Siaran Pers Darurat Demokrasi: KPK dalam Cengkeraman PANSEL KPK HARUS PASTIKAN CAPIM-DEWAS MILIKI INTEGRITAS ANTIKORUPSI Jakarta, 11 September 2024 – Proses seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 memasuki babak baru. Panitia Seleksi (Pansel) telah mengumumkan 20 nama yang lolos uji kompetensi pada Rabu, 11 September 2024 pukul 14.30 WIB. Nahasnya, dalam mencari…
SIARAN PERS #BEBASKANSEPTIA JAKSA BELUM SIAP DAN MENYERAHKAN SURAT DAKWAAN, HAKIM PERINTAHKAN JAKSA PENUHI SEGALA HAK SEPTIA Jakarta, 10 September 2024 –Persidangan pertama kasus Septia, buruh yang dikriminalisasi melalui UU ITE karena memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaannya digelar pada Senin 10 September 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim Advokasi Septia Gugat Negara Abai (TIM ASTAGA) memberikan…
Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) PANSEL HARUS SINGKIRKAN KUDA TROYA DI INTERNAL KPK! Jakarta, 09 September 2024 – Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029 dinodai oleh peserta dari Internal KPK. Mengapa demikian? Ada beberapa fakta, pertama, Presiden Jokowi dan DPR RI mengawali periode keduanya dengan target membunuh KPK secara terang benderang…
SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi Desak Jaksa Agung Hentikan Kriminalisasi Septia Jakarta, 5 September 2024 – Pada Kamis, 5 September 2024, di depan Kejaksaan Agung, Jakarta, berbagai kelompok masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas untuk menuntut penghentian proses kriminalisasi terhadap Septia, mantan pekerja di PT. Hive Five milik pesohor Jhon LBF. Septia dilaporkan ke…
Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) PANSEL KPK HARUS CORET CAPIM PELANGGAR UU ANTIKORUPSI! Jakarta, 30 Agustus 2024 – Sebanyak 40 Calon Pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029 telah diumumkan lulis ke tahap selanjutnya pasca tes tertulis oleh Pansel KPK. Nama yang akan mengmban tugas mulia sekaligus sangat berat, yakni, pemberantasan korupsi. Sangat berat…
Pres Release STOP KRIMINALISASI TERHADAP SAID DIDU Saat Dr. Muhammad Said Didu melakukan kritik terhadap ketidakadilan terhadap rakyat pada implementasi kebijakan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK-2) di 9 (sembilan) Kecamatan di Kab Tangerang dan Kab Serang pada luasan yg bisa mencapai 100.000 ha yg akan menggusur ratusan ribu warga – justru…
Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) PETAKA PENGEMUDI: DIPERBUDAK PERUSAHAAN, MENJADI TOPENG INVESTASI JANGGAL TRILIUNAN Jakarta, 29 Agustus 2024 – PBHI mendampingi 2 (dua) aksi/demonstrasi besra-besaran pengemudi ojek online oleh Koalisi Ojol Nasional (KON) yang berpusat di Jakarta dan Aliansi Driver Online Bergerak (DOBRAK) di Banten. Aksi tersebut diikuti oleh + 2000 orang,…
BeritaPBHI – BELASAN TAHUN KONSISTEN MENGADVOKASI KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM, PBHI RAIH PENGHARGAAN MITRA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Mataram, 27 Agustus 2024 – Dalam rangkaian Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) atau Hari Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM yang ke-79 tahun, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan agenda Pemberian Penghargaan kepada Organisasi Masyarakat Sipil selaku Mitra Kerja…
Mataram, 27 Agustus 2024 – Pada Hari Peringatan Pengayoman ke-79 PBHI berhasil meraih penghargaan penghargaan atas advokasi akses keadilan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan ini diberikan kepada PBHI sebagai organisasi masyarakat sipil sekaligus mitra Kementerian Hukum dan HAM yang selalu konsisten dalam mendukung kebijakan bantuan hukum di Indonesia. Penghargaan diberikan atas dasar kerja dan…
Press ReleasePerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Revisi UU Pilkada: Pembajakan Konstitusi dan Pengokohan Dinasti Jokowi Revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR RI bukan hanya sebuah manuver legislatif, melainkan manuver berbahaya yang menodai prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar konstitusi. Badan Legislasi (Baleg) mengklaim bahwa revisi ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah…