SELAMAT KAN TAHUN BARU 2026!
2025 SEBAGAI PENANDA MATINYA HAK ASASI DI TANGAN BESI
PBHI MASIH NGO, BUKAN INDIGO.
TAPI PBHI SUDAH MENEGASKAN KEPADA PUBLIK BAHWA HAK ASASI TELAH MATI. SEBUAH PERINGATAN KERAS AKAN APA YANG AKAN KEMBALI TERJADI DAN TERUS TERJADI.
SEJAK TAHUN 2019 DIMANA JOKOWI MENUNJUK PRABOWO SUBIANTO, PELANGGAR BERAT HAM _-PELAKU PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS 1997/98-_ MENJADI MENTERI PERTAHANAN YANG MEMBAWAHI TNI.
TITIK AWAL NEGARA MENGUBAH STATUS PELANGGAR MENJADI NORMAL, DIIKUTI NORMALISASI REKRUTMEN PELANGGAR BERAT HAM DARI MILITER DI JABATAN SIPIL, MEGAKORUPSI PENGADAAN DI KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP LEMBAGA ANTIRASUAH.
DIBUNGKUS DENGAN KERTAS KUMAL BERJUDUL PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN BERAT HAM MASA LALU DENGAN MEKANISME NON-YUDISIAL. YANG BAGI KORBAN, JADI PERTANDA SIAL.
HABIS MATI HAK ASASI DAN DEMOKRASI, TERBITLAH TOTALITARIAN
DOSA MODAL BESAR ITU DIKUKUHKAN DENGAN REKAYASA PEMENANGAN PRABOWO SUBIANTO PADA PILPRES 2024 YANG MENGGUNAKAN KEKUATAN APARAT PERTAHANAN DAN KEAMANAN (TNI & POLRI) TERMASUK MENGANGKANGI KONSTITUSI LEWAT ANAK HARAM TITIPAN BERNAMA GIBRAN. DENGAN PAKET KPU & BAWASLU YANG JADI BABU PEREKAYASA PEMILU.
NASIB HUKUM & HAK ASASI MANUSIA SEBELAS-DUABELAS DENGAN NASIB DEMOKRASI DAN NASIB KORBAN, MELEBAR KE MASYARAKAT SIPIL.
TRANSFORMASI ORDE BARU YANG LEBIH MAJU DAN LEBIH BARU KIAN TERANG TERBUKTI. MULAI DARI NORMALISASI MILITER DI RUANG SIPIL -MELALUI REVISI UU TNI, PENEMPATAN PERSONIL TNI DI JABATAN SIPIL DAN OPERASI MILITER SELAIN PERANG YANG MELANGGAR TUGAS PERBANTUAN-_ LALU MILITERISASI SIPIL -PROGRAM WAJIB MILITER BERKEDOK BELA NEGARA- HINGGA MEN-SIPIL-KAN MILITER -HILANGNYA PEMISAHAN SIPIL-MILITER DAN RUANG SIPIL YANG DISESAKI MILITER-.
PELUIT PERTAMA SEBAGAI PERTANDA ADALAH PEMUTIHAN KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI MASA LALU, PADA REJIM OTORITARIAN-MILITER ORDE BARU, DALAM BENTUK PEMBERIAN STATUS PAHLAWAN TERHADAP PELAKU UTAMA: JENDRAL TNI (PURN.) SOEHARTO.
SELAMAT DATANG TOTALITARIAN!
HARI-HARI DEMOKRASI, HUKUM DAN HAK ASASI AKAN TERUS TENGGELAM HINGGA KELAM DAN SURAM.
MASYARAKAT DISUGUHKAN TAYANGAN DI PERMUKAAN, SEMENTARA BAHAYA LATEN JUSTRU LEBIH MENCEKAM DAN KIAN MENCENGKRAM.
CUKUP TIGA PERISTIWA YANG MEMBUKTIKAN ITU:
- REVISI UU TNI SEBAGAI KARPET MERAH PENGUASAAN RUANG SIPIL OLEH TNI YANG DITOLAK OLEH PUBLIK NAMUN TETAP DISAHKAN DAN DIIKUTI SERANGKAIAN TEROR DAN SERANGAN TERHADAP 7 PIMPINAN DARI NGO: PBHI, KONTRAS, IMPARSIAL, CENTRA INTITIATIVE, AMNESTY INTERNASIONAL INDONESIA;
- OPERASI INTELIJEN MILITER BAIS YANG MEMBAJAK DEMONSTRASI AGUSTUS 2025 YANG DIDALIHKAN SEBAGAI DASAR STATUS DARURAT MILITER, HINGGA MENYEBABKAN KERUSUHAN DAN MENGORBANKAN NYAWA WARGA SIPIL SERTA MENGKAMBINGHITAMKAN PEGIAT DAN DEMONSTRAN LEWAT KRIMINALISASI;
- REKAYASA HUKUM ATAS KEJAHATAN LINGKUNGAN DI HUTAN ACEH & SUMATERA MELALUI TEROR DAN SERANGAN TERHADAP PEMBERITAAN DAN KRITIK PENANGANAN BENCANA OLEH JURNALIS, AKTIVIS NGO, DAN INFLUENCER, BAHKAN SERANGAN TERHADAP DEMONSTRAN, WARGA ACEH, OLEH ANGGOTA TNI DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA LARAS PANJANG UNTUK PERANG. SEMENTARA NEGARA SIBUK PENCITRAAN, TANGAN MASYARAKAT YANG SALING MEMBANTU JUSTRU DIHANTAM DAN KIAN MENGHUJAM.
TIDAK ADA PROYEKSI, NEGARA AKAN SIBUK DENGAN TINDAKAN REPRESI.
HANYA PESAN UNTUK MENYELAMATKAN DIRI, SAMBIL MEMBANGUN ULANG PONDASI PERJUANGAN DAN PERLAWANAN.
BENTUK DAN RAPATKAN BARISAN,
REBUT RUANG DAN SEBARKAN PESAN,
BANGKITKAN DAN LANTANGKAN SUARA DARI AKAR RUMPUT!
MATINYA RUANG SIPIL YANG DIREBUT MILITER HARUS JADI DASAR GAGASAN UNTUK MENDORONG DEMOKRASI DAN HAK ASASI: ANTITESA.
PENUHI RUANG SIPIL DENGAN DISKURSUS DEMOKRASI DAN HAK ASASI: PROTES, KRITIK, DISKUSI PUBLIK, MIMBAR BEBAS, EVALUASI KINERJA PEMERINTAH, DEMONSTRASI MASIF.
PASTIKAN SUARA RAKYAT BERESONANSI MENYENTUH AKAR PERSOALAN: BAHAYA LATEN TOTALITARIAN!
JANGAN LENGAH APALAGI LELAH DENGAN APA YANG DILEMPAR KE PERMUKAAN!
HIDUP KORBAN!
JANGAN DIAM!
LAWAN!
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI)
31 DESEMBER 2025
