All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Pers Release
Oct 20

Kongres Rakyat Papua III, Diganggu Parade Bersenjata

Pada Agustus 2011 lalu, terjadi renteten peristiwa yang muncul pasca Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua di London. Di antaranya penembakan oleh orang tidak dikenal terhadap warga Nafri, kontak senjata di Paniai, dan penembakan warga sipil di Merauke dan Jayapura.  Ditambah lagi penembakan terhadap demonstran pada saat berupaya melakukan pendudukan Freeport.
Pada Senin (17/10/2011), telah digelar Kongres Rakyat Papua (KRP) III dan rencananya akan berakhir Rabu (19/10/2011). Kongres ini berlangsung di Lapangan Sepakbola Sekolah Tinggi Filsafat, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, diikuti sekitar 5.000 orang, dan dihadiri 7 Ketua Adat di Papua. Acara yang diprakarsai oleh Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat, berdasarkan pidato pembukaannya, bertujuan untuk merumuskan solusi solusi alternatif yang akan memberikan harapan baru bagi masa depan Papua.
Kongres itu adalah suatu kebebasan berekspresi bagi setiap orang. Mereka berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat tentang masa depan Papua. Hak atas kebebasan ini dijamin oleh konstitusi atau UUD 1945 dan UU.
Persoalan mulai terlihat pada Senin (17/10/2011), karena sekitar ratusan polisi bersenjata mengadakan pawai keliling,  dan tentara berjaga-jaga di luar kantor DPRD Papua. Dua panser tentara, dengan senjata mesin kaliber 50 tampak berjalan di sekitar lokasi KRP di Abepura.  Sejumlah tentara dan pasukan strategis Brimob dengan senjata penuh/lengkap memamerkan kekuatannya.
Aksi pasukan polisi dan tentara seperti itu tak hanya bersifat unjuk kekuatan, tapi lebih dari itu dapat diduga bertujuan untuk menakut-nakuti warga yang menghadari Kongres secara damai. Aksi ini dapat dipandang sebagai bentuk gangguan yang dilakukan polisi dan tentara terhadap warga. Apalagi dengan memamerkan panser dan sejumlah senjata berat. Seakan-akan hendak mengesankan konflik bersenjata antara rakyat Papua dengan TNI dan Polri akan berlangsung, serta semakin jauh dari harapan Papua Tanah Damai.
Upacara penutupan KRP III, sore ini,  berlangsung dengan damai, peserta KRP keluar dari lokasi Kongres. Sangat disayangkan, aparat bersenjata lengkap yang sebelumnya hanya terkesan menakut nakuti, telah melakukan tindakan berlebihan tanpa mempertimbangkan keselamatan dan keamanan seseorang. Tercatat, dua orang tertembak, dan satu orang ditangkap (Forkorus Yaboisembut). Tugas utama aparat penegak hukum adalah melindungi nyawa manusia, bukan melakukan tindakan yang sebaliknya. Penembakan dan penangkapan atas peserta KRP adalah wujud kesewenang wenangan aparat.
Dengan mempertimbangkan beberapa kejadian itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) meminta:
Pertama, mengecam dan menyampaikan penyesalan yang mendalam atas jatuhnya korban penembakan, akibat tindakan dari aparat keamanan di luar batas kemanusiaan. Pertanggungjawban hukum atas peristiwa tersebut, harus segera dimintakan kepada penanggungjawab keamanan wilayah Papua secara menyeluruh, tuntas dan terbuka.
Kedua, Konggres Rakyat Papua harus dipahami sebagai bentuk sumbangsih kolektif rakyat Papua, di dalam merumuskan langkah-langkah Sosial, cultural, beserta ekonomi & politiknya sesuai dengan aspirasi dan tanggung jawab sebagai bagian dari warga bangsa. Memandang dan memposisikan Konggres Rakyat Papua sebagai ancaman stabilitas adalah kekeliruan dan menyesatkan.
Ketiga, Pendekatan keamanan dan pamer kekuatan bersenjata baik dari institusi TNI maupun Polri di Papua bukanlah cara-cara yang direkomendasikan oleh pemahaman kita atas Negara demokrasi maupun berbagai konvensi tentang HAM.
Keempat, Oleh karena itu sudah saatnya Institusi TNI dan Polri merumuskan ulang langkah dan pendekatan baru dalam menghadapi persoalan Rakyat Papua . Cara-cara yang cenderung menggunakan dan mengedepankan tindakan kekerasan, hanya akan memperburuk citra TNI dan Polri, serta hanya akan melahirkan masalah baru yang tak menyelesaikan akar masalah di Papua.
Kelima, Persoalan Rakyat Papua tidak bisa dipandang sebagai persoalan hari ini saja dan terpisah dari rangkaian kekerasan yang terjadi sebelumnya. Tanpa penyelesaian yang bersifat “Rekonstruktif” dan berpihak pada penderitaan Rakyat Papua sebagai korban, hanya akan membuka ingatan kolektif Rakyat Papua yang terlanjur lekat dengan ketidak adilan, pelanggaran HAM dan ancaman kekuatan bersenjata.
 
Jakarta, 19 Oktober 2011
 
Angger Jati Wijaya
Ketua PBHI Nasional
Hp. 0816 680 845

Pada Agustus 2011 lalu, terjadi renteten peristiwa yang muncul pasca Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua di London. Di antaranya penembakan oleh orang tidak dikenal terhadap warga Nafri, kontak senjata di Paniai, dan penembakan warga sipil di Merauke dan Jayapura. Ditambah lagi penembakan terhadap demonstran pada saat berupaya melakukan pendudukan Freeport. 

Pada Senin (17/10/2011), telah digelar Kongres Rakyat Papua (KRP) III dan rencananya akan berakhir Rabu (19/10/2011). Kongres ini berlangsung di Lapangan Sepakbola Sekolah Tinggi Filsafat, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, diikuti sekitar 5.000 orang, dan dihadiri 7 Ketua Adat di Papua. Acara yang diprakarsai oleh Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat, berdasarkan pidato pembukaannya, bertujuan untuk merumuskan solusi solusi alternatif yang akan memberikan harapan baru bagi masa depan Papua.

Kongres itu adalah suatu kebebasan berekspresi bagi setiap orang. Mereka berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat tentang masa depan Papua. Hak atas kebebasan ini dijamin oleh konstitusi atau UUD 1945 dan UU.

Persoalan mulai terlihat pada Senin (17/10/2011), karena sekitar ratusan polisi bersenjata mengadakan pawai keliling,  dan tentara berjaga-jaga di luar kantor DPRD Papua.

Read more...
Print PDF
Oct 20

Hukum harus Mempertimbangkan Kepentingan Terbaik bagi Anak

eratus orang anak tengah berhadapan dengan hukum di Australia.  Mereka berada dalam satu sel bersama dengan orang dewasa, karena keterlibatan mereka dalam perdagangan manusia. Mereka adalah awak kapal yang dipekerjakan untuk mengangkut pendatang dari Indonesia ke Australia. Penempatan mereka dalam satu sel bersama orang dewasa, lebih dikarenakan oleh ketiadaan sertifikat kelahiran (akta kelahiran).  Keterangan advokat Australia, Edwina Llyond, menyatakan bahwa mereka tidak mengenal sertifikat tanda kelahiran, sebab sebagian dari mereka berasal dari desa yang terpencil.
Banyaknya orang Indonesia yang berhadapan dengan hukum di luar negeri, merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, baik oleh Kementrian Luar Negeri dan atau Kementrian Hukum dan HAM. Dari sekian perkara yang dihadapi orang Indonesia diluar negeri, sedikit yang diketahui, dan seringkali diketahui setelah terlambat. Sehingga, pemerintah Indonesia relatif tidak mampu memastikan pemenuhan atas hak hak tersangka dan terdakwa, bagi warga negaranya yang berperkara di luar yurisdiksinya.
Anak adalah subjek hukum khusus. Perkembangan jiwa dan mentalnya belum dianggap sebagai pribadi yang penuh, sehingga dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan pidananya. Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk melindungi hak anak dengan menandatangani konvensi hak anak, dan menerbitkan rangkaian peraturan perundangan yang memuat hak anak dan perlindungannya : UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak manusia, UU no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan hak anak, UU no. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, UU no. 1 Tahun 2000 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
 
