Pada 3 Maret 2020, massa aksi Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB-3) KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) yang terdiri atas FSPMI, KASBI dan SPSI melakukan demonstrasi menolak RUU…

Meningkatkan Peluang Organisasi Bantuan Hukum Mengakses Dana Hibah Pemerintah Daerah

Kamis (18/6) sampai Jumat (19/6) PBHI didukung oleh Yayasan Tifa menyelenggarakan diskusi terfokus “Meningkatkan Peluang OBH Mengakses Dana Hibah Pemda”. Saat ini PBHI sedang menyusun buku panduan mengakses dana hibah Pemda bagi OBH. Tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi peluang untuk mengakses dana hibah dalam mendukung pemberian bantuan hukum serta mendapat masukan dari para peserta…

Jumlah Aparat Pengadilan yang Positif COVID-19 Meningkat, Komitmen Mahkamah Agung untuk Melindungi Aparat Pengadilan Dipertanyakan

[Rilis Koalisi Pemantau Peradilan] Jumlah Aparat Pengadilan yang Positif COVID-19 Meningkat, Komitmen Mahkamah Agung untuk Melindungi Aparat Pengadilan Dipertanyakan Per Senin 31 Agustus 2020, berdasarkan penelusuran media, kasus aparat pengadilan yang positif COVID-19 terdeteksi sekitar 86 orang yang tersebar di 16 pengadilan di seluruh Indonesia (data terlampir). Respon pengadilan ditemukan masih beragam, misalnya terdapat pengadilan…