FAKTA PERSIDANGAN MENGUNGKAP BAHWA MAHASISWA PENOLAK OMNIBUS LAW HAMPIR MATI KARENA MENDAPATKAN SIKSAAN BERTUBI-TUBI DARI PENYIDIK YANG MENGEJAR PENGAKUAN SAAT PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN

Pengadilan Negeri Semarang kembali menggelar sidang lanjutan perkara pidana kriminalisasi mahasiswa penolak omnibus law pada selasa, 30 maret 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Terdakwa IRF dan NAA. Dalam persidangan, terungkap banyak fakta yang makin menguatkan keyakinan bahwa perkara ini murni rekayasa yang di design oleh Negara untuk membungkam dan melemahkan konsolidasi gerakan masyarakat sipil…

Jurnalis Kembali Diserang, Penganiayaan Jurnalis Tempo jadi Bukti Nihilnya Perlindungan Negara terhadap Pembela HAM

[Pers Rilis PBHI Nasional] Pada Sabtu, 27 Maret 2021 salah satu Jurnalis Tempo, Nurhadi mendapatkan serangan berupa tindak kekerasan saat tengah melakukan tugasnya untuk meliput. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari media Tempo, Nurhadi ditugaskan untuk mewawancarai tersangka kasus korupsi pajak, Angin Prayitno Aji. Saat itu, Angin Priyatno Aji sedang menggelar resepsi pernikahan anaknya di Graha…

Pemprov DKI Bakal Gusur Warga Menteng Dalam Meski Miliki Dokumen

_Press Rilis_ PBHI Jakarta Sejumlah warga yang bermukim di RT 001 RW 001 Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan cemas lantaran bakal digusur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam waktu dekat. Husein (40) salah seorang warga mengatakan, penggusuran dilakukan lantaran Pemprov DKI mengklaim tanah yang dihuni warga merupakan tanah dengan status Tata Praja. “Kami sudah…

Pemerintah Beralasan Revisi UU ITE Tidak Masuk Prolegnas Karena RKUHP, Aliansi: Langkah Mundur!

[Alert] Menteri Hukum dan HAM pada 9 Maret 2021 menjelaskan alasan UU ITE tidak masuk Prolegnas 2021. Beliau mengatakan karena pemerintah masih terus menjaring masukan publik untuk kajian UU ITE, selain itu juga pemerintah tengah melakukan sosialisasi RKUHP, sehingga Revisi UU ITE tidak masuk dalam Prolegnas karena keterkaitannya dengan RKUHP itu. Secara konsep, Aliansi sepakat…

Press Release : Perkembangan Kasus Hukum Tamansari

Jumat 14 Maret 2021 tim hukum Aliansi Tamansari yang terdiri atas LBH Bandung, PBHI beserta warga yang masih bertahan, Eva Eryani, mendatangi Polrestabes Bandung untuk membuat laporan perusakan properti milik Eva dalam peristiwa pemagaran Tamansari dengan dalih kerja bakti pada Februari 2021 lalu. Dalam peristiwa tersebut terjadi keributan yang dilatari oleh pemagaran secara sewenang wenang…

PERMENKUMHAM STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM: DORONGAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM

Siaran Pers PBHI Nasional Salah satu permasalahan krusial dalam akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah tidak adanya standar layanan bantuan hukum, PBHI mendorong dan memfasilitasi pelibatan masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan Standar Layanan Bantuan Hukum. Setelah melalui proses pembahasan bersama masyarakat, pada 3 Febuari 2021 akhirnya Kementerian Hukum dam HAM mengundangkan Permenkumham Nomor…

Presiden Jokowi Segera Cabut Pasal Karet UU ITE, Rakyat Mendesak dan Siap Mengawal

[Rilis Koalisi Masyarakat Sipil] Senin, 15 Februari 2021, dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah akan membuka ruang untuk duduk bersama dengan DPR RI guna merevisi UU ITE. Koalisi mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam membuka wacana Revisi UU ITE tersebut, namun…

USUT TUNTAS KEKERASAN DAN PENYERANGAN TERHADAP WARGA DAN PEMBELA HAM DI TAMAN SARI

USUT TUNTAS KEKERASAN DAN PENYERANGAN TERHADAP WARGA DAN PEMBELA HAM DI TAMAN SARI Kamis, 11 Februari 2021 warga korban penggusuran paksa Taman Sari, Bandung, yang sedang berjuang mempertahankan hak tempat tinggalnya diserang orang tak dikenal berpakaian preman dan sebagian di antaranya diduga kuat merupakan pekerja proyek rumah deret PT Sartonia Agung. Sekelompok orang tak dikenal…

“Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa”

Press Release : Menyikapi PP 3/2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan Koalisi Masyarakat Sipil Pada 12 Januari 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UUPSDN). Dengan dasar Peraturan Pemerintah (PP)…