PETISI #3

TOKOH DAN MASYARAKAT SIPIL

“UU TNI MASIH MEMBERI RUANG TNI DI JABATAN SIPIl DAN TERLIBAT DALAM FUNGSI NON PERTAHANAN (DWI FUNGSI) SERTA MELEMAHKAN KONTROL SIPIL YANG DEMOKRATIS”

Pada Kamis, 20 Maret 2025 DPR RI mengesahakan revisi UU TNI walaupun masih terdapat beberapa pasal yang bermasalah serta membuka peluang bagi TNI untuk mengisi jabatan sipil yang dapat melemahkan demokrasi. Sebanyak 197 tokoh serta 194 lembaga mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pengesahan RUU TNI.

Tokoh tersebut di antaranya: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, , Prof. Dr. Ani W. Soetjipto MA., Prof. Dr. Ali Safaat, S.H., M.H., Prof. Cahyo Pamungkas Ph.D., Prof. Dr. Saiful Mujani, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., M.H., LL.M., Prof. Francisia S.S. Ery Seda, Ph.D., Prof. Mayling Oey-Gardiner., Prof. Susi Dwi Harijanti,Ph.D., Yanuar Nugroho, Ph.D., Pdt. Ronald Richard Tapilatu., Bivitri Susanti, dan lainnya.

Serta Imparsial, PBHI, YLBHI, Centra Initiative, ELSAM, Setara Institute, WALHI, KontraS, Aliansi Jurnalis Indonesia dan ratusan organisasi lainnya.

Baca selengkapnya petisi melalui dokumen berikut:

https://bit.ly/Petisi3-RevisiUUTNI: PETISI #3: UU TNI MASIH MEMBERI RUANG TNI DI JABATAN SIPIl DAN TERLIBAT DALAM FUNGSI NON PERTAHANAN (DWI FUNGSI) SERTA MELEMAHKAN KONTROL SIPIL YANG DEMOKRATIS https://bit.ly/Petisi3-RevisiUUTNI: PETISI #3: UU TNI MASIH MEMBERI RUANG TNI DI JABATAN SIPIl DAN TERLIBAT DALAM FUNGSI NON PERTAHANAN (DWI FUNGSI) SERTA MELEMAHKAN KONTROL SIPIL YANG DEMOKRATIS