KPK BARU JANGAN TAKUT: PUTUSAN MK HARUS JADI PINTU MASUK USUT TUNTAS DUGAAN PRAJURIT AKTIF TNI YANG TERSANGKUT KORUPSI

Rilis

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia KPK BARU JANGAN TAKUT: PUTUSAN MK HARUS JADI PINTU MASUK USUT TUNTAS DUGAAN PRAJURIT AKTIF TNI YANG TERSANGKUT KORUPSI Jakarta, 29 November 2024 – Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Nomor 87/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Putusan ini mengabulkan…

Buruh Perempuan Itu adalah Septia Dwi Pertiwi

Opini

Reposted from Marsinah.id Tidak hanya dilarang berjualan, Septia dan rekan kerjanya yang lain harus melakukan pekerjaan tanpa cacat alias zero mistake. Ketidakpuasan klien adalah landasan dasar untuk melakukan pemotongan gaji.  “Misalkan ada klien komplain kita dipotong gajinya. Entah klien itu sudah kita bereskan, permasalahannya sudah kita bereskan atau belum itu tetap kita potong gaji. Karena…

Disparitas Putusan terhadap PT Telkom (BUMN) & Alex Denni (Swasta): Ancaman terhadap BUMN & Mitra Swasta, Business Judgement Rules Sesuai Aturan Namun tetap Dikriminalisasi

Rilis

SIARAN PERSPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Disparitas Putusan terhadap PT Telkom (BUMN) & Alex Denni (Swasta): Ancaman terhadap BUMN & Mitra Swasta, Business Judgement Rules Sesuai Aturan Namun tetap Dikriminalisasi Dalam beberapa kesempatan Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan target pencapaian pembangunan ekonomi Indonesia adalah sebesar 8% (dalapan persen) dengan memaksimalkan peningkatan…

BASA-BASI SELEKSI, SIASAT KOMPROMI PADA KORUPSI

Rilis

Siaran Pers BASA-BASI SELEKSI, SIASAT KOMPROMI PADA KORUPSI Jakarta, 21 November 2024 – Di tengah krisis integritas, sudah seharusnya Komisi III DPR memilih “manusia setengah dewa” dalam wujud Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029 dengan rekam jejak nyaris sempurna, berpihak pada agenda pembenahan kelembagaan KPK dan pemberantasan korupsi, faktanya, Komisi III DPR…

Pernyataan Sikap: Dukungan Pemulangan Mary Jane Veloso Melalui Mekanisme Transfer of Prisoner

Rilis

Pernyataan SikapJaringan Tolak Hukuman Mati (JATI)Dukungan Pemulangan Mary Jane Veloso Melalui Mekanisme Transfer of Prisoner Jakarta, 21 November 2024 Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI) yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan individu yang berkomitmen untuk menghapuskan hukuman mati, mengapresiasi upaya kolaboratif Pemerintah Indonesia dan Filipina yang menyepakati langkah penyelesaian kasus terpidana mati Mary Jane Veloso…

Negara Wajib melindungi Hak Konstitusional Warga Negara dan Menghentikan Upaya Kriminalisasi Terhadap Said Didu

Rilis

Negara Wajib melindungi Hak Konstitusional Warga Negara dan Menghentikan Upaya Kriminalisasi Terhadap Said Didu. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan…

Pencatutan KTP Warga Oleh Paslon Pilgub DKI Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana : KPUD DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta Langgar Kode Etik, DKPP Harus Tindak Lanjuti Aduan

Rilis

Siaran PersKoalisi untuk Pemilihan Kepala Daerah Bersih, Adil, dan Demokratis (KOBAR) Pencatutan KTP Warga Oleh Paslon Pilgub DKI Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana : KPUD DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta Langgar Kode Etik, DKPP Harus Tindak Lanjuti Aduan Jakarta, 16 November 2024 – Ramai di media massa, kesengajaan pencatutan KTP warga DKI Jakarta…

JATI Desak Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk Mendukung Resolusi Moratorium Hukuman Mati di Sidang Umum PBB

Rilis

Siaran Pers Jaringan Anti Hukuman Mati (JATI) JATI Desak Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk Mendukung Resolusi Moratorium Hukuman Mati di Sidang Umum PBB Jakarta, 14 November 2024 – Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI) sebagai kumpulan individu dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak melakukan advokasi untuk mendorong penghapusan hukuman mati, menyerahkan surat desakan kepada Kementerian Luar…

Rilis

PANGLIMA TNI HARUS TINDAK TEGAS PRAJURIT YANG DIDUGA TERLIBAT DALAM BISNIS PENGAMANAN Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan PANGLIMA TNI HARUS TINDAK TEGAS PRAJURIT YANG DIDUGA TERLIBAT DALAM BISNIS PENGAMANAN Jakarta, 14 November 2024 – Dunia media sosial diramaikan oleh pemberitaan Ivan Sugianto, seorang pengusaha dan orang tua murid di SMA Gloria 2…

We Are Hiring: Konsultan Video

Pengumuman

Saat ini, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) berencana untuk membuat produk pengetahuan berupa video explainer mengenai pasal pidana mati di KUHP Baru, sehingga kami sedang mencari konsultan video seperti berikut ini; Kualifikasi Konsultan Kami mencari 1 (satu) konsultan pembuatan video explainer. Adapun kualifikasi konsultan yang kami cari…