Siaran Pers

KOALISI MASYARAKAT SIPIL

JAKARTA, 28 AGUSTUS 2025

HENTIKAN KEKERASAN KEPOLISIAN, TINDAK TEGAS PELAKU KEKERASAN!

Kamis, 28 Agustus 2025, aksi demonstrasi terjadi di sekitaran Gedung DPR/MPR sebagai reaksi keras atas kenaikan tunjangan Anggota DPR RI yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan tidak berkeadilan dan mengangkat isu “Bubarkan DPR!”.

Demonstrasi sore tadi kemudian ricuh dan mengakibatkan terjadinya kekerasan oleh kepolisian yang mengakibatkan sejumlah demonstran menjadi korban. Rantis kepolisian diketahui menabrak dan melindas satu demonstran berjaket ojol (hijau). Affan Kurniawan, driver ojol yang tertabrak, meninggal dunia.

Koalisi mencatat beberapa poin krusial, pertama Koalisi turut berbelasungkawa yang mendalam terhadap keluarga korban kekerasan khususnya korban yang meninggal dunia (Affan Kurniawan). Seharusnya demonstran dijamin kebebasannya dalam menyampaikan pendapat, bukan dianggap musuh Pemerintah.

Kedua, kekerasan yang terjadi adalah tindakan yang berlebihan oleh aparat kepolisian sehingga harus dimintai kejelasan pertanggungjawabannya. Proses hukum terhadap Pelaku kekerasan khususnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus dilakukan secara holistik dan transparan.

Ketiga, kekerasan yang terjadi adalah preseden buruk yang merusak nilai-nilai demokrasi dan negara hukum. Dalam negara hukum sudah semestinya penanganan aksi masaa dilakukan sesuai prosedur dan aturan hukum yg berlaku. Termasuk tahapan penanganan berbasis eskalasi.

Keempat, Kekerasan berlebihan (brutalitas polisi) harus segera dihentikan. Sudah semestinya penanganan aksi masa dilakukan secara proporsional dan profesional dan menghindari berbagai bentuk kekerasan berlebihan.

Kelima, sudah semestinya negara dalam hal ini DPR dan Pemerintah tidak lagi membuat kebijakan yang merugikan masyarakat seperti menaikkan gaji dan tunjangan anggota DPR RI, kenaikan pajak rakyat, dan lainnya. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang kritis seharusnya para anggota DPR dan Pemerintah sensitif dan berperspektif keadilan sosial serta tidak menuntut hal-hal yang berlebihan dan merugikan rakyat. DPR dan Pemerintah tidak bisa lepas tanggungjawab dari kekerasan yang terjadi.

Koalisi Masyarakat Sipil

Jakarta, 28 Agustus 2025

PBHI, Imparsial, Centra Initiative, De Jure, Raksha Initiative

Julius Ibrani (Ketua PBHI)
Bhatara Ibnu Reza (Direktur Eksekutif De Jure)
Ardimanto (Direktur Imparsial)
Wahyudi Djafar (Direktur Raksa Initiative)
Al Araf (Ketua Centra Initiative)