Setop Bebani Rakyat, Pulihkan Hukum dan Demokrasi Pernyataan Sikap Pada akhir tahun 2024 ini, kami, masyarakat sipil Indonesia, menyampaikan tiga tuntutan kepada Negara Republik Indonesia dan seruan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketiga pokok masalah ini menyangkut hajat hidup jasmani dan rohani bangsa Indonesia. Pertama, perihal keadilan ekonomi; kedua, penegakkan hukum terkait pemberantasan korupsi; dan ketiga,…
International Joint Statement No Labor Should Be Punished for Demanding Their Rights The Central Jakarta District Court Must Acquit Septia! We, the undersigned human rights organizations, collectives, defenders, and advocates, jointly call on the Central Jakarta District Court in Indonesia to acquit Septia Dwi Pertiwi, a courageous laborer, of all charges brought against her. Septia…
Septia vs Bos dan Aparatus Negara Septia Dwi Pertiwi (25 tahun), perempuan muda berkerudung, tanpa perhiasan dan buruh tidak berserikat. Sejak awal 2023, berhadapan dengan hukum, pengacara, aparat penegak hukum dan pengadilan. Ia dituduh dan dilaporkan mantan bosnya, Jhon LBF, kepada Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik, pada Januari 2023. Di media sosial…
[RILIS PERS JARINGAN REFORMASI KEBIJAKAN NARKOTIKA] Dukung Amnesti Tapi Tidak untuk Dieksploitasi Pada Jumat, 13 Desember 2024, Menteri Hukum didampingi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta Menteri Hak Asasi Manusia memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden berencana memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana sebagai solusi untuk mengatasi over kapasitas di Rutan…
Siaran Pers “Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Pendekatan Keamanan Manusia dalam Pemolisian” Jakarta, 20 Desember 2024 – Dalam beberapa waktu terakhir, sorotan terhadap institusi kepolisian meningkat tajam. Hal ini dipicu oleh perilaku dan tindakan sejumlah oknum anggota kepolisian yang tertangkap melakukan pelanggaran disiplin dan etika, hingga tindak pidana. Kondisi tersebut telah menutupi berbagai capaian positif dalam…
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Pembentukan Dewan Pertahanan Tidak Sejalan dengan UU Pertahanan dan Berbahaya bagi Kehidupan Demokrasi dan HAM di Indonesia” Pada 16 Desember 2024 Presiden membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sekaligus melantik Menhan Sjafrie Sjamsuddin menjadi ketua harian Dewan Pertahanan Nasional. Koalisi menilai UU No. 3 Tahun 2002 memang…
Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Dewan Pertahanan Nasional Gantikan Wantanas: Langkah Militerisasi Kebijakan Strategis 16 Desember 2024, Presiden membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan melantik Menteri Pertahanan sebagai Ketua Harian. Pembentukan DPN di bawah pemerintahan Prabowo menuai kritik tajam karena dianggap menyalahi amanat Pasal 15 UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara,…
PANGGILAN UNTUK BERTINDAK Women’s March Jakarta 2024: Akhiri Diskriminasi, Lawan Patriarki Jakarta, 7 Desember 2024 — Women’s March Jakarta (WMJ) kembali beraksi di tahun 2024 untuk menyerukan menghentikan kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan ketidakadilan yang terus melumpuhkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tahun ini, WMJ 2024 mengusung tema “Akhiri Diskriminasi, Lawan Patriarki”. “Tema ini diambil karena…
RILIS PERSPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Menyoal Usulan PDIP untuk Mengembalikan Polri ke Dalam Tubuh TNI: “Gagasan Reformasi Polri Harus Konstitusional Bukan Emosional” Jakarta, 01 Desember 2024 – Kami mendengar bahwa PDIP melalui ketua DPP Deddy Sitorus mengusulkan sebuah gagasan untuk mengembalikan Polri ke dalam tubuh TNI. Realita Polri: Politisasi Hukum,…
Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia KPK BARU JANGAN TAKUT: PUTUSAN MK HARUS JADI PINTU MASUK USUT TUNTAS DUGAAN PRAJURIT AKTIF TNI YANG TERSANGKUT KORUPSI Jakarta, 29 November 2024 – Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Nomor 87/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Putusan ini mengabulkan…