PETISI #3: UU TNI MASIH MEMBERI RUANG TNI DI JABATAN SIPIl DAN TERLIBAT DALAM FUNGSI NON PERTAHANAN (DWI FUNGSI) SERTA MELEMAHKAN KONTROL SIPIL YANG DEMOKRATIS

Rilis

PETISI #3 TOKOH DAN MASYARAKAT SIPIL “UU TNI MASIH MEMBERI RUANG TNI DI JABATAN SIPIl DAN TERLIBAT DALAM FUNGSI NON PERTAHANAN (DWI FUNGSI) SERTA MELEMAHKAN KONTROL SIPIL YANG DEMOKRATIS” Pada Kamis, 20 Maret 2025 DPR RI mengesahakan revisi UU TNI walaupun masih terdapat beberapa pasal yang bermasalah serta membuka peluang bagi TNI untuk mengisi jabatan…

Tragedi Penembakan 3 Anggota Polri: Tarik Mundur Prajurit ke Barak, Adili Pelaku di Peradilan Umum, Usut Tuntas Penempatan TNI di Register 44/45

Rilis

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Tragedi Penembakan 3 Anggota Polri: Tarik Mundur Prajurit ke Barak, Adili Pelaku di Peradilan Umum, Usut Tuntas Penempatan TNI di Register 44/45 Jakarta, 18 Maret 2025 – Belum lepas kagetnya publik atas penembakan Bos Rental Mobil oleh 3 Anggota TNI, kini terjadi lagi penembakan oleh 2 Anggota…

Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI

Rilis

Petisi Tokoh dan Masyarakat Sipil “Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI” Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme (Dwifungsi TNI) di Indonesia. Kami menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional.…

BELUM SELESAI, JAKSA KASASI KEBEBASAN SEPTIA. TIM ASTAGA AJUKAN KONTRA MEMORI KASASI UNTUK BEBASKAN SEPTIA

Rilis

Rilis PersTim ASTAGA: “BELUM SELESAI, JAKSA KASASI KEBEBASAN SEPTIA. TIM ASTAGA AJUKAN KONTRA MEMORI KASASI UNTUK BEBASKAN SEPTIA” Jakarta, 13 Maret 2025 – Tim Advokasi Septia Gugat Negara Abai (Tim ASTAGA) yang berisi puluhan lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan serikat buruh, telah menyerahkan kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung untuk buruh perempuan Septia…

Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI! yang Menghidupkan Dwifungsi

Rilis

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pembahasan Revisi UU TNI “Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI! yang Menghidupkan Dwifungsi” DPR berencana akan membahas revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk membahas Rancangan…

RUU TNI Masih Memberi Ruang Kembalinya Dwi Fungsi TNI dan Militerisme

Rilis

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “RUU TNI Masih Memberi Ruang Kembalinya Dwi Fungsi TNI dan Militerisme” Pemerintah sudah menyampaikan DIM RUU TNI kepada parlemen pada 11 Maret 2025. Dari DIM yang diserahkan, draft RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang tetap akan mengembalikan dwi fungsi TNI dan menguatnya militerisme. Koalisi masyarakat…

Dialog Penghapusan Hukuman Mati: Dari Usulan Merombak Proses Pengajuan Hingga Pembentukan Tim Gugus Tugas

News

Dialog Penghapusan Hukuman Mati: Dari Usulan Merombak Proses Pengajuan Hingga Pembentukan Tim Gugus Tugas Bandung, 7 Maret 2025 – Pada hari Jumat, 7 Maret 2025, bertempat di Ruang 2305 (Aula) Gedung 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), telah berlangsung Dialog Publik dengan tema “Mencari Format Hingga Menakar Kesiapan dalam Komutasi Pidana Mati dalam Perspektif…

2024 ANNUAL REPORT

Laporan

Since 2021, Indonesia has entered a phase of systemic reconstruction of a new-style authoritarianism. Democracy, which should have continued to grow in the Reform Era, has been gradually hollowed out from within through regulatory changes, repression of civil liberties, the weakening of oversight institutions, and the systematic disregard of human rights principles. This is not…

Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI! yang Menghidupkan Dwifungs

Rilis

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pembahasan Revisi UU TNI “Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI! yang Menghidupkan Dwifungsi” DPR berencana akan membahas revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk membahas Rancangan…

DPR Sebut Ada Dugaan Pemalsuan Putusan dalam Perkara Alex Denni

News

DPR Sebut Ada Dugaan Pemalsuan Putusan dalam Perkara Alex Denni JAKARTA. Dugaan rekayasa putusan perkara kasasi mantan Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Alex Denni makin mencuat. Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menduga, ada pemalsuan putusan dalam perkara kasasi Alex Denni. “Ada dugaan pemalsuan putusan karena ada orang meninggal…