PBHI bekerjasama dengan Yayasan Tifa menyelenggarakan diskusi terfokus dengan tema “Memperkuat Akses Terhadap Keadilan Melalui Blue Print Kebijakan Bantuan Hukum Nasional”. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dalam penyusunan blue print yang diinisiasi oleh masyarakat sipil untuk mendapatkan berbagai ide, gagasan dan masukan dari multistakeholders. Seperti yang diketahui, sampai saat ini Pemerintah belum memiliki arah…
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan pada 7 Februari 2020 (“SEDirjen Badilum 2/2020”), yang menyatakan bahwa “Pengambilan Foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan”. PBHI menilai terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta prinsip dasar dalam peradilan…
PBHI bersama kelompok masyarakat sipil lainnya YLBHI, Federasi APIK, Mappi, LBHM, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta dan ILRC menyelenggarakan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I pada tanggal 20 – 21 Agustus 2019. Penyelenggaraan acara ini didukung penuh oleh BPHN, USAID, Kerajaan Belanda, The Asia Foundation dan IDLO. Konferensi ini diselenggarakan di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur dengan…