Pemberian Bintang Jasa terhadap Eurico Guiterres: Ambivalensi Presiden Jokowi dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

RILIS PERS Kamis (12/08), Presiden Joko Widodo memberikan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76, 77, dan 78 TK/TH 2021 tertanggal 4 Agustus 2021. Fakta yang tidak dapat dielakkan adalah Eurico Guiterres terlibat dalam pelanggaran HAM Berat di Timor Timur pasca referendum tahun 1999. Ada 4 hal yang kritikal…

Menyoal Ancaman Hukum Terhadap ICW: Pemberangusan Demokrasi dan Upaya Kriminalisasi

Siaran Pers Praktik pembungkaman atas kritik masyarakat kembali terjadi. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, melayangkan somasi kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dengan penelitian tentang polemik Ivermectin. Somasi tersebut berisi niat Moeldoko untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan ICW ke pihak berwajib. Tentu langkah ini amat disayangkan, sebab, semakin memperlihatkan resistensi…

TEMUAN OMBUDSMAN TERKAIT TWK: PENYELEWENGAN WEWENANG, PELANGGARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, HINGGA DUGAAN TINDAK PIDANA.

Tamparan keras terhadap Presiden Joko Widodo agar tidak lagi berbasa basi dalam sikap antikorupsi terjadi pada rabu (21/7/2021). Pasalnya, Ombudsman RI (ORI) menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksan (LAHP) Nomor Register 0503/LM/V/2021/JKT tentang Dugaan Penyimpangan Prosedur Dalam Proses Peralihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Dengan temuan adanya penyelewengan wewenang, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia,…

FAKTA PERSIDANGAN MENGUNGKAP BAHWA MAHASISWA PENOLAK OMNIBUS LAW HAMPIR MATI KARENA MENDAPATKAN SIKSAAN BERTUBI-TUBI DARI PENYIDIK YANG MENGEJAR PENGAKUAN SAAT PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN

Pengadilan Negeri Semarang kembali menggelar sidang lanjutan perkara pidana kriminalisasi mahasiswa penolak omnibus law pada selasa, 30 maret 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Terdakwa IRF dan NAA. Dalam persidangan, terungkap banyak fakta yang makin menguatkan keyakinan bahwa perkara ini murni rekayasa yang di design oleh Negara untuk membungkam dan melemahkan konsolidasi gerakan masyarakat sipil…

Jurnalis Kembali Diserang, Penganiayaan Jurnalis Tempo jadi Bukti Nihilnya Perlindungan Negara terhadap Pembela HAM

[Pers Rilis PBHI Nasional] Pada Sabtu, 27 Maret 2021 salah satu Jurnalis Tempo, Nurhadi mendapatkan serangan berupa tindak kekerasan saat tengah melakukan tugasnya untuk meliput. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari media Tempo, Nurhadi ditugaskan untuk mewawancarai tersangka kasus korupsi pajak, Angin Prayitno Aji. Saat itu, Angin Priyatno Aji sedang menggelar resepsi pernikahan anaknya di Graha…

PERMENKUMHAM STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM: DORONGAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM

Siaran Pers PBHI Nasional Salah satu permasalahan krusial dalam akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah tidak adanya standar layanan bantuan hukum, PBHI mendorong dan memfasilitasi pelibatan masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan Standar Layanan Bantuan Hukum. Setelah melalui proses pembahasan bersama masyarakat, pada 3 Febuari 2021 akhirnya Kementerian Hukum dam HAM mengundangkan Permenkumham Nomor…