Aksi Kamisan 749

Aksi Kamisan 749, PBHI: “HAM dan Kekuasaan dalam Kondisi Perang, Ancaman terhadap Kemanusiaan, Wabah Amnesia Menjelang 2024”

Berita

Kamis, 20 Oktober 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menghadiri Aksi Kamisan ke-749 membawa refleksi delapan (8) tahun rezim Presiden Jokowi yang anti-HAM dan anti-demokrasi. Pertama, PBHI menegaskan, selama 8 tahun terakhir, Presiden Jokowi memposisikan HAM dan Kekuasaan dalam kondisi perang. Indikatornya:  1) Presiden Jokowi merebut dan mencerabut para pegiat HAM, korban, dan…

Buka Akses Keadilan di Ibukota Melalui Perda Bantuan Hukum: Jangan Tunda Lagi!

Berita

Kamis, 20 Oktober 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menghadiri rapat jaringan advokasi bantuan hukum dengan mendorong Perda. Pasca terpilihnya Plt Gubernur DKI Jakarta, penting untuk membaca situasi baru peluang dan politik hukum di Ibukota. Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum adalah 1 dari 65 rancangan lainnya yang akan difinalisasi oleh Bapem Pemda dalam…

PBHI Menggagas Kerjasama dengan PERADI

Signifikansi Organisasi Advokat untuk Mendorong Peran Advokat dalam Advokasi Publik

Berita

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) melakukan koordinasi organisasi Advokat, PERADI,  membahas kebutuhan masyarakat yang berhadapan dengan hukum khususnya kasus-kasus publik. PBHI mendorong peran organisasi advokat melalui untuk mengarusutamakan tanggung jawab pro bono profesi advokat, serta peningkatan kapasitas advokat melalui pendidikan berkelanjutan yang fokus pada isu spesifik advokasi publik. Bersama Esterina D. Ruru (Bendahara),…

Proyek Infrastruktur Berbasis MDBs Wajib Mengacu pada FPIC: Komitmen PBHI bersama KPPI untuk Advokasi Hak-Hak Warga Terdampak KEK Mandalika

Berita

WALHI NTB dan Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (“KPPI”) mengadakan konsolidasi jejaring pegiat organisasi masyarakat sipil yang bergerak di advokasi lingkungan hidup pada 9 – 10 Oktober 2022.  Konsolidasi ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pegiat lingkungan hidup dalam melakukan advokasi terhadap korban dan kerusakan akibat dampak proyek dan program strategis nasional, utamanya yang dibiayai…

HIV & Human Rights Summit 2022: Bebas Stigma dan Stop Diskriminasi!

Berita

Indonesia AIDS Coalition (IAC) mengadakan pertemuan “HIV & Human Rights Summit” pada 5-8 Oktober 2022 di Bali, sebagai forum konsolidasi berbagai pihak seperti organisasi bantuan hukum (OBH), paralegal, CB-MFO, jurnalis, dan tenaga kesehatan dari 23 distrik wilayah. Pertemuan ini sekaligus membahas persoalan terkini berupa kekerasan dan diskriminasi terhadap populasi kunci terutama ODHIV dan minoritas gender.…

Mendorong Akses Keadilan di DKI Jakarta melalui Perda Bantuan Hukum

Berita

#BeritaPBHI – Kamis, 06 Oktober 2022 Koalisi Masyarakat Sipil Bantuan Hukum Jakarta mengadakan audiensi dengan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Bantuan. Koalisi menyampaikan catatan dan masukan melalui perspektif masyarakat sipil khususnya pendekatan hak asasi manusia dan akses keadilan dalam rancangan Perda Bantuan Hukum yang sedang disusun…

WORKSHOP PEMETAAN KONDISI DAN KEBUTUHAN ADVOKASI KASUS LINGKUNGAN OLEH MASYARAKAT AKAR RUMPUT

Berita

Rabu, 21 September 2022, PBHI mengadakan workshop untuk membahas hasil pemetaan kondisi dan kebutuhan advokasi kasus lingkungan oleh masyarakat akar rumput bersama dengan sepuluh organisasi lain yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Rasamala Hijau (RHI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesian Center…

PENGADILAN HAM PANIAI BERDARAH BUKAN UNTUK SEREMONIAL PEMERINTAH SEMATA

Berita

Kamis, 18 Agustus 2022, Koalisi Masyarakat Sipil mengadakan diskusi publik dengan tema Pengadilan HAM Paniai Berdarah: Penyelesaian Pelanggaran HAM atau Pelanggengan Impunitas? di Oria Hotel Wahid Hasyim. Diskusi publik ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat sipil yang mempertanyakan keadilan peristiwa Paniai Berdarah 2014 silam. Diskusi publik kali ini menghadirkan 5 (lima) narasumber dari berbagai perspektif,…

Finalisasi Penyusunan Renaksi OGI 2023-2025 Bersama Masyarakat Sipil

Berita

Jumat, 5 Agustus 2022, Sekertariat CSO-OGP Indonesia menggelar FGD Finalisasi Rencana Aksi OGI 2023-2024 untuk menentukan isu strategis dan fokus area yang akan menjadi prioritas dalam usulan rencana aksi OGI 2023-2024 di Hotel Ashley Jakarta Wahid Hasyim. FGD ini dihadiri oleh penanggung jawab CSO sebagai pengusul komitmen dalam Renaksi, Kementerian PPN/Bappenas dan Sekretariat Open Government…

Jejaring Organisasi Masyarakat Sipil Mendorong Perbaikan Kebijakan Bantuan Hukum

Berita

Jakarta, Jumat 22 Juli 2022 – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menghadiri pertemuan revitalisasi jaringan organisasi bantuan hukum dan paralegal Jabodetabek yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi organisasi bantuan hukum dan paralegal dalam upaya dan implementasi jaminan pemenuhan akses bantuan hukum bagi warga, bersama lebih dari…