Pemerintah Didesak Hentikan Penggusuran Ribuan Masyarakat di Pulau Rempang untuk Kepentingan Investasi Skala Besar

Siaran Pers

Jakarta, 31 Agustus 2023 – Setelah 78 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa asing, kehidupan masyarakat Indonesia di tingkat tapak tidak benar-benar berdaulat di atas bumi Nusantara ini. Tak sedikit warga negara Indonesia yang masih harus berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman investasi skala besar yang dipaksakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada tahun…

Sidang Pembacaan Tuntutan Pengadilan HAM Peristiwa Paniai 2014: Terdakwa Dituntut Hukuman Paling Minimal, Jalannya Pengadilan HAM Paniai Seperti Yang Diramal

Siaran Pers

Setelah sidang ditunda selama sepekan, pada hari Selasa, 14 November 2022 persidangan Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai 2014 kembali digelar dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tunggal yakni Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu. Hingga agenda pembacaan tuntutan, kami masih mengamini bahwa Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai 2014 hanyalah formalitas semata…

Terima dan Laksanakan Seluruh Rekomendasi UPR dengan Pendekatan HAM

Siaran Pers

[Yogyakarta, 10 November 2022] – Komitmen kewajiban internasional Indonesia dalam pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) kemarin dievaluasi untuk keempat kalinya oleh seluruh anggota PBB melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss. Berbagai komponen masyarakat sipil di Indonesia menyerukan pemerintah untuk menerima dan melaksanakan seluruh rekomendasi…

Aksi Kamisan 749

Aksi Kamisan 749, PBHI: “HAM dan Kekuasaan dalam Kondisi Perang, Ancaman terhadap Kemanusiaan, Wabah Amnesia Menjelang 2024”

Berita

Kamis, 20 Oktober 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menghadiri Aksi Kamisan ke-749 membawa refleksi delapan (8) tahun rezim Presiden Jokowi yang anti-HAM dan anti-demokrasi. Pertama, PBHI menegaskan, selama 8 tahun terakhir, Presiden Jokowi memposisikan HAM dan Kekuasaan dalam kondisi perang. Indikatornya:  1) Presiden Jokowi merebut dan mencerabut para pegiat HAM, korban, dan…