RILIS PERS PUBLIK MENANTI PUTUSAN YANG ADIL DARI MAHKAMAH AGUNG BAGI SORBATUA SIALLAGAN Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025 Hari ini, Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Sorbatua Siallagan bersama Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan kembali mendatangi Mahkamah Agung RI di Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya pada 26 Februari 2025 untuk menuntut keadilan…
Septia vs Bos dan Aparatus Negara
Septia vs Bos dan Aparatus Negara Septia Dwi Pertiwi (25 tahun), perempuan muda berkerudung, tanpa perhiasan dan buruh tidak berserikat. Sejak awal 2023, berhadapan dengan hukum, pengacara, aparat penegak hukum dan pengadilan. Ia dituduh dan dilaporkan mantan bosnya, Jhon LBF, kepada Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik, pada Januari 2023. Di media sosial…
Darurat Sipil Diam-Diam dan Ketiadaan Urgensi Penambahan Kodam
Siaran Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI mengenai Darurat Sipil dan Menhan RI, KASAD dan Persetujuan Panglima TNI Terkait Penambahan Kodam Pada tanggal 10 Februari 2023, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa “akibat adanya peristiwa penyanderaan di Nduga tersebut, saat ini situasi Papua sedang dalam…
PERPU CIPTA KERJA NO. 2 TAHUN 2022: PENGKHIANATAN TERHADAP PANCASILA DAN UUD 45, PELANGGARAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
Buruk Rupa Omnibus Law Cipta Kerja: Dinyatakan Inskonstitusional Bersyarat oleh MK UU Omnibus Law Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (Omnibus Law Ciptaker) telah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi akibat cacat formil berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dengan mandat perbaikan dalam 2 tahun. Artinya, Pemerintah dilarang melakukan tindakan/membentuk kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak…
Teten Harus Cabut Pernyataannya Yang Sesat!
Ucapannya menegaskan bahwa Teten ANTI-DEMOKRASI, MELAWAN KONSTITUSI dan HUKUM, serta MELANGGAR HAK ASASI. Hak Atas Partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi Legislatif juga…
PENGUMUMAN LIBUR LEBARAN DAN LAYANAN BANTUAN HUKUM PBHI NASIONAL
Sehubungan dengan Hari Raya Lebaran, PBHI Nasional akan libur per tanggal 29 April 2022 – 6 Mei 2022 dan akan kembali beroperasi pada Senin, 9 Mei 2022. Pengaduan layanan bantuan hukum, komplain dan dugaan pelanggaran termasuk terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dapat disampaikan melalui Whats App 0895385587159 atau surel: pengaduan@pbhi.or.id.
Joint Submission to the 41th UPR on the Condition of Freedom of Religion or Belief in Indonesia
Coalition of Civil Society for The Freedom of Religion or Belief in Indonesia sent a civil society version of the periodical report, on the condition of freedom of religion or belief, of the Universal Periodic Review 41 Read more: https://drive.google.com/file/d/193Uu5-qCqST_f9gKd5y4inUil5O81UfA/view
Laporan Masyarakat Sipil untuk UPR Indonesia 2022 tentang Hukuman Mati
Pada hari Selasa, 29 Maret 2022 Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengirimkan laporan gabungan untuk Universal Periodic Review (UPR) Indonesia tahun 2002 tentang hukuman mati. Dalam laporan tersebut, Koalisi HATI melaporkan situasi hukuman mati di Indonesia sejak laporan terakhir di tahun 2017. Pada periode UPR sebelumnya, Indonesia mendapatkan 14 rekomendasi dari 27 negara…
TIDAK SERIUSNYA POLRI MEMPROSES HUKUM PARA PELAKU KERANGKENG MANUSIA LANGKAT: TERABAIKANNYA HAK-HAK KORBAN DAN ANCAMAN NYATA BAGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT!
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang tergabung dalam Tim Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia (TAP-HAM) mengecam keras segala bentuk praktik perendahan dan pengkerdilan martabat manusia yang terjadi di Kerangkeng…
Penjahat HAM Tak Dicopot, Masyarakat #GugatPanglima
Keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998, Paian Siahaan (ayah dari Ucok Munandar Siahaan) dan Hardingga (anak dari Yani Afri) bersama dengan Imparsial, KontraS, dan YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil sebagai kuasa hukum telah melayangkan gugatan terhadap Panglima TNI Jend. Andika Perkasa ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta…