berbahaya serta meresahkan rakyat setempat,” sarannya. Suryadi menambahkan, pasukan Densus Anti Teror itu tidak dibutuhkan terjun untuk menangkap 52 orang yang dilepaskan massa dari penjara atau Rutan sesudah peristiwa pembakaran Kantor Bupati Bima, Kamis (26/01/12). Tindakan pasukan ini bisa dinilai telah melampaui wewenangnya sebagai pasukan unit anti teror. Suryadi mengingatkan, pada dasarnya sebanyak 44 orang…
Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, sudah seharusnya negara (state) melarang perbuatan tersebut. Dengan melarangnya, maka tak ada alasan untuk terus-menerus membiarkan
nghasutan, melawan petugas, pengrusakan, perbuatan tidak menyenangkan dll. Inilah yang kini terjadi di Pelabuhan Sape, Bima. Atas dasar dugaan tindak pidana tersebut, dengan menggunakan dalih penegakan hukum. Kepolisiaan menganggap penggunaan kekerasan menjadi suatu hal yang benar yakni bertujuan untuk melakukan penegakan hukum. Sebagaimana kasus-kasus yang sering terjadi dengan keterangan saksi yang diambil dari pihak kepolisian…
Di era reformasi sekarang saatnya pasal ini dicabut karena sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan pada kondisi dimana rakyat menginginkan kebebasan perpendapat (freedom of speech) kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan berkeinginan untuk partisipasi dalam politik secara mandiri (autonomous participation). Sudah menginjak usia tua Negara Indonesia, terbebas dari kaum penjajah. Usia 60 tahun merupakan umur…
kepolisian membuat rancangan revisi KUHAP ini harus dikembalikan dari Sekretariat Negara kepada Kemenkumham. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), menilai proses pengembalian rancangan revisi KUHAP dan perkembangan yang lambat (Februari 2010-Desember 2011), merupakan wujud kegagalan pemerintah Indonesia dalam menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak tersangka dan terdakwa. Selain menunjukkan ketidakharmonisan antar institusi…
PBHI juga mengharapkan penegak hukum bertindak professional dalam melakukan pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan dengan menjunjung tinggi asas Fair Trial, sehingga hasilnya memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak hanya menjadi panggung pertarungan politik. Seluruh pihak melakukan pengawasan terhadap pengungkapan kasus Korupsi DGS BI dan tidak memberikan pernyataan yang memojokan proses peradilan dengan tujuan…