Disparitas Putusan: Pertanda Rekayasa, Petaka Ketidakadilan (Eksaminasi Publik terhadap Putusan Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah dan Alex Denni)

RILIS PERSPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Disparitas Putusan: Pertanda Rekayasa, Petaka Ketidakadilan (Eksaminasi Publik terhadap Putusan Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah dan Alex Denni) PBHI sesuai mandat kelembagaan untuk mendorong reformasi sistem peradilan sejak 2006 sekaligus menggagas Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan, berinisiatif untuk melakukan kajian lebih mendalam, sebagai bagian dari…

Disparitas Putusan: Pertanda Rekayasa, Petaka Ketidakadilan (Eksaminasi Publik terhadap Putusan Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah dan Alex Denni)

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Disparitas Putusan: Pertanda Rekayasa, Petaka Ketidakadilan (Eksaminasi Publik terhadap Putusan Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah dan Alex Denni) PBHI sesuai mandat kelembagaan untuk mendorong reformasi sistem peradilan sejak 2006 sekaligus menggagas Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan, berinisiatif untuk melakukan kajian lebih mendalam, sebagai bagian dari…

PEMILIHAN KETUA MA: BUKAN SEKADAR BERGANTI PIMPINAN, NAMUN JADI MOMENTUM PERBAIKAN DAN REFORMASI PERADILAN

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Jakarta, 16 Oktober 2024 – Senin, 14 Oktober 2024 yang lalu Mahkamah Agung menggelar jumpa pers yang menyampaikan kabar mengenai agenda rencana pemilihan Ketua Mahkamah Agung yang baru. PBHI menyoroti beberapa hal menyikapi agenda pemilihan pimpinan Mahkamah Agung nomor 1 tersebut. PEMILIHAN KETUA MA: BUKAN SEKADAR BERGANTI PIMPINAN,…

Jhon LBF Benarkan Terjadi Pelanggaran Hak-hak Pekerja di Hive Five

Siaran Pers Jhon LBF Benarkan Terjadi Pelanggaran Hak-hak Pekerja di Hive Five Jakarta, 9 Oktober 2024 – Sidang kriminalisasi buruh perempuan Septia Dwi Pertiwi dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Dalam agenda pemeriksaan tersebut Jhon LBF dihadirkan sebagai saksi pelapor oleh Jaksa Penuntut Umum. Persidangan tersebut secara langsung membuka “tabir” yang selama ini selalu disampaikan oleh Septia.…

REDFLAG!: SEPULUH NAMA CAPIM-DEWAS KPK PERIODE 2024 – 2029 MINUS INTEGRITAS DAN SELERA PENGUASA

Siaran Pers REDFLAG!: SEPULUH NAMA CAPIM-DEWAS KPK PERIODE 2024 – 2029 MINUS INTEGRITAS DAN SELERA PENGUASA Jakarta, 2 Oktober 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Transparency International Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dan IM57+ Institute menilai sepuluh nama Capim dan Dewas KPK yang diloloskan oleh Panitia Seleksi (Pansel)…

REFLEKSI HUT TNI KE-79 DALAM KONTEKS DEMOKRASI DAN HAM: KEMUNDURAN REFORMASI TNI ANCAMAN BAGI DEMOKRASI

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “REFLEKSI HUT TNI KE-79 DALAM KONTEKS DEMOKRASI DAN HAM” “KEMUNDURAN REFORMASI TNI ANCAMAN BAGI DEMOKRASI” Jakarta, 5 Oktober 2024 – TNI resmi memperingati HUT yang ke-79. Dengan mengambil tema “TNI Modern Bersama Rakyat Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju”. Dilansir dari beberapa media tema tersebut dipilih…

Permohonan Eksepsi Ditolak, Majelis Hakim Melanjutkan Kriminalisasi Septia

SIARAN PERS Permohonan Eksepsi Ditolak, Majelis Hakim Melanjutkan Kriminalisasi Septia Jakarta, 3 Oktober 2024 – Majelis hakim menolak sepenuhnya permohonan eksepsi yang diajukan oleh Tim Advokasi Septia Gugat Negara Abai (TIM ASTAGA) dalam sidang putusan sela yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (3/10). Sebagai akibatnya, proses kriminalisasi terhadap Septia terus berlanjut. Gema Gita Persada,…

LAPORAN OBSERVASI: Simposium Nasional “Hukum yang Hidup di Masyarakat” (Living Law) Paska KUHP Baru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau biasa juga dikenal dengan istilah KUHP baru, akan berlaku mulai Januari 2026. Pemerintah kerap merujuk KUHP baru sebagai produk hukum yang sejalan dengan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang lebih modern. KUHP baru ini hadir untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan…

Signifikansi Pemulihan Korban TPPO, PBHI Dukung Penuh Pembentukan Direktorat PPA-PPO Mabes Polri

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Signifikansi Pemulihan Korban TPPO, PBHI Dukung Penuh Pembentukan Direktorat PPA-PPO Mabes Polri Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) merilis hasil riset bertajuk “Menuntut Hak atas Pemulihan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)”. Laporan ini diluncurkan pada 3 Juli 2024, dihadiri oleh…

SIDANG KETIGA SEPTIA: DIDAKWA UU ITE KARENA CURHAT PELANGGARAN HAK PEKERJA YANG DIALAMI

SIARAN PERS #BEBASKANSEPTIA SIDANG KETIGA SEPTIA: DIDAKWA UU ITE KARENA CURHAT PELANGGARAN HAK PEKERJA YANG DIALAMI Jakarta, 19 September 2024 – Persidangan kedua kasus Septia, buruh yang dikriminalisasi melalui UU ITE karena memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaannya akhirnya digelar pada Kamis, 19 September 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan eksepsi terdakwa. Pada persidangan hari…