Intimidasi Anggota Polri terhadap Band Sukatani atas Lagu “Bayar Polisi”: Represi Multidimensi, Pelanggaran Kebebasan Berekspresi, Pembredelan Karya Seni, Pemberangusan Kebudayaan

Rilis

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Intimidasi Anggota Polri terhadap Band Sukatani atas Lagu “Bayar Polisi”: Represi Multidimensi, Pelanggaran Kebebasan Berekspresi, Pembredelan Karya Seni, Pemberangusan Kebudayaan Jakarta, 21 Februari 2024 – Media massa dan sosial ramai merespon video permintaan maaf Band Sukatani kepada Kapolri dan Institusi Polri. Personil Band Sukatani terpaksa membuka identitas…

URGENSI PEMBENTUKAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM REFORMASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Opini, Rilis

URGENSI PEMBENTUKAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM REFORMASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Hukum acara pidana di Indonesia mengalami stagnasi dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mekanisme kontrol yang efektif terhadap aparat penegak hukum (APH).  Data pemantauan PBHI menunjukkan tingginya angka pelanggaran oleh APH. Tercatat 26.665 kasus pelanggaran hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY), 54.739 kasus…

Reformasi KUHAP: Urgensi Penguatan Pengawasan Aparat Penegak Hukum untuk Mengakhiri Impunitas

Rilis

Rilis PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Reformasi KUHAP: Urgensi Penguatan Pengawasan Aparat Penegak Hukum untuk Mengakhiri Impunitas Dalam satu dekade terakhir, penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kemunduran reformasi. Data pemantauan PBHI menunjukkan bahwa pelanggaran oleh aparat penegak hukum (APH) masih sangat tinggi dan bahkan semakin parah. Tercatat sekitar 26.665 kasus pelanggaran hakim…

Reformasi Lembaga Hukum dan Militer bukan dengan Menambah Kewenangan, tetapi Memperkuat Lembaga Pengawas Independen (Tolak RUU Polri, RUU Kejaksaan dan RUU TNI)

Rilis

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil “Reformasi Lembaga Hukum dan Militer bukan dengan Menambah Kewenangan, tetapi Memperkuat Lembaga Pengawas Independen (Tolak RUU Polri, RUU Kejaksaan dan RUU TNI)” World Justice Project (WJP) meletakkan Indonesia pada urutan ke-68 untuk Indeks Rule of Law tahun 2024. Urutan ini menurun 2 poin dari tahun 2023 yang ada di urutan…

DPN Dapat Terlibat Mengurus Sawit dan Masalah Nasional: Pernyataan Menteri Pertahanan Keliru dan Kental Dwifungsi ABRI

Rilis

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “DPN Dapat Terlibat Mengurus Sawit dan Masalah Nasional: Pernyataan Menteri Pertahanan Keliru dan Kental Dwifungsi ABRI” Jakarta, 6 Februari 2025 Dalam kesempatan rapat bersama dengan Komisi I DPR RI, pada 4 Februari lalu, Ketua Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa DPN dapat mengambil peran…

Darurat Kekerasan Militer: Budaya Impunitas yang Tak Kunjung Berakhir dan Tuntasakan Agenda Reformasi Peradilan Militer

Rilis

Siaran Pers Menyikapi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Prajurit TNI di Pondok Aren Darurat Kekerasan Militer: Budaya Impunitas yang Tak Kunjung Berakhir dan Tuntasakan Agenda Reformasi Peradilan Militer Jakarta, 2 Februari 2025 – Kasus kekerasan oleh anggota TNI kembali mencoreng nama institusi militer. Pada 30 Januari 2025, ditemukan jasad perempuan yang sudah membusuk di dalam…