KUHAP HARUS DIREVISI, TAPI BUKAN UNTUK MELANGGAR HAK ASASI: MULAI DARI “UPAYA PAKSA” TANPA IJIN PENGADILAN, KEWENANGAN DI LUAR HUKUM ACARA, MINUS BANTUAN HUKUM, DLL

Rilis

Siaran Pers Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) KUHAP HARUS DIREVISI, TAPI BUKAN UNTUK MELANGGAR HAK ASASI: MULAI DARI “UPAYA PAKSA” TANPA IJIN PENGADILAN, KEWENANGAN DI LUAR HUKUM ACARA, MINUS BANTUAN HUKUM, DLL Jakarta, 12 Juli 2025 – PBHI menaruh perhatian terhadap agenda perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang tengah dibahas oleh…

PENGISIAN PEMUTAKHIRAN DATABASE ANGGOTA PBHI

Pengumuman

PENGISIAN PEMUTAKHIRAN DATABASE ANGGOTA PBHI Kepada seluruh anggota PBHI,Sehubungan dengan pemutakhiran database anggota PBHI yang dilakukan selama 5 tahun sekali menuju Kongres PBHI, kami mengajak rekan-rekan untuk mengisi formulir pemutakhiran database tersebut. Formulir ini ditujukan untuk pendataan anggota, pemetaan modalitas terhadap spesifikasi minat, pengalaman yang ditujukan untuk pemberdayaan anggota baik melalui: litigasi strategis, advokasi kebijakan,…

MEANINGFUL MANIPULATION RUU KUHAP: RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HARAPAN PALSU

Rilis

[Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pembaruan KUHAP] 8 Juli 2025 “MEANINGFUL MANIPULATION RUU KUHAP: RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HARAPAN PALSU” REFLEKSI PROSES LEGISLASI DAN PERJALANAN ADVOKASI RUU KUHAP Pada 23 Juni 2025, pemerintah resmi menandatangani naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) saat ini Komisi III akan melakukan kick…

Mahkamah Konstitusi Memerintahkan DPR RI dan Presiden untuk Menghadirkan Seluruh Informasi dan Dokumen terkait Pembentukan Revisi UU TNI

Rilis

Rilis PersKoalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan “Mahkamah Konstitusi Memerintahkan DPR RI dan Presiden untuk Menghadirkan Seluruh Informasi dan Dokumen terkait Pembentukan Revisi UU TNI” Senin, 23 Juni 2025 – Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Lanjutan terhadap Perkara Uji Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara…

Sikap Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon mencederai korban dan melanggengkan impunitas

Rilis

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil “Sikap Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon mencederai korban dan melanggengkan impunitas”. Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pernyataan Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, yang menyatakan bahwa tidak ada bukti dalam pemerkosaan massal Mei 1998. Padahal, jelas Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kerusuhan Mei 1998 mengungkapkan temuan…

PBHI, TIFA DORONG PENGUATAN PERAN JURNALIS DALAM IKLIM DEMOKRASI INDONESIA YANG TERUS MEMBURUK DALAM PEKAN KETERBUKAAN PEMERINTAH 2025 (OG WEEK 2025)

News

Jakarta, 23 Mei 2025 – Yayasan Tifa Bersama PBHI menyelenggarakan diskusi dengan tajuk “Peran dan Tantangan Jurnalis dalam Iklim Demokrasi di Indonesia Saat ini”. Diskusi ini merupakan rangkaian dari Pekan Keterbukaan Pemerintah / Open Government Week Tahun 2025. Diskusi ini dibuka secara langsung oleh Nuzula Anggraeni selaku Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik dan Demokrasi Bappenas. Dalam…

Praktik Intimidasi dan Teror Terhadap Masyarakat Merupakan Ancaman Serius bagi Demokrasi dan Kebebasan Sipil

Rilis

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Praktik Intimidasi dan Teror Terhadap Masyarakat Merupakan Ancaman Serius bagi Demokrasi dan Kebebasan Sipil Pada 23 Mei 2025, media nasional detik.com menghapus sebuah artikel yang ditulis oleh YF dengan judul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?” yang tayang pada Kamis, 22 Mei 2025. Artikel…

Bentuk Tim Independen untuk Mengusut 13 Korban Jiwa Akibat Ledakan Amunisi TNI

Rilis

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil13 MEI 2025 Bentuk Tim Independen untuk Mengusut 13 Korban Jiwa Akibat Ledakan Amunisi TNI Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban atas tewasnya warga dalam pemusnahan amunisi TNI AD di Garut, Jawa Barat. Ini adalah tragedi dan ini harus diusut. Kegagalan mengusutnya sama…

Mendesak Panglima TNI Mencabut Surat Perintah Pengerahan Personil TNI di Lingkungan Kejati dan Kejari

Rilis

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Mendesak Panglima TNI Mencabut Surat Perintah Pengerahan Personil TNI di Lingkungan Kejati dan Kejari” Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyesalkan adanya telegram Panglima TNI tertanggal 5 Mei 2025 berisi perintah penyiapan dan pengerahan alat kelengkapan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh…