TNI AL Menipu Warga Desa Untuk Membangun Batalyon TNI, Jelas Pelanggaran Hukum Multi-Dimensi: Tanpa Ijin, Tanpa Perencanaan, Tanpa Sosialisasi

Rilis

ALERTA!!!ALERTA!!!ALERTA!!! HENTIKAN PEMBANGUNAN BATALYON TNI AL BERKEDOK SEKOLAH MARINIR DI KECAMATAN LEKOK DAN NGULING!!! TNI AL Menipu Warga Desa Untuk Membangun Batalyon TNI, Jelas Pelanggaran Hukum Multi-Dimensi: Tanpa Ijin, Tanpa Perencanaan, Tanpa Sosialisasi Pada November, Warga Desa Wates, Semedusari dan Pasinan, Kecamatan Lekok melihat adanya banner bertuliskan “Di lokasi ini akan dibangun Sekolah Tamtama (TNI…

18 ALASAN KENAPA KITA HARUS TOLAK PENGESAHAN RKUHAP!

Kajian, Kertas Posisi, Laporan

18 ALASAN KENAPA KITA HARUS TOLAK PENGESAHAN RKUHAP! Manipulasi Partisipasi bermakna Warga dalam penyusunan RKUHAP Penyusunan RKUHAP mengulang preseden buruk penyusunan legislasi ugal-ugalan Pemerintah dan DPR. Regulasi yang menentukan masa depan kualitas penghormatan HAM dalam penegakan hukum pidana ini dilakukan dengan sangat terburu-buru,  tidak transparan dan mengabaikan partisipasi bermakna meski masyarakat sudah mengingatkan agar Pemerintah…

Kepal Jemari Johnson Panjaitan: Melawan Demi Pembebasan

Buku

“KEPAL JEMARI JOHNSON PANJAITAN: MELAWAN DEMI PEMBEBASAN Meneladani Semangat dan Perjuangan Pendiri PBHI dan Ketua Dewan Nasional WALHI periode 2002-2005: Johnson Panjaitan Johnson Panjaitan dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan advokasi hak asasi manusia di Indonesia. Sejak awal reformasi, ia aktif memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu,…

LAPORAN TAHUNAN PBHI 2024: Sekuritisasi Bumi-Manusia Indonesia Oke Gas Militerisasi, All In Sekuritisasi

Laporan

LAPORAN TAHUNAN PBHI 2024 Sekuritisasi Bumi-Manusia Indonesia Oke Gas Militerisasi, All In Sekuritisasi Sejak 2021, Indonesia tidak sedang dalam proses pemulihan demokrasi, melainkan berada dalam fase rekonstruksi sistemik dari otoritarianisme gaya baru. Demokrasi yang seharusnya tumbuh pasca reformasi secara perlahan dikikis dari dalam melalui perubahan regulasi, represi terhadap kebebasan sipil, pelemahan lembaga pengawasan, dan pengabaian…

Bersama Indonesia AIDS Coalition, PBHI Gelar Penyuluhan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Untuk Mencegah Penularah HVI/AIDS

News

#BeritaPBHI Bersama Indonesia AIDS Coalition, PBHI Gelar Penyuluhan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Untuk Mencegah Penularah HVI/AIDS Pada 28 Oktober 2025, PBHI bersama IAC (Indonesia AIDS Coalition), melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada para anak binaan yang sedang menjalani pembinaan di LPKA. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hak asasi manusia khususnya Hak Anak…

Vonis Ringan Kasus Penganiayaan dan Kematian Prada Lucky: Urgensi Mendesak dalam Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Rilis

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Vonis Ringan Kasus Penganiayaan dan Kematian Prada Lucky: Urgensi Mendesak dalam Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jakarta, 30 Oktober 2025 – Putusan ringan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Kupang terhadap Prada Lucky, prajurit aktif TNI yang menjadi korban penganiayaan berat oleh sejumlah seniornya…

Menyikapi Vonis Ringan dan Pengurangan Hukuman terhadap Mereka yang Diadili di Peradilan Militer: Kekerasan TNI dan Urgensi Revisi Undang-undang Peradilan Militer

Rilis

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Vonis Ringan dan Pengurangan Hukuman terhadap Mereka yang Diadili di Peradilan Militer “Kekerasan TNI dan Urgensi Revisi Undang-undang Peradilan Militer” Baru-baru ini, pada 2 September 2025, Mahkamah Agung (MA) mengubah vonis seumur hidup menjadi 15 tahun penjara bagi dua eks prajurit TNI AL, Bambang Apri Atmojo…

Menyikapi Kasus Kepsek Tampar Anak Ketahuan Merokok: Bukan Sekadar Kekerasan, Absennya Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Pengendalian Tembakau dan Perlindungan Anak

Rilis

Siaran Pers BersamaPBHI, RUKKI dan Komnas PT Menyikapi Kasus Kepsek Tampar Anak Ketahuan Merokok: Bukan Sekadar Kekerasan, Absennya Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Pengendalian Tembakau dan Perlindungan Anak Jakarta, 18 Oktober 2025 – Publik tengah ramai digemparkan oleh kasus penamparan siswa SMAN 1 Cimarga oleh Kepala Sekolah. Kasus ini bermula saat kegiatan Jumat Bersih…

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Penuh Masalah, Dari Ancaman Berekspresi, Kemunduran Reformasi Militer Hingga Sistem Peradilan Pidana

Rilis

Siaran Pers Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia “RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Penuh Masalah, Dari Ancaman Berekspresi, Kemunduran Reformasi Militer Hingga Sistem Peradilan Pidana” Jakarta, 18 Oktober 2025 – Di tengah kondisi kekhawatiran meluasnya peran militer dalam fungsi sipil dan ketiadaan jaminan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital, Pemerintah kembali melanjutkan pembahasan Rancangan…

Menyikapi Kasus Kepsek Tampar Anak Ketahuan Merokok: Bukan Sekadar Kekerasan, Absennya Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Pengendalian Tembakau dan Perlindungan Anak

Rilis

Siaran Pers PBHI, RUKKI dan Komnas PT Jakarta, 18 Oktober 2025 – Publik tengah ramai digemparkan oleh kasus penamparan siswa SMAN 1 Cimarga oleh Kepala Sekolah. Kasus ini bermula saat kegiatan Jumat Bersih dimana siswa laki-laki absen berkegiatan dan kedapatan merokok di area kantin sekolah. Kepsek SMAN 1 Cimarga, Dini Fitri menampar murid tersebut karena…