Seratus orang anak yang dipekerjakan sebagai awak kapal, dalam praktik perdagangan manusia menunjukkan bahwa negara telah abai dalam melindungi anak. Anak berhak atas lingkungan yang tepat bagi perkembangan kepribadiannya yang penuh dan serasi, Anak berhak untuk tumbuh di lingkungan keluarga yang berada dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian (konvensi hak anak : disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa tanggal 20 November 1989). Kapal, bukanlah tempat yang baik dan menjamin pertumbuhan anak.
 
Dalam peristiwa yang memaksa seorang anak harus berhadapan dengan hukum, pemerintah segala bangsa harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Pemenjaraan bersama dengan orang dewasa, adalah tindakan yang mengabaikan kepentingan anak. Menyangkut pendidikan dan lingkungan tumbuh kembang. Anak adalah subyek hukum yang tidak dalam kapasitas mental yang cukup untuk mempertanggungjawabkan.
 
Meski demikian Perhimpunan Bantuan Hukum mengapresiasi langkah langkah serius yang ditempuh oleh Pemerintah Australia dengan mengusahakan pendampingan dari orang tua anak yang ditahan.
 
Namun dengan mempertimbangkan peristiwa dan kepentingan terbaik bagi anak, PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  INDONESIA (PBHI- NASIONAL) perlu menyampaikan beberapa hal:
 
Pertama, meminta kementrian  Hukum dan HAM, untuk segera memaksimalkan
mekanisme terbaik bagi penyelesaian perkara seratus anak yang berhadapan dengan hukum di Australia tersebut. Baik melalui mekanisme Mutual Legal Assistance ataupun mekanisme ekstradisi.
 
Kedua, kepada berbagai pihak yang langsung maupun tidak bertanggung-jawab atas nasib warga negara yang sedang berhadapan dengan hukum di luar wilayah hukum Indonesia, untuk tidak mengulang dan cenderung lamban dalam bertindak sehingga memicu persoalan baru yang lebih rumit dalam upaya penyelesaian.
 
Ketiga, meminta Kementrian Hukum dan HAM untuk segera membuka akses saluran diplomatik, agar proses hukum yang berjalan dapat terus dipantau dan dikelola atas nama tanggung-jawab negara terhadap warga negara yang sedang bermasalah di luar wilayah hukum Indonesia.
 
Keempat, meminta Kementrian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi atas mekanisme pemenuhan hak keperdataan seseorang yang selama ini cenderung diskriminatif, dan tidak memberikan jaminan kepastian bahwa setiap anak yang lahir memiliki tanda bukti kelahiran.
 
 
Jakarta, 17 Oktober 2011
 
BADAN PENGURUS NASIONAL
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA - PBHI
 
 
Angger Jati Wijaya
Ketua

Seratus orang anak tengah berhadapan dengan hukum di Australia.  Mereka berada dalam satu sel bersama dengan orang dewasa, karena keterlibatan mereka dalam perdagangan manusia. Mereka adalah awak kapal yang dipekerjakan untuk mengangkut pendatang dari Indonesia ke Australia. Penempatan mereka dalam satu sel bersama orang dewasa, lebih dikarenakan oleh ketiadaan sertifikat kelahiran (akta kelahiran).  Keterangan advokat Australia, Edwina Llyond, menyatakan bahwa mereka tidak mengenal sertifikat tanda kelahiran, sebab sebagian dari mereka berasal dari desa yang terpencil. 

