Pembuktian Integritas Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Demokrasi dan Menolak Dwifungsi

Rilis PersTim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan Menjelang Putusan Uji Formil UU TNI di Mahkamah Konstitusi “Pembuktian Integritas Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Demokrasi dan Menolak Dwifungsi” Besok, 17 September 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang…

Details

Risiko Penumpukkan Wewenang, Akhiri Rangkap Jabatan Menkopolkam dan Menhan

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil “Risiko Penumpukkan Wewenang, Akhiri Rangkap Jabatan Menkopolkam dan Menhan” Perubahan kabinet (reshuffle) adalah hak prerogatif presiden. Sungguhpun demikian perombakan kabinet tersebut sudah sepantasnya mencerminkan bagaiaman pemerintah saat ini memandang situasi dan kondisi negara. Hingga saat ini belum ada pejabat definitif dari Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) yang justeru…

Details

Aduan Kementerian Pertahanan terhadap Tempo ke Dewan Pers Mengancam Demokrasi dan Kebebasan Pers

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Aduan Kementerian Pertahanan terhadap Tempo ke Dewan Pers Mengancam Demokrasi dan Kebebasan Pers Media adalah pilar demokrasi, sebagai manifestasi dari kebebasan berekspresi, yang salah satu elemen utamanya adalah kebebasan pers. Kebebasan berekspresi menjadi instrumen kunci dari demokrasi yang dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang sewenang-wenang. Sebab suatu pemerintahan yang…

Details

Hentikan Upaya Kriminalisasi Ferry Irwandi dan Usut Teror terhadap Direktur Imparsial

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANANSIARAN PERS Hentikan Upaya Kriminalisasi Ferry Irwandi dan Usut Teror terhadap Direktur Imparsial Jakarta, 9 September 2025 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam adanya intimidasi dan ancaman kriminalisasi oleh TNI kepada pegiat media sosial dan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Koalisi juga mengecam teror terhadap Pembela…

Details

Militerisasi Ruang Siber, Ancam Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Militerisasi Ruang Siber, Ancam Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk menghormati kebebasan berekspresi, berpendapat, dan beropini warga negara. Kami mendesak Kepolisian untuk tidak memproses Ferry Irwandi, dan aktivis lainnya, atas laporan yang merupakan tindak lanjut hasil pemantauan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI. Koalisi Masyarakat…

Details

Militerisasi Ruang Siber, Ancam Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Militerisasi Ruang Siber, Ancam Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk menghormati kebebasan berekspresi, berpendapat, dan beropini warga negara. Kami mendesak Kepolisian untuk tidak memproses Ferry Irwandi, dan aktivis lainnya, atas laporan yang merupakan tindak lanjut hasil pemantauan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI. Koalisi Masyarakat…

Details

Reformasi Mahkamah Agung yang terlupakan!

Reformasi Mahkamah Agung yang terlupakan! Kesetaraan Mahkamah Agung dengan DPR dan Pemerintah Hakim Agung Pejabat Teras MA yang Bermasalah Secara etika, Hakim Agung – Hakim Agung yang menjabat ketua kamar di MA saat ini, setidaknya pernah bermasalah. Sebagai contoh, Ketua Kamar Pidana saat ini, adalah Hakim Agung yang setidaknya telah 4 kali dipanggil KPK terkait…

Details

Bentuk Tim Pencari Fakta Independen: Ungkap Dugaan Keterlibatan Militer?

Press Relese Koalisi Masyarakat Sipil “Bentuk Tim Pencari Fakta Independen: Ungkap Dugaan Keterlibatan Militer?” Dinamika sosial beberapa waktu belakangan ini menyisakan duka dan sejumlah permasalahan. Sedikitnya 10 orang korban meninggal dunia, akibat peristiwa kekerasan yang terjadi. Situasi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mengakibatkan tingginya kesenjangan, sebagai dampak kebijakan…

Details

Bentuk Tim Pencari Fakta Independen: Ungkap Dugaan Keterlibatan Militer?

Press Relese Koalisi Masyarakat Sipil “Bentuk Tim Pencari Fakta Independen: Ungkap Dugaan Keterlibatan Militer?” Dinamika sosial beberapa waktu belakangan ini menyisakan duka dan sejumlah permasalahan. Sedikitnya 10 orang korban meninggal dunia, akibat peristiwa kekerasan yang terjadi. Situasi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mengakibatkan tingginya kesenjangan, sebagai dampak kebijakan…

Details

Tegakkan Supremasi Sipil, Wujudkan Keadilan Sosial, Cegah Darurat Militer

RILIS PERSKoalisi Masyarakat Sipil Tegakkan Supremasi Sipil, Wujudkan Keadilan Sosial, Cegah Darurat Militer Gejolak dan konflik sosial dalam masyarakat bisa disebabkan banyak faktor, termasuk karena adanya ketidakadilan secara ekonomi dan sosial, yang berdampak pada dalamnya kesenjangan. Kesenjangan yang dalam ini dapat berujung pada situasi krisis, apalagi ketika ketidakadilan tersebut dibarengi dengan konflik politik di level…

Details