Menyambut Pemberlakuan KUHP Baru: Pemerintah Harus Jamin Pendekatan Hak Asasi Manusia pada Aturan Pelaksana Tentang Living Law serta Perubahan Pidana Mati dan Seumur Hidup

Rilis

Siaran PersMenyambut Pemberlakuan KUHP Baru: Pemerintah Harus Jamin Pendekatan Hak Asasi Manusia pada Aturan Pelaksana Tentang Living Law serta Perubahan Pidana Mati dan Seumur Hidup Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Jakarta, 14 Juli 2025 – LBHM dan PBHI menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang…

DPR Tidak Serius dan Meremehkan Sidang Mahkamah Konstitusi tentangPengujian Formil Revisi Undang-Undang TNI

Rilis

Siaran PersTim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan “DPR Tidak Serius dan Meremehkan Sidang Mahkamah Konstitusi tentangPengujian Formil Revisi Undang-Undang TNI” Jakarta, 14 Juli 2025 – Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan perkara pengujian formil UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada persidangan ini Tim Advokasi untuk Reformasi…

KUHAP HARUS DIREVISI, TAPI BUKAN UNTUK MELANGGAR HAK ASASI: MULAI DARI “UPAYA PAKSA” TANPA IJIN PENGADILAN, KEWENANGAN DI LUAR HUKUM ACARA, MINUS BANTUAN HUKUM, DLL

Rilis

Siaran Pers Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) KUHAP HARUS DIREVISI, TAPI BUKAN UNTUK MELANGGAR HAK ASASI: MULAI DARI “UPAYA PAKSA” TANPA IJIN PENGADILAN, KEWENANGAN DI LUAR HUKUM ACARA, MINUS BANTUAN HUKUM, DLL Jakarta, 12 Juli 2025 – PBHI menaruh perhatian terhadap agenda perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang tengah dibahas oleh…

PENGISIAN PEMUTAKHIRAN DATABASE ANGGOTA PBHI

Pengumuman

PENGISIAN PEMUTAKHIRAN DATABASE ANGGOTA PBHI Kepada seluruh anggota PBHI,Sehubungan dengan pemutakhiran database anggota PBHI yang dilakukan selama 5 tahun sekali menuju Kongres PBHI, kami mengajak rekan-rekan untuk mengisi formulir pemutakhiran database tersebut. Formulir ini ditujukan untuk pendataan anggota, pemetaan modalitas terhadap spesifikasi minat, pengalaman yang ditujukan untuk pemberdayaan anggota baik melalui: litigasi strategis, advokasi kebijakan,…

MEANINGFUL MANIPULATION RUU KUHAP: RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HARAPAN PALSU

Rilis

[Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pembaruan KUHAP] 8 Juli 2025 “MEANINGFUL MANIPULATION RUU KUHAP: RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HARAPAN PALSU” REFLEKSI PROSES LEGISLASI DAN PERJALANAN ADVOKASI RUU KUHAP Pada 23 Juni 2025, pemerintah resmi menandatangani naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) saat ini Komisi III akan melakukan kick…