Reformasi Lembaga Hukum dan Militer bukan dengan Menambah Kewenangan, tetapi Memperkuat Lembaga Pengawas Independen (Tolak RUU Polri, RUU Kejaksaan dan RUU TNI)

Rilis

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil “Reformasi Lembaga Hukum dan Militer bukan dengan Menambah Kewenangan, tetapi Memperkuat Lembaga Pengawas Independen (Tolak RUU Polri, RUU Kejaksaan dan RUU TNI)” World Justice Project (WJP) meletakkan Indonesia pada urutan ke-68 untuk Indeks Rule of Law tahun 2024. Urutan ini menurun 2 poin dari tahun 2023 yang ada di urutan…

DPN Dapat Terlibat Mengurus Sawit dan Masalah Nasional: Pernyataan Menteri Pertahanan Keliru dan Kental Dwifungsi ABRI

Rilis

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “DPN Dapat Terlibat Mengurus Sawit dan Masalah Nasional: Pernyataan Menteri Pertahanan Keliru dan Kental Dwifungsi ABRI” Jakarta, 6 Februari 2025 Dalam kesempatan rapat bersama dengan Komisi I DPR RI, pada 4 Februari lalu, Ketua Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa DPN dapat mengambil peran…

Darurat Kekerasan Militer: Budaya Impunitas yang Tak Kunjung Berakhir dan Tuntasakan Agenda Reformasi Peradilan Militer

Rilis

Siaran Pers Menyikapi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Prajurit TNI di Pondok Aren Darurat Kekerasan Militer: Budaya Impunitas yang Tak Kunjung Berakhir dan Tuntasakan Agenda Reformasi Peradilan Militer Jakarta, 2 Februari 2025 – Kasus kekerasan oleh anggota TNI kembali mencoreng nama institusi militer. Pada 30 Januari 2025, ditemukan jasad perempuan yang sudah membusuk di dalam…

SEPTIA DWI PERTIWI DIVONIS BEBAS

Rilis

SIARAN PERS SEPTIA DWI PERTIWI DIVONIS BEBAS Jakarta, 22 Januari 2025 – Septia Dwi Pertiwi, buruh perempuan yang dikriminalisasi dengan menggunakan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) divonis bebas dari segala tuntutan. “Membebaskan terdakwa Septia Dwi Pertiwi oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum,” bunyi amar putusan yang…

Pelibatan TNI dalam Proyek Rempang Eco City yang menggusur dan menyakiti Rakyat Melanggar Konstitusi, HAM, dan UU TNI

Rilis

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Pelibatan TNI dalam Proyek Rempang Eco City yang menggusur dan menyakiti Rakyat Melanggar Konstitusi, HAM, dan UU TNI Dilansir melalui Website, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar rapat koordinasi bersama Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama pada hari Senin (13 Januari 2025). Diketahui bahwa Rapat Koordinasi…

Hentikan Kriminalisasi kepada Akademisi Ahli Kasus KorupsiSolidaritas untuk Prof Bambang Hero

Rilis

Pernyataan Bersama Hentikan Kriminalisasi kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas untuk Prof Bambang Hero Pasca Harvey Moeis divonis pidana penjara 6,5 tahun dengan putusan yang mengharuskan korporasi mengganti kerusakan lingkungan akibat korupsi timah, muncul intimidasi kepada ahli perkara tersebut. Dalam putusan Harvey Moeis terungkap adanya kerugian kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun akibat aktivitas PT…

Kertas Kebijakan: Mendorong Komutasi Pidana Mati dan Penjara Seumur Hidup yang Efektif, Berkeadilan, dan Bermartabat

Buku

Kertas Kebijakan: Mendorong Komutasi Pidana Mati dan Penjara Seumur Hidup yang Efektif, Berkeadilan, dan Bermartabat Indonesia telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 2 Januari 2023. Biasa dirujuk sebagai KUHP Baru, produk ini mulai berlaku tiga tahun sejak tanggal diundangkan. Artinya KUHP Baru akan berlaku mulai 2 Januari 2026. Melalui KUHP Baru, Indonesia…

Setop Bebani Rakyat, Pulihkan Hukum dan Demokrasi

Rilis

Setop Bebani Rakyat, Pulihkan Hukum dan Demokrasi Pernyataan Sikap Pada akhir tahun 2024 ini, kami, masyarakat sipil Indonesia, menyampaikan tiga tuntutan kepada Negara Republik Indonesia dan seruan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketiga pokok masalah ini menyangkut hajat hidup jasmani dan rohani bangsa Indonesia. Pertama, perihal keadilan ekonomi; kedua, penegakkan hukum terkait pemberantasan korupsi; dan ketiga,…