Praktik Intimidasi dan Teror Terhadap Masyarakat Merupakan Ancaman Serius bagi Demokrasi dan Kebebasan Sipil

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Praktik Intimidasi dan Teror Terhadap Masyarakat Merupakan Ancaman Serius bagi Demokrasi dan Kebebasan Sipil Pada 23 Mei 2025, media nasional detik.com menghapus sebuah artikel yang ditulis oleh YF dengan judul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?” yang tayang pada Kamis, 22 Mei 2025. Artikel…

Bentuk Tim Independen untuk Mengusut 13 Korban Jiwa Akibat Ledakan Amunisi TNI

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil13 MEI 2025 Bentuk Tim Independen untuk Mengusut 13 Korban Jiwa Akibat Ledakan Amunisi TNI Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban atas tewasnya warga dalam pemusnahan amunisi TNI AD di Garut, Jawa Barat. Ini adalah tragedi dan ini harus diusut. Kegagalan mengusutnya sama…

Mendesak Panglima TNI Mencabut Surat Perintah Pengerahan Personil TNI di Lingkungan Kejati dan Kejari

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Mendesak Panglima TNI Mencabut Surat Perintah Pengerahan Personil TNI di Lingkungan Kejati dan Kejari” Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyesalkan adanya telegram Panglima TNI tertanggal 5 Mei 2025 berisi perintah penyiapan dan pengerahan alat kelengkapan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh…

PUBLIK MENANTI PUTUSAN YANG ADIL DARI MAHKAMAH AGUNG BAGI SORBATUA SIALLAGAN

RILIS PERS PUBLIK MENANTI PUTUSAN YANG ADIL DARI MAHKAMAH AGUNG BAGI SORBATUA SIALLAGAN Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025Hari ini, Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Sorbatua Siallagan bersama Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan kembali mendatangi Mahkamah Agung RI di Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya pada 26 Februari 2025 untuk menuntut keadilan atas…

RILIS PERS PUBLIK MENANTI PUTUSAN YANG ADIL DARI MAHKAMAH AGUNG BAGI SORBATUA SIALLAGAN Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025 Hari ini, Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Sorbatua Siallagan bersama Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan kembali mendatangi Mahkamah Agung RI di Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya pada 26 Februari 2025 untuk menuntut keadilan…

Petani Kawal Sidang Kriminalisasi Mada Yunus: Ujian Keadilan Agraria di Buol

RILIS PERSPetani Kawal Sidang Kriminalisasi Mada Yunus: Ujian Keadilan Agraria di BuolBuol, 4 Mei 2025 Sidang dengan agenda pembacaan putusan sela atas eksepsi terdakwa Mada Yunus akan digelar pada Selasa, 6 Mei 2025, di Pengadilan Negeri Buol. Persidangan ini menjadi ujian penting bagi integritas sistem peradilan Indonesia dalam menjamin perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia—khususnya…

Kebun Warga Rempang Digusur Paksa, Janji Tak Menggusur Hanya Kata Penghibur

SIARAN PERSALIANSI MASYARAKAT REMPANG GALANG BERSATU (AMAR-GB) Kebun Warga Rempang Digusur Paksa, Janji Tak Menggusur Hanya Kata Penghibur BATAM, 2 MEI 2025- Pemerintah melalui Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City, menggusur tanah milik warga Kampung Tanjung Banon, Kelurahan Sembulang di Pulau Rempang. Penggusuran kebun…

Aparat Kepolisian Kembali Melakukan Tindakan Represif, Brutal,Sewenang-wenang, dan Melawan Hukum pada Massa Aksi

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Jakartadalam Momen Hari Buruh Internasional 2025 Aparat Kepolisian Kembali Melakukan Tindakan Represif, Brutal,Sewenang-wenang, dan Melawan Hukum pada Massa Aksi Hentikan Upaya Kriminalisasi, Bebaskan Massa Aksi! Jakarta, 2 Mei 2025 – Aparat kepolisian melakukan tindakan represif dan brutal serta upaya paksa sewenang-wenang pada massa aksi perayaan Hari Buruh Internasional…

Mendesak DPR-RI dan Pemerintah untuk Transparan dan Buka Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembahasan dan Fokus Pada 9 Masalah Krusial Di RUU KUHAP 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP: Mendesak DPR-RI dan Pemerintah untuk Transparan dan Buka Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembahasan dan Fokus Pada 9 Masalah Krusial Di RUU KUHAP Pada Selasa, 8 April 2025, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menghadiri diskusi informal dengan undangan yang dikirim langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI kepada beberapa…

PETISI #2: RUU TNI yang akan disahkan DPR Tetap Memberi Ruang TNI dalam Wilayah non-Pertahanan, berada di Jabatan Sipil (Dwifungsi TNI) dan Melemahkan Kontrol Sipil

Petisi 2 Tokoh dan Masyarakat Sipil RUU TNI yang akan disahkan DPR Tetap Memberi Ruang TNI dalam Wilayah non-Pertahanan, berada di Jabatan Sipil (Dwifungsi TNI) dan Melemahkan Kontrol Sipil DPR rencananya akan mengesahkan RUU TNI dalam waktu dekat. Dalam draf terbaru hasil panja DPR, RUU TNI masih mengandung pasal bermasalah yang dapat mengancam kehidupan demokrasi,…