RILIS PERS PUBLIK MENANTI PUTUSAN YANG ADIL DARI MAHKAMAH AGUNG BAGI SORBATUA SIALLAGAN Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025Hari ini, Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Sorbatua Siallagan bersama Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan kembali mendatangi Mahkamah Agung RI di Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya pada 26 Februari 2025 untuk menuntut keadilan atas…
RILIS PERS PUBLIK MENANTI PUTUSAN YANG ADIL DARI MAHKAMAH AGUNG BAGI SORBATUA SIALLAGAN Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025 Hari ini, Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Sorbatua Siallagan bersama Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan kembali mendatangi Mahkamah Agung RI di Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya pada 26 Februari 2025 untuk menuntut keadilan…
RILIS PERSPetani Kawal Sidang Kriminalisasi Mada Yunus: Ujian Keadilan Agraria di BuolBuol, 4 Mei 2025 Sidang dengan agenda pembacaan putusan sela atas eksepsi terdakwa Mada Yunus akan digelar pada Selasa, 6 Mei 2025, di Pengadilan Negeri Buol. Persidangan ini menjadi ujian penting bagi integritas sistem peradilan Indonesia dalam menjamin perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia—khususnya…
SIARAN PERSALIANSI MASYARAKAT REMPANG GALANG BERSATU (AMAR-GB) Kebun Warga Rempang Digusur Paksa, Janji Tak Menggusur Hanya Kata Penghibur BATAM, 2 MEI 2025- Pemerintah melalui Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City, menggusur tanah milik warga Kampung Tanjung Banon, Kelurahan Sembulang di Pulau Rempang. Penggusuran kebun…
Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Jakartadalam Momen Hari Buruh Internasional 2025 Aparat Kepolisian Kembali Melakukan Tindakan Represif, Brutal,Sewenang-wenang, dan Melawan Hukum pada Massa Aksi Hentikan Upaya Kriminalisasi, Bebaskan Massa Aksi! Jakarta, 2 Mei 2025 – Aparat kepolisian melakukan tindakan represif dan brutal serta upaya paksa sewenang-wenang pada massa aksi perayaan Hari Buruh Internasional…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP: Mendesak DPR-RI dan Pemerintah untuk Transparan dan Buka Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembahasan dan Fokus Pada 9 Masalah Krusial Di RUU KUHAP Pada Selasa, 8 April 2025, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menghadiri diskusi informal dengan undangan yang dikirim langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI kepada beberapa…
Petisi 2 Tokoh dan Masyarakat Sipil RUU TNI yang akan disahkan DPR Tetap Memberi Ruang TNI dalam Wilayah non-Pertahanan, berada di Jabatan Sipil (Dwifungsi TNI) dan Melemahkan Kontrol Sipil DPR rencananya akan mengesahkan RUU TNI dalam waktu dekat. Dalam draf terbaru hasil panja DPR, RUU TNI masih mengandung pasal bermasalah yang dapat mengancam kehidupan demokrasi,…
PETISI #3 TOKOH DAN MASYARAKAT SIPIL “UU TNI MASIH MEMBERI RUANG TNI DI JABATAN SIPIl DAN TERLIBAT DALAM FUNGSI NON PERTAHANAN (DWI FUNGSI) SERTA MELEMAHKAN KONTROL SIPIL YANG DEMOKRATIS” Pada Kamis, 20 Maret 2025 DPR RI mengesahakan revisi UU TNI walaupun masih terdapat beberapa pasal yang bermasalah serta membuka peluang bagi TNI untuk mengisi jabatan…
Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Tragedi Penembakan 3 Anggota Polri: Tarik Mundur Prajurit ke Barak, Adili Pelaku di Peradilan Umum, Usut Tuntas Penempatan TNI di Register 44/45 Jakarta, 18 Maret 2025 – Belum lepas kagetnya publik atas penembakan Bos Rental Mobil oleh 3 Anggota TNI, kini terjadi lagi penembakan oleh 2 Anggota…
Petisi Tokoh dan Masyarakat Sipil “Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI” Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme (Dwifungsi TNI) di Indonesia. Kami menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional.…