“KEPAL JEMARI JOHNSON PANJAITAN: MELAWAN DEMI PEMBEBASAN Meneladani Semangat dan Perjuangan Pendiri PBHI dan Ketua Dewan Nasional WALHI periode 2002-2005: Johnson Panjaitan Johnson Panjaitan dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan advokasi hak asasi manusia di Indonesia. Sejak awal reformasi, ia aktif memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu,…
Sebagai negara bangsa-bangsa yang berbentuk kepulauan, Indonesia memiliki kesejarahan panjang dan letak geografis yang ideal untuk terbentuknya keragaman sosial, budaya, dan berlimpahnya sumber-sumber agraria. Namun kekuatan kapital dalam menciptakan lingkungan yang mendukung valorisasinya tanpa batas, telah mengubah dan mengacaukan alam dan masyarakat. Sebagaimana disebutkan Jason W. Moore, bahwa tidak peduli seberapa keras modal berusaha menemukan…
LAPORAN TAHUNAN PBHI 2024 Sekuritisasi Bumi-Manusia Indonesia Oke Gas Militerisasi, All In Sekuritisasi Sejak 2021, Indonesia tidak sedang dalam proses pemulihan demokrasi, melainkan berada dalam fase rekonstruksi sistemik dari otoritarianisme gaya baru. Demokrasi yang seharusnya tumbuh pasca reformasi secara perlahan dikikis dari dalam melalui perubahan regulasi, represi terhadap kebebasan sipil, pelemahan lembaga pengawasan, dan pengabaian…
#BeritaPBHI Bersama Indonesia AIDS Coalition, PBHI Gelar Penyuluhan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Untuk Mencegah Penularah HVI/AIDS Pada 28 Oktober 2025, PBHI bersama IAC (Indonesia AIDS Coalition), melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada para anak binaan yang sedang menjalani pembinaan di LPKA. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hak asasi manusia khususnya Hak Anak…
Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Vonis Ringan Kasus Penganiayaan dan Kematian Prada Lucky: Urgensi Mendesak dalam Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jakarta, 30 Oktober 2025 – Putusan ringan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Kupang terhadap Prada Lucky, prajurit aktif TNI yang menjadi korban penganiayaan berat oleh sejumlah seniornya…
Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Vonis Ringan dan Pengurangan Hukuman terhadap Mereka yang Diadili di Peradilan Militer “Kekerasan TNI dan Urgensi Revisi Undang-undang Peradilan Militer” Baru-baru ini, pada 2 September 2025, Mahkamah Agung (MA) mengubah vonis seumur hidup menjadi 15 tahun penjara bagi dua eks prajurit TNI AL, Bambang Apri Atmojo…
Siaran Pers BersamaPBHI, RUKKI dan Komnas PT Menyikapi Kasus Kepsek Tampar Anak Ketahuan Merokok: Bukan Sekadar Kekerasan, Absennya Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Pengendalian Tembakau dan Perlindungan Anak Jakarta, 18 Oktober 2025 – Publik tengah ramai digemparkan oleh kasus penamparan siswa SMAN 1 Cimarga oleh Kepala Sekolah. Kasus ini bermula saat kegiatan Jumat Bersih…
Siaran Pers Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia “RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Penuh Masalah, Dari Ancaman Berekspresi, Kemunduran Reformasi Militer Hingga Sistem Peradilan Pidana” Jakarta, 18 Oktober 2025 – Di tengah kondisi kekhawatiran meluasnya peran militer dalam fungsi sipil dan ketiadaan jaminan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital, Pemerintah kembali melanjutkan pembahasan Rancangan…
Siaran Pers PBHI, RUKKI dan Komnas PT Jakarta, 18 Oktober 2025 – Publik tengah ramai digemparkan oleh kasus penamparan siswa SMAN 1 Cimarga oleh Kepala Sekolah. Kasus ini bermula saat kegiatan Jumat Bersih dimana siswa laki-laki absen berkegiatan dan kedapatan merokok di area kantin sekolah. Kepsek SMAN 1 Cimarga, Dini Fitri menampar murid tersebut karena…
SIARAN PERS Di Balik Lobi Oligarki Rokok: Peluncuran Indeks Gangguan Industri Tembakau 2025 Ungkap Ancaman Bagi Kesehatan Publik Jakarta, 14 Oktober 2025 — Campur tangan industri tembakau dalam kebijakan publik terus menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Misalnya, baru-baru ini kebijakan tarif cukai untuk tahun 2026 yang tidak akan mengalami kenaikan setelah adanya…