MINUS KONTRIBUSI, SURPLUS GIMMICK DAN KOMENTAR: KOMISI REFORMASI POLRI JAUH DARI PERBAIKAN, SIBUK MENCIPTAKAN KONTEN VIRAL

Rilis

RILIS PERSPERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) MINUS KONTRIBUSI, SURPLUS GIMMICK DAN KOMENTAR: KOMISI REFORMASI POLRI JAUH DARI PERBAIKAN, SIBUK MENCIPTAKAN KONTEN VIRAL PBHI MINTA PRESIDEN PRABOWO SEGERA BUBARKAN KOMISI REFORMASI POLRI, KEMBALI PADA PROSES LEGISLASI KONSTITUSIONAL BERSAMA DPR RI Jakarta, 18 Desember 2025 Quo vadis reformasi Polri di tangan Presiden Prabowo via Komisi…

CR (BLOGGER & INFLUENCER PEREMPUAN) MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN “RNDY” DI KLUB MEWAH JAKSEL MENUNTUT KEADILAN YANG TIDAK KUNJUNG DATANG HINGGA MENGALAMI TRAUMA DAN DEPRESI BERAT

Rilis

ALERTA!!!ALERTA!!!ALERTA!!! PENUHI KEADILAN UNTUK “CR” SEKARANG JUGA!!! CR (BLOGGER & INFLUENCER PEREMPUAN) MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN “RNDY” DI KLUB MEWAH JAKSEL MENUNTUT KEADILAN YANG TIDAK KUNJUNG DATANG HINGGA MENGALAMI TRAUMA DAN DEPRESI BERAT Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mendesak percepatan proses hukum kasus pemerkosaan terhadap CR, seorang blogger dan influencer perempuan, yang dilakukan oleh…

TNI AL Menipu Warga Desa Untuk Membangun Batalyon TNI, Jelas Pelanggaran Hukum Multi-Dimensi: Tanpa Ijin, Tanpa Perencanaan, Tanpa Sosialisasi

Rilis

ALERTA!!!ALERTA!!!ALERTA!!! HENTIKAN PEMBANGUNAN BATALYON TNI AL BERKEDOK SEKOLAH MARINIR DI KECAMATAN LEKOK DAN NGULING!!! TNI AL Menipu Warga Desa Untuk Membangun Batalyon TNI, Jelas Pelanggaran Hukum Multi-Dimensi: Tanpa Ijin, Tanpa Perencanaan, Tanpa Sosialisasi Pada November, Warga Desa Wates, Semedusari dan Pasinan, Kecamatan Lekok melihat adanya banner bertuliskan “Di lokasi ini akan dibangun Sekolah Tamtama (TNI…

18 ALASAN KENAPA KITA HARUS TOLAK PENGESAHAN RKUHAP!

Kajian, Kertas Posisi, Laporan

18 ALASAN KENAPA KITA HARUS TOLAK PENGESAHAN RKUHAP! Manipulasi Partisipasi bermakna Warga dalam penyusunan RKUHAP Penyusunan RKUHAP mengulang preseden buruk penyusunan legislasi ugal-ugalan Pemerintah dan DPR. Regulasi yang menentukan masa depan kualitas penghormatan HAM dalam penegakan hukum pidana ini dilakukan dengan sangat terburu-buru,  tidak transparan dan mengabaikan partisipasi bermakna meski masyarakat sudah mengingatkan agar Pemerintah…

Kepal Jemari Johnson Panjaitan: Melawan Demi Pembebasan

Buku

“KEPAL JEMARI JOHNSON PANJAITAN: MELAWAN DEMI PEMBEBASAN Meneladani Semangat dan Perjuangan Pendiri PBHI dan Ketua Dewan Nasional WALHI periode 2002-2005: Johnson Panjaitan Johnson Panjaitan dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan advokasi hak asasi manusia di Indonesia. Sejak awal reformasi, ia aktif memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu,…

MENGUAK EKOSIDA SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA

Buku, Kajian

Sebagai negara bangsa-bangsa yang berbentuk kepulauan, Indonesia memiliki kesejarahan panjang dan letak geografis yang ideal untuk terbentuknya keragaman sosial, budaya, dan berlimpahnya sumber-sumber agraria. Namun kekuatan kapital dalam menciptakan lingkungan yang mendukung valorisasinya tanpa batas, telah mengubah dan mengacaukan alam dan masyarakat. Sebagaimana disebutkan Jason W. Moore, bahwa tidak peduli seberapa keras modal berusaha menemukan…

LAPORAN TAHUNAN PBHI 2024: Sekuritisasi Bumi-Manusia Indonesia Oke Gas Militerisasi, All In Sekuritisasi

Laporan

LAPORAN TAHUNAN PBHI 2024 Sekuritisasi Bumi-Manusia Indonesia Oke Gas Militerisasi, All In Sekuritisasi Sejak 2021, Indonesia tidak sedang dalam proses pemulihan demokrasi, melainkan berada dalam fase rekonstruksi sistemik dari otoritarianisme gaya baru. Demokrasi yang seharusnya tumbuh pasca reformasi secara perlahan dikikis dari dalam melalui perubahan regulasi, represi terhadap kebebasan sipil, pelemahan lembaga pengawasan, dan pengabaian…

Bersama Indonesia AIDS Coalition, PBHI Gelar Penyuluhan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Untuk Mencegah Penularah HVI/AIDS

News

#BeritaPBHI Bersama Indonesia AIDS Coalition, PBHI Gelar Penyuluhan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Untuk Mencegah Penularah HVI/AIDS Pada 28 Oktober 2025, PBHI bersama IAC (Indonesia AIDS Coalition), melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada para anak binaan yang sedang menjalani pembinaan di LPKA. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hak asasi manusia khususnya Hak Anak…

Vonis Ringan Kasus Penganiayaan dan Kematian Prada Lucky: Urgensi Mendesak dalam Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Rilis

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Vonis Ringan Kasus Penganiayaan dan Kematian Prada Lucky: Urgensi Mendesak dalam Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jakarta, 30 Oktober 2025 – Putusan ringan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Kupang terhadap Prada Lucky, prajurit aktif TNI yang menjadi korban penganiayaan berat oleh sejumlah seniornya…

Menyikapi Vonis Ringan dan Pengurangan Hukuman terhadap Mereka yang Diadili di Peradilan Militer: Kekerasan TNI dan Urgensi Revisi Undang-undang Peradilan Militer

Rilis

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Vonis Ringan dan Pengurangan Hukuman terhadap Mereka yang Diadili di Peradilan Militer “Kekerasan TNI dan Urgensi Revisi Undang-undang Peradilan Militer” Baru-baru ini, pada 2 September 2025, Mahkamah Agung (MA) mengubah vonis seumur hidup menjadi 15 tahun penjara bagi dua eks prajurit TNI AL, Bambang Apri Atmojo…