Saudara-saudari sekalian,
Para pendiri, senior, rekan seperjuangan, dan seluruh keluarga besar PBHI yang saya hormati,

Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Umum PBHI. Amanah ini bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab moral dan historis untuk terus menjaga api perjuangan hak asasi manusia di negeri ini.

Kemenangan ini bukan kemenangan pribadi. Ini adalah kemenangan kolektif—kemenangan bagi setiap advokat, pembela HAM, aktivis, komunitas akar rumput, serta seluruh masyarakat yang percaya bahwa keadilan bukanlah hak istimewa segelintir orang, melainkan hak setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali.

Ke depan, arah perjuangan PBHI harus semakin tegas dan relevan dengan tantangan zaman. Kita berbicara tentang keadilan politik dan ekonomi sebagai fondasi perlindungan hak asasi manusia. Tidak mungkin hak asasi manusia terlindungi secara utuh apabila kesenjangan ekonomi terus melebar, apabila akses terhadap sumber daya publik tidak merata, dan apabila kebijakan politik tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Dalam konteks inilah PBHI perlu mengambil peran yang lebih luas. PBHI tidak hanya menjadi organisasi advokasi, tetapi juga menjadi ruang alternatif bagi Indonesia—alternatif cara berpikir, alternatif cara mengelola kekuasaan, dan alternatif cara memaknai demokrasi. Bukan semata mata sebagai oposisi, melainkan sebagai kekuatan kritis penyeimbang moral, sosial, dan intelektual bagi arah perjalanan bangsa. Kita menawarkan pendekatan demokrasi yang tumbuh dari partisipasi warga, dari komunitas, dan dari wilayah-wilayah yang selama ini suaranya kurang terdengar.

Desentralisasi kekuasaan yang bermakna menjadi agenda penting dalam perjuangan ini. Desentralisasi bukan sekadar pelimpahan administrasi, melainkan penguatan kapasitas daerah untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Nusantara yang luas ini membutuhkan pendekatan yang adil dan kontekstual—di mana setiap wilayah diakui keunikan dan kebutuhannya, serta diberi ruang untuk tumbuh tanpa meninggalkan prinsip persatuan dan keadilan sosial. Di sinilah PBHI berdiri: mendorong demokrasi yang hidup dari bawah, bukan semata diarahkan dari atas.

Keadilan fiskal menjadi salah satu kunci penting dalam memastikan keadilan tersebut benar-benar terwujud. Distribusi anggaran dan sumber daya negara harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan. Daerah-daerah yang menjadi sumber produksi—baik sumber daya alam, energi, maupun pangan—tidak boleh terus menerus menanggung beban sosial dan ekologis tanpa perlindungan dan manfaat ekonomi yang adil. Masyarakat di wilayah penghasil harus hidup sejahtera, lingkungannya terjaga, dan martabat kemanusiaannya dihormati.

Perlindungan hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekonomi lokal. Kita tidak bisa berbicara tentang hak hidup tanpa memastikan udara yang bersih, tanah yang subur, air yang layak, dan ruang hidup yang aman. Kita tidak bisa berbicara tentang keadilan tanpa memastikan bahwa setiap individu—di kota maupun di pelosok—merasakan keamanan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap martabatnya sebagai manusia.

PBHI akan terus berdiri sebagai garda depan dalam memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat kekuasaan semata, melainkan instrumen keadilan. Kita akan memperkuat advokasi, memperluas kolaborasi, dan memastikan bahwa suara masyarakat yang paling rentan tidak tenggelam oleh kepentingan yang lebih besar. PBHI harus menjadi jembatan antara negara dan warga, antara pusat dan daerah, antara hukum dan rasa keadilan.

Saudara-saudari sekalian,

Perjalanan ke depan tidak akan mudah. Namun dengan solidaritas, integritas, dan keberanian moral, saya yakin PBHI akan terus menjadi rumah perjuangan bagi keadilan dan kemanusiaan. Kita tidak hanya menjaga warisan perjuangan masa lalu, tetapi juga menyiapkan fondasi masa depan di mana setiap warga negara Indonesia dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan setara—di mana wilayah penghasil terlindungi, lingkungan lestari, dan kekuasaan tersebar secara adil demi kemanusiaan seluruh rakyat.

Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal baru untuk memperkuat komitmen kita:
Indonesia yang adil secara politik, setara secara ekonomi, lestari lingkungannya, dan manusiawi bagi seluruh rakyatnya.

Terima kasih.
Hidup keadilan.
Hidup hak asasi manusia.