Prioritas Rapid Test Covid-19 untuk Anggota DPR beserta Keluarga: Melanggar Hak atas Kesehatan, Bertentangan dengan Prinsip Kesetaraan, dan Diskriminatif

Siaran Pers

Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi virus Covid-19 sebagai bencana nasional per Sabtu 14 Maret 2020 oleh Presiden melalui Kepala BNPB. Sampai 24 Maret 2020 tercatat ada 686 kasus positif, 55 korban meninggal dan 30 orang yang dinyatakan sembuh. Di tengah kondisi darurat pendemi ini, berbagai pemberitaan muncul tentang sulitnya masyarakat umum mengakses rujukan/rekomendasi pemeriksaan virus Covid-19,…

Diskusi Terfokus Penyusunan Blue Print Kebijakan Bantuan Hukum Nasional

Berita

PBHI bekerjasama dengan Yayasan Tifa menyelenggarakan diskusi terfokus dengan tema “Memperkuat Akses Terhadap Keadilan Melalui Blue Print Kebijakan Bantuan Hukum Nasional”. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dalam penyusunan blue print yang diinisiasi oleh masyarakat sipil untuk mendapatkan berbagai ide, gagasan dan masukan dari multistakeholders. Seperti yang diketahui, sampai saat ini  Pemerintah  belum memiliki arah…

Ijin Pendokumentasian Persidangan: Melanggar HAM dan Prinsip Fair Trial, Menunjukkan Sikap Denial

Berita

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan pada 7 Februari 2020 (“SEDirjen Badilum 2/2020”), yang menyatakan bahwa “Pengambilan Foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan”. PBHI menilai terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta prinsip dasar dalam peradilan…

Konferensi Nasional Bantuan Hukum Sukses Diselenggarakan

Berita

PBHI bersama kelompok masyarakat sipil lainnya YLBHI, Federasi APIK, Mappi, LBHM, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta dan ILRC menyelenggarakan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I pada tanggal 20 – 21 Agustus 2019. Penyelenggaraan acara ini didukung penuh oleh BPHN, USAID, Kerajaan Belanda, The Asia Foundation dan IDLO. Konferensi ini diselenggarakan di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur dengan…

Mendesak Lembaga Peradilan Menunda Persidangan Selama Masa Pandemi Covid-19 & Lepaskan Sebagian Tahanan

Siaran Pers

Per Sabtu 21 Maret 2020 pukul 16.00 WIB, Achmad Yurianto selaku Juru Bicara Pemerintah RI untuk penanganan Coronavirus disease (COVID-19) menyatakan bahwa 450 orang positif COVID-19, 38 orang meninggal dunia dan 20 orang sembuh. Terdapat penambahan kasus baru sebanyak 81 orang, kematian sejumlah 6 orang dan pasien sembuh sebanyak 4 orang dari hari sebelumnya. Lebih…

Revisi PERMENKUMHAM Paralegal

Kertas Posisi

PENDAHULUAN Prinsip equality before the law telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” kemudian jaminan ini diteruskan dengan jaminan atas access to justice yang dalam Pasal…

Penjebakan Pekerja Seks: Melanggar HAM, Merusak Criminal Justice System, Melanggar Etik Anggota DPR

Siaran Pers

Pada 26 Januari 2020, Polda Sumatera Barat melakukan penggerebekan terhadap NN bersama Anggota DPR RI Komisi VI, Andre Rosiade. Berbagai Pernyataan Andre Rosiade di berbagai media menyatakan bahwa proses penggerebekan NN dilakukan dengan skema penjebakan yang sengaja direncanakan dan diorganisir serta diaporkan oleh Andre Rosiade. PBHI mencatat kejanggalan atas peristiwa tersebut. Pertama, penjebakan tidak ada…

Menyikapi Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional

Siaran Pers

Pemerintah berencana membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN). Pembahasan DKN ini sudah dilakukan pemerintah dan pendirian lembaga ini akan diatur melalui peraturan presiden. Terlebih, pembentukan DKN ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejatinya, pendirian DKN ini merupakan agenda lama yang sudah dibahas sebelum masa pemerintahan Joko Widodo. Koalisi menilai pemerintah harus…

Catatan PBHI atas Kondisi Penegakan HAM di Indonesia 2011

Siaran Pers

Dipertanggung-jawabkan menjelma menjadi fakta gelap, sementara pelanggaran HAM di berbagai wilayah menunjukkan angka yang terus bertambah. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif terkait dengan modus pelanggaran HAM itu sendiri. Sementara itu sejumlah institusi yang langsung maupun tidak memiliki tanggung-jawab fungsionalnya di bidang perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM seperti mengalami kegagapan dalam menerjemahkan peran dan fungsinya. Baik…