Konsinyering Penyusunan Laporan Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan di Tiga Wilayah

Berita

Rabu, 23 November 2022, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bersama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang secara kolektif tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Sipil Keterbukaan Pemerintah untuk Sektor Keadilan dan Jaminan Kewargaan menyelenggarakan konsinyering dalam rangka pembahasan dan penyusunan laporan…

Masukan Tak Digubris, Masyarakat Lakukan Aksi Bentang Spanduk di Car Free Day untuk Tolak Pengesahan RKUHP

Siaran Pers

Jakarta, 27 November 2022 – Hari ini, masyarakat sipil dari berbagai kalangan melakukan Aksi Bentang Spanduk saat Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan aksi pembuka dari masyarakat sebagai bentuk protes dari masyarakat terhadap DPR dan pemerintah yang berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum masa reses ketiga atau…

Peluncuran Hasil Investigasi Ddan Pemantauan Persidangan Kasus Kerangkeng Manusia Langkat, Sumatera Utara

Siaran Pers

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang tergabung dalam Tim Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia (TAP-HAM) menyikapi kasus kerangkeng manusia langkat, adapun kami telah beberapa upaya, yakni: melakukan investigasi mendalam terhadap korban,…

“Pagar Betis” Di-militerisasi, Tidak Akan Membersihkan Institusi

Siaran Pers

Ketua Mahkamah Agung menjelaskan penempatan Anggota TNI dalam rangka peningkatan pengamanan internal, demi keamanan dan kenyamanan hakim agung melaksanakan tugas dan sebagai “benteng” dari tamu-tamu tak dikenal yang tidak berkepentingan untuk masuk ke Gedung MA. MA sebagai bagian dari sistem peradilan berwenang memeriksa dan memutus perkara di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, sebagaimana UU No.…

HAPUS PASAL-PASAL ANTIDEMOKRASI & NIR-HAK ASASI DALAM RKUHP!

Berita

Senin, 14 November 2022, PBHI bersama Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHP (Aliansi R-KUHP) menerima undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari Komisi III DPR-RI, untuk membahas masukan dari masyarakat sipil. RDPU yang dimpimpin oleh Bambang Wuryanto (PDIP) selaku Pimpinan Komisi III, sejatinya diagendakan untuk mendengarkan apa saja catatan dari publik atas RKUHP, yang rencananya…

Sidang Pembacaan Tuntutan Pengadilan HAM Peristiwa Paniai 2014: Terdakwa Dituntut Hukuman Paling Minimal, Jalannya Pengadilan HAM Paniai Seperti Yang Diramal

Siaran Pers

Setelah sidang ditunda selama sepekan, pada hari Selasa, 14 November 2022 persidangan Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai 2014 kembali digelar dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tunggal yakni Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu. Hingga agenda pembacaan tuntutan, kami masih mengamini bahwa Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai 2014 hanyalah formalitas semata…

Terima dan Laksanakan Seluruh Rekomendasi UPR dengan Pendekatan HAM

Siaran Pers

[Yogyakarta, 10 November 2022] – Komitmen kewajiban internasional Indonesia dalam pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) kemarin dievaluasi untuk keempat kalinya oleh seluruh anggota PBB melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss. Berbagai komponen masyarakat sipil di Indonesia menyerukan pemerintah untuk menerima dan melaksanakan seluruh rekomendasi…

Musyawarah Wilayah ke-V PBHI Lampung

Berita

BeritaPBHI Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Lampung telah melakukan musyawarah wilayah (muswil) ke-V pada hari minggu, 6 November 2022 lalu. Dari hasil musyawarah wilayah tersebut, terpilih Nandha Risky Putra sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah PBHI Lampung Periode 2022-2026, menggantikan Aswan Abdulracman. Pada musyawarah wilayah kali ini, PBHI wilayah Lampung mengangkat tema, “Regenerasi…

Koalisi SSR: Brutalitas Makin Jamak, Reformasi Kepolisian Kian Mendesak

Siaran Pers

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kepolisian di Desa Kalasey Dua, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Berdasarkan informasi yang beredar, warga mengalami kekerasan saat sedang berjuang mempertahankan ruang hidup mereka satu-satunya dari upaya penggusuran paksa yang dilakukan dengan dalih pengamanan…