Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pembahasan Revisi UU TNI “Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI! yang Menghidupkan Dwifungsi” DPR berencana akan membahas revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk membahas Rancangan…
Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “RUU TNI Masih Memberi Ruang Kembalinya Dwi Fungsi TNI dan Militerisme” Pemerintah sudah menyampaikan DIM RUU TNI kepada parlemen pada 11 Maret 2025. Dari DIM yang diserahkan, draft RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang tetap akan mengembalikan dwi fungsi TNI dan menguatnya militerisme. Koalisi masyarakat…
Dialog Penghapusan Hukuman Mati: Dari Usulan Merombak Proses Pengajuan Hingga Pembentukan Tim Gugus Tugas Bandung, 7 Maret 2025 – Pada hari Jumat, 7 Maret 2025, bertempat di Ruang 2305 (Aula) Gedung 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), telah berlangsung Dialog Publik dengan tema “Mencari Format Hingga Menakar Kesiapan dalam Komutasi Pidana Mati dalam Perspektif…
Since 2021, Indonesia has entered a phase of systemic reconstruction of a new-style authoritarianism. Democracy, which should have continued to grow in the Reform Era, has been gradually hollowed out from within through regulatory changes, repression of civil liberties, the weakening of oversight institutions, and the systematic disregard of human rights principles. This is not…
Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pembahasan Revisi UU TNI “Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI! yang Menghidupkan Dwifungsi” DPR berencana akan membahas revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk membahas Rancangan…
DPR Sebut Ada Dugaan Pemalsuan Putusan dalam Perkara Alex Denni JAKARTA. Dugaan rekayasa putusan perkara kasasi mantan Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Alex Denni makin mencuat. Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menduga, ada pemalsuan putusan dalam perkara kasasi Alex Denni. “Ada dugaan pemalsuan putusan karena ada orang meninggal…
Siaran Pers Kasak-Kusuk Busuk Retret Kepala Daerah:Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Laporkan Dugaan Korupsi ke KPK Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari Themis Indonesia, PBHI, Kontras, ICW melaporkan adanya dugaan tindak korupsi oleh PA/Mendagri, politisi, juga direksi serta komisaris PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI), dan PT Jababeka ke KPK, pada Jumat 28 Februari 2025…
Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Intimidasi Anggota Polri terhadap Band Sukatani atas Lagu “Bayar Polisi”: Represi Multidimensi, Pelanggaran Kebebasan Berekspresi, Pembredelan Karya Seni, Pemberangusan Kebudayaan Jakarta, 21 Februari 2024 – Media massa dan sosial ramai merespon video permintaan maaf Band Sukatani kepada Kapolri dan Institusi Polri. Personil Band Sukatani terpaksa membuka identitas…
URGENSI PEMBENTUKAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM REFORMASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Hukum acara pidana di Indonesia mengalami stagnasi dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mekanisme kontrol yang efektif terhadap aparat penegak hukum (APH). Data pemantauan PBHI menunjukkan tingginya angka pelanggaran oleh APH. Tercatat 26.665 kasus pelanggaran hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY), 54.739 kasus…
Rilis PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Reformasi KUHAP: Urgensi Penguatan Pengawasan Aparat Penegak Hukum untuk Mengakhiri Impunitas Dalam satu dekade terakhir, penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kemunduran reformasi. Data pemantauan PBHI menunjukkan bahwa pelanggaran oleh aparat penegak hukum (APH) masih sangat tinggi dan bahkan semakin parah. Tercatat sekitar 26.665 kasus pelanggaran hakim…