Banyaknya orang Indonesia yang berhadapan dengan hukum di luar negeri, merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, baik oleh Kementrian Luar Negeri dan atau Kementrian Hukum dan HAM. Dari sekian perkara yang dihadapi orang Indonesia diluar negeri, sedikit yang diketahui, dan seringkali diketahui setelah terlambat. Sehingga, pemerintah Indonesia relatif tidak mampu memastikan pemenuhan atas hak hak tersangka dan terdakwa, bagi warga negaranya yang berperkara di luar yurisdiksinya. 

Anak adalah subjek hukum khusus. Perkembangan jiwa dan mentalnya belum dianggap sebagai pribadi yang penuh, sehingga dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan pidananya. Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk melindungi hak anak dengan menandatangani konvensi hak anak,

Read more...
Print PDF
Oct 17

Tolak dan Hapus Hukuman Mati

 

Penolakan terhadap hukuman mati saat ini semakin menjadi bagian dari  rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat. Masyarakat semakin peduli bahwa negara tidak boleh mencabut hak hidup seseorang walaupun orang tersebut secara hukum terbukti bersalah. Masyarakat berbondong-bondong memberikan bantuan finansial agar Darsem yang diancam hukuman mati di Arab Saudi ditukar nyawanya dengan denda, begitupun juga dengan maraknya dukungan kepada Tuti  Tursilawati dan ratusan warga Indonesia yang menanti hukuman mati di berbagai negara. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) selaku organisasi yang memiliki visi “Terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia” meminta negara untuk :
 
Pertama, merumuskan langkah-langkah diplomatik yang efektif dan paripurna, guna membebaskan ratusan warga di luar negeri yang hari hari ini terancam hukuman mati.
 
Kedua, Secara sungguh-sungguh memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang harus bekerja di Luar Negeri, termasuk potensi mereka dikenakan hukuman tidak manusiawai dan hukuman mati
 
Ketiga, Memaksimalkan sarana-sarana pengaduaan dan bantuan secara hukum maupun politik bagi Tenaga Kerja di Luar Negeri agar tidak terjebak untuk melakukan tindak pidana yang dapat berujung kepada Hukuman Mati atau mekanisme hukum yang diskriminatif terhadap warga negara asing.
 
Kempat, Meminta pemerintah konsistens terhadap pemahaman bahwa hukuman pidana sebagai sautu bentuk tanggung jawab seseorang untuk dibina agar bisa kembali kemasyarakat, sehingga pola pemidanaan dengan bentuk hukuman mati sudah tidak sesuai dengan politik pemidanaan yang dikembangkan
 
Kelima, sebagai bentuk penyerapan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, para pembentuk Undang-Undang untuk menghilangkan hukuman mati dalam upaya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang seharusnya segera dibahas oleh DPR
 
Keenam, Secara maksimal melakukan upaya agar tidak ada seseorangpun harus dicabut hak hidupnya dengan sistem hukum yang tidak pernah sempurna
 
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Badan Pengurus Nasional
 
 
Angger Jati Wijaya
Ketua

 

Penolakan terhadap hukuman mati saat ini semakin menjadi bagian dari  rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat. Masyarakat semakin peduli bahwa negara tidak boleh mencabut hak hidup seseorang walaupun orang tersebut secara hukum terbukti bersalah. Masyarakat berbondong-bondong memberikan bantuan finansial agar Darsem yang diancam hukuman mati di Arab Saudi ditukar nyawanya dengan denda, begitupun juga dengan maraknya dukungan kepada Tuti  Tursilawati dan ratusan warga Indonesia yang menanti hukuman mati di berbagai negara. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) selaku organisasi yang memiliki visi “Terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia” meminta negara untuk : 

Pertama, merumuskan langkah-langkah diplomatik yang efektif dan paripurna, guna membebaskan ratusan warga di luar negeri yang hari hari ini terancam hukuman mati. 

Kedua, Secara sungguh-sungguh memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang harus bekerja di Luar Negeri, termasuk potensi mereka dikenakan hukuman tidak manusiawai dan hukuman mati.

