Bingung kenapa banyak pihak menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)? Ngga tau mau mulai cari informasi dari mana? Unduh analisa masalah-masalah dalam RKUHP yang dihimpun oleh Aliansi NasionalReformasi KUHP! Namun, perlu diingat: proses pembentukan RKUHP tidak transparan dan tidak partisipatif nih! Ini merupakanwujud pembatasan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang yang sangat penting ini.…
Meski sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan, masih ditemukan berbagai kesulitan dalam pengimplementasiannya. Terlebih jika mengacu kepada UU Bantuan Hukum, kualifikasi penerima bantuan hukum nyatanya masih terbatas pada indikator ketidakmampuan secara ekonomi sehingga dinilai belum dapat memberikan rasa keadilan yang sama bagi seluruh warga negara. Sebenarnya, siapa sajakah…
Jakarta, Selasa 20 Desember 2022 PBHI mengadakan workshop untuk mendengarkan masukan terhadap draf modul paralegal ekologis bersama dengan 10 (sepuluh) organisasi masyarakat sipil, antara lain: KPA, AMAN, Greenpeace Indonesia, ICEL, KIARA, Trend Asia, LBH Jakarta, YLBHI, Solidaritas Perempuan, Rasamala Hijau Indonesia, dan ELSAM.Workshop ini merupakan rangkaian kegiatan dalam penyusunan modul yang akan digunakan sebagai bahan…
Meski sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan, masih ditemukan berbagai kesulitan dalam pengimplementasiannya. Terlebih jika mengacu kepada UU Bantuan Hukum, kualifikasi penerima bantuan hukum nyatanya masih terbatas pada indikator ketidakmampuan secara ekonomi sehingga dinilai belum dapat memberikan rasa keadilan yang sama bagi seluruh warga negara. Sebenarnya, siapa sajakah…
19 Desember 2022, KPK menambah daftar Tersangka Hakim Yustisi di MA atas nama EY, menyusul 13 tersangka sebelumnya dalam kasus dugaan Suap penanganan perkara. Identifikasi Pola dan Modus: Periksa Indikator Kunci Berpijak pada pengalaman membongkar kasus korupsi Mantan Sekretaris MA, Nurhadi dalam pengurusan perkara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), bersama Direkturnya, Hiendra Soenjoto, MA…
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur definitif akan diselenggarakan serentak secara nasional pada bulan November 2024. Hal ini berdampak pada kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir sebelum diselenggarakannya pemilihan serentak pada tahun 2024. Aceh adalah salah satu daerah yang berdampak akibat penundaan pemilihan kepala daerah yang masa jabatan Gubernur Definitif berakhir pada…
Selasa, 13 November 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengikuti kegiatan Focus Group Discussion Finalisasi Rencana Aksi Nasional OGI 2023-2024 di Aone Hotel Jakarta. Kegiatan ini diadakan oleh Perkumpulan MediaLink selaku Sekretariat CSO-OGP Indonesia bekerja sama dengan YAPPIKA-ActionAid dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan mengupdate perkembangan pembahasan masing-masing usulan rencana aksi…
Pada 9 Desember 2022, PBHI yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Kemanusiaan (TANDUK) mendampingi Keluarga Korban GGAPA untuk menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM RI terkait dugaan kuat pelanggaran HAM akibat obat sirup beracun. PBHI bersama TANDUK menemukan adanya titik kesalahan negara melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan pihak farmasi…
Jakarta (9/12) Hari ini Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama para keluarga korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), menuntut Komnas HAM segera melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Tim bersama Korban menilai, negara telah lalai dan membiarkan beredarnya obat-obat beracun (Zat EG dan…
Polisi terus berusaha membubarkan massa aksi yang sejak siang tadi berkemah di depan gedung DPR. Upaya pembubaran sudah dilakukan sejak pukul 15.25, tapi massa memilih tetap bertahan karena ingin pemerintah dan DPR mendengarkan suara penolakan mereka terkait pengesahan UU KUHP. Polisi mengeluarkan peringatan terakhir sekitar pukul 18.30. Padahal, masyarakat sipil hanya melakukan aksi damai dengan…