Tolak Tanda Kehormatan dan Adili Para Jenderal Terduga Penjahat Kemanusiaan

Rilis Pers Tolak Tanda Kehormatan dan Adili Para Jenderal Terduga Penjahat Kemanusiaan Pada 28 Februari 2024, Presiden Joko Widodo akan memberikan kenaikan pangkat kehormatan Jenderal Tentara Nasional Indonesia kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Letjen (purn) Prabowo Subianto. Gelar serupa pernah disematkan kepada sejumlah purnawirawan TNI yang sempat menjabat menteri. Mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono,…

PBHI dan EKOMARIN Gugat Pemerintah Jepang: Stop Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima ke Laut

Siaran PersTim Advokasi Masyarakat Perairan Anti Racun (Tim TAMPAR) PBHI dan EKOMARIN Gugat Pemerintah Jepang: Stop Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima ke Laut Jakarta, 22 Februari 2024 – PBHI bersama Ekomarin yang tergabung dalam Tim Advokasi Masyarakat Perairan Anti Racun (Tim TAMPAR) melayangkan gugatan ke Pemerintah Jepang melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini diajukan pasca…

Pemilu Dibajak Rezim, Penghentian SIREKAP dan Rekapitulasi Suara Manual Akal-akalan KPU untuk Kepentingan Terselubung: Gunakan Hak Angket DPR!

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Pemilu Dibajak Rezim, Penghentian SIREKAP dan Rekapitulasi Suara Manual Akal-akalan KPU untuk Kepentingan Terselubung: Gunakan Hak Angket DPR!” Sejak 18 Februari 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa Kabupaten/Kota menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pleno terbuka…

Pecat Ketua KPU yang Membolehkan Membawa HP ke Bilik Suara karena Bertentangan dengan PKPU No. 25 Tahun 2023 dan Pemilu Sudah Dibajak Rezim

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Pecat Ketua KPU yang Membolehkan Membawa HP ke Bilik Suara karena Bertentangan dengan PKPU No. 25 Tahun 2023 dan Pemilu Sudah Dibajak Rezim” Berbagai bentuk kecurangan maupun pelanggaran terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya adalah pernyataan Ketua KPU, Hasyim As-‘ary, yang menyatakan boleh membawa ponsel (HP) ke…

PEDOMAN STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI ORGANISASI BANTUAN HUKUM TERKAIT KELOMPOK RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pemberian bantuan hukum menjadi manifestasi dari Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Indonesia terus mendorong program bantuan hukum bagi masyarakat melalui Badan…

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Komnas HAM Periksa Kembali Prabowo Subianto dalam Kasus Kejahatan Penghilangan Paksa Aktivis 97-98

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Desak Komnas HAM Periksa Kembali Prabowo Subianto dalam Kasus Kejahatan Penghilangan Paksa Aktivis 97-98 Pada 13 Februari 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menyerahkan surat desakan dan menyelenggarakan aksi simbolik di depan Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar dapat menuntaskan Kasus Kejahatan Pelanggaran HAM berat masa lalu,…

Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage 2000-5

Siaran Pers Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage 2000-5 Pada hari ini, Selasa, 13 Februari 2024, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Centra Initiative, Setara Institute, HRWG, Lingkar Madani, dan  KontraS menyambangi Komisi Pemberantasan…

PENUNJUKKAN PT TMI DALAM PENGADAAN ALUTSISTA DIDUGA MALADMINISTRASI MASYARAKAT SIPIL LAPORKAN MENTERI PERTAHANAN

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor KeamananPENUNJUKKAN PT TMI DALAM PENGADAAN ALUTSISTA DIDUGA MALADMINISTRASI MASYARAKAT SIPIL LAPORKAN MENTERI PERTAHANAN Senin 12 Februari 2024, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan diwakili oleh PBHI, ICW dan Imparsial melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Kementerian Pertahanan terkait penunjukan PT. Teknologi Militer Indonesia (PT. TMI) dalam pengadaan Alat…

Sisi Gelap Pembangunan Era Jokowi Dalam Dua Modus Represi: Populisme Sektarian Dan Dalih Pembangunan

Posisi Politik Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional “Sisi Gelap Pembangunan Era Jokowi Dalam Dua Modus Represi: Populisme Sektarian Dan Dalih Pembangunan” Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional menyatakan Pemerintahan Joko Widodo telah gagal dalam menjalankan kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak sipil dan politik (sipol) juga hak-hak ekonomi, sosial, dan…

KPK dan Bawaslu Harus Aktif Mengusut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 Untuk Pendanaan Kampanye Capres 02 di Pemilu 2024

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil “KPK dan Bawaslu Harus Aktif Mengusut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 Untuk Pendanaan Kampanye Capres 02 di Pemilu 2024” Hari ini, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita yang disebarluaskan oleh msn.com, sebuah portal web news aggregator (pengumpul berita) berafiliasi dengan Microsoft. Dalam laman yang pada saat siaran pers ini ditulis,…