Read more...
Print PDF
Sep 25

Tolak Terorisme, Lawan Provokasi, Jaga Kebersamaan

MINGGU 25 September 2011 sebuah peristiwa memilukan yang menebar teror dan menodai spirit menjaga ketenangan warga negara dalam kehidupan beragama kembali terjadi, Bom bunuh diri diledakkan di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah.
 
Selain menyebabkan jatuh korban jiwa dan luka-luka, mengingat peledakan bom bunuh diri dilakukan di tempat ibadah serta sedang berlangsungnya peristiwa peribadatan, tentu hal tersebut sengaja dilakukan untuk memprovokasi ketegangan antar ummat beragama. Menyulut kemarahan jemaat serta menebar ketakutan kolektif warga. Sebuah tindakan barbar yang sesungguhnya tidak akan populer dan tak pernah memperoleh dukungan publik.
 
Dalam situasi dan kondisi kebangsaan kita yang sedang prihatin serta upaya berbagai pihak membangun kebersamaan antar ummat sebagai faktor kekuatan kehidupan kebangsaan secara luas, selalu saja ada pihak-pihak yang menodainya dengan tindakan biadab. Rangkaian bom di rumah ibadah, serta berbagai tindakan mengusik kebebasan beragama.
 
Oleh karena itu, atas peristiwa bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah tersebut Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyatakan:
 
1. Mengutuk keras pelaku dan jaringan pelaku serta tindakan pengeboman di GBIS Kepunton, Solo, Jawa tengah.
2. Mendukung Kepolisian untuk mengambil langkah-langkah prioritas guna mengusut dan mengungkap secara tuntas kasus bom bunuh diri tersebut.
3. Kepada ummat Kristiani agar menahan diri. Tidak terpancing provokasi, menebar spekulasi yang menyulut ketegangan baru, serta terus memperkokoh kebersamaan dalam bingkai kebinekaan yang mendewasakan.
4. Kepada semua pihak untuk tidak menyebar analisis dan spekulasi yang berpotensi menjadi opini disintegratif, di tengah upaya membangun kehidupan bersama yang kuat, kokoh, bermartabat, di atas potensi keberagaman kebangsaan kita.
 
 
 
 
Jakarta, 25 September 2011
BADAN PENGURUS NASIONAL
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA – PBHI
 
 
Angger Jati Wijaya (Phone : 0816 68 0845)
Ketua PBHI Nasional

MINGGU 25 September 2011 sebuah peristiwa memilukan yang menebar teror dan menodai spirit menjaga ketenangan warga negara dalam kehidupan beragama kembali terjadi, Bom bunuh diri diledakkan di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah. 

Selain menyebabkan jatuh korban jiwa dan luka-luka, mengingat peledakan bom bunuh diri dilakukan di tempat ibadah serta sedang berlangsungnya peristiwa peribadatan, tentu hal tersebut sengaja dilakukan untuk memprovokasi ketegangan antar ummat beragama. Menyulut kemarahan jemaat serta menebar ketakutan kolektif warga. Sebuah tindakan barbar yang sesungguhnya tidak akan populer dan tak pernah memperoleh dukungan publik.

Dalam situasi dan kondisi kebangsaan kita yang sedang prihatin serta upaya berbagai pihak membangun kebersamaan antar ummat sebagai faktor kekuatan kehidupan kebangsaan secara luas,

Read more...
Print PDF
Sep 22

Proses Hukum, Bukan Penyelesaiaan Terbaik Bagi Anak

Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, peradilan, Eksekutif atau legislative, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama – Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak-.

Kebebasan Pers merupakan suatu hal yang penting dalam upaya mewujudkan negara demokrasi  yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dalam peristiwa bentrokan yang terjadi antara wartawan dengan pelajar SMA 6, Senin 19 September 2011, yang berujung pada pemanggilan 10 orang siswa  untuk diperiksa, hendaknya hukum tidak hanya memberikan kepastian namun juga memberikan keadilan dengan memperhatikan bahwa yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap wartawan tersebut adalah anak yang sedang menjalani pendidikan formal, sehingga upaya penyelesaiaan dari permasalahan ini harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Read more...
Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.