Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan diluar kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Tidak Cukup Menyelesaikan Masalah Penahanan

PBHI dalam hal ini berharap, bahwa Nota Kesepemahaman ini bukan hanya dibuat dengan dasar pertimbangan efisiensi anggaran dan ketidakmampuan Lembaga Pemasyarakatan menampung jumlah tahanan yang tiap tahun semakin bertambah. Namun juga upaya solutif atas ketidakberesan pengelolaan rumah tahanan, termasuk ketidaksesuaian antara praktik didalam tahanan dengan rumusan ketentuan Internasional tentang Standard Minimum rules for the Treatment…

Presiden Jangan Pilih Kepala BIN Bermasalah !

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) perlu menyampaikan keberatan terhadap bakal calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang diduga mempunyai catatan buruk atau bermasalah, untuk menggantikan Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. Rekam jejak Kepala BIN yang bersih dari dugaan kejahatan politik atau serius maupun bertanggung jawab dalam pelanggaran hak-hak manusia, perlu menjadi…

Pengawasan DPR Mandul

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) sangat menyesalkan perilaku DPR yang mandul dalam menjalankan fungsi pengawasan yang sudah diberikan konstitusi dan UU MD3, khususnya dalam menyetujui calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) yang diajukan Presiden Joko Widodo pada 9 Januari 2015. Sudah jelas BG ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus penerimaan gratifikasi…

Presiden Sebaiknya Polri Berada di Bawah Kementerian

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan usulan mengubah keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang sekarang masih di bawah Presiden menjadi di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Usulan PBHI didasarkan atas perkembangan akhir-akhir ini yang terkait dengan berulangnya konflik…

Presiden, Polri Berlebihan Tangkap BW

  Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam keras tindakan penangkapan yang dilakukan para petugas Bareskrim Mabes Polri terhadap Bambang Widjojanto (BW), Wakil Ketua KPK, pada 23 Januari 2015 sekitar pukul 07.30 WIB di dekat SD IT Nurul Fikri, Komplek Timah, Jalan Tugu, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Prosedur tindakan ini…

Jangan Lagi Jagal Orang, Jaksa Agung!

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) tetap menentang eksekusi hukuman mati atas terpidana narkotika, bila ada terpidana korupsi, atau bahkan kejahatan perang. Karena itu, jangan lagi pemerintah lewat kejaksaan untuk mengulangi menjagal orang dengan eksekusi hukuman mati. PBHI meminta Jaksa Agung, cukup sudah! Hentikan kegembiraan menghukum narapidana dengan tindakan membunuh mereka. Cukup…

PBHI Sesalkan Eksekusi Hukuman Mati

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam dan menyesalkan keputusan kejaksaan dan pemerintah yang menggelar eksekusi hukuman mati terhadap enam orang terpidana mati pada 18 Januari 2015. Eksekusi ini dapat dinilai sebagai pelanggaran hak-hak manusia yang berat (gross violation of human rights), karena eksekusi hukuman mati merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi…

Catatan Hak Hak Manusia 2014

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) telah membuat catatan tentang dugaan pelanggaran hak-hak manusia sepanjang 2014. Kali ini sebanyak enam bidang yang menjadi perhatian, yaitu hak pilih dalam hubungannya dengan UU Pilkada, penerapan UU ITE, kasus pembunuhan Munir, pelanggaran oleh kepolisian, hak atas pendidikan, serta hak atas pekerjaan dan upah. Pertama, RUU…

Pelanggaran Hak-Hak Tersangka 2013

Sejak 2 Januari – 29 Desember 2013, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) melakukan pemantauan atau penelitian tentang dugaan pelanggaran hak-hak manusia yang difokuskan pada pelanggaran hak-hak tersangka kriminal dan orang-orang yang mengekspresikan kebebasan. Pemantauan ini menggunakan metodologi berbasis pada peristiwa/ kasus (event based methodology) dengan pendekatan pelanggaran (violation approach). Fokus tindak…

Penangkapan Akil Muchtar Menampar Moralitas Moralitas Kita Sebagai Bangsa

PENANGKAPAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar bersama sejumlah tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), patut memproleh catatan apresiasi. Bukan hanya karena korupsi di lembaga penegakan hukum dan atau yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sudah semestinya merupakan salah satu fokus penindakan dan pembongkaran tindak pidana korupsi, keterlibatan Ketua MK merupakan…