Dibutuhkan : Konsultan Penguatan Sinergitas dengan Polri terkait Implementasi KUHP untuk Mendukung Penanggulangan HIV

Pengumuman

Latar BelakangPenanggulangan HIV/AIDS bukan semata isu kesehatan, melainkan menjadi agenda strategis nasional yang berkaitan erat dengan ketahanan sosial, perlindungan HAM, stabilitas hukum, serta efektivitas kebijakan publik lintas sektor termasuk sektor penegakan hukum. Pada sektor Penegakan Hukum, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan hukum dan praktik penegakan hukum berjalan…

“Mosi Tidak Percaya terhadap Pengadilan Militer Kasus Andrie Yunus”

Rilis

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyatakan mosi tidak percaya terhadap proses penegakan hukum dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang dialihkan ke Pengadilan Militer. Langkah tersebut tidak hanya memperlihatkan lemahnya komitmen negara dalam menjamin keadilan bagi korban, tetapi juga menunjukkan bagaimana mekanisme hukum digunakan untuk melindungi aparat dan mereproduksi…

DIPLOMASI YANG SALAH ARAH, BOARD OF PEACE (BOP) YANG PENUH DARAH, INDONESIA HARUS MUNDUR DARI LINGKARAN IMPUNITAS YANG MELEGITIMASI PENJAJAH

Rilis

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) memandang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bukan lagi sebagai pencapaian diplomatik, melainkan sebuah “Teater Kemunafikan” yang mencederai martabat bangsa. Langkah evaluasi total terhadap posisi Indonesia di dalam BoP menjadi krusial untuk memastikan bahwa negara tidak terjebak dalam pusaran legitimasi terhadap aktor-aktor internasional yang memiliki rekam jejak…