TWK KPK Ala Firli Bahuri, dkk Melanggar Kebebasan Beragama Berkeyakinan

Siaran PersTWK KPK Ala Firli Bahuri, dkk Melanggar Kebebasan Beragama Berkeyakinan Tes Wawasan Kebangsaan ala KPK dengan Ketua Firli Bahuri diketahui memiliki persoalan karena seksis. Ternyata tes ini juga memiliki masalah terkait kebebasan beragama berkeyakinan. Beberapa pertanyaan tersebut adalah: • “Kamu alirannya netral atau bagaimana?” tetapi tidak dijelaskan aliran netral itu bagaimana. Ada yang bertanya…

Penetapan KKB sebagai Kelompok Teroris Keliru dan Tidak Menyelesaikan Masalah

SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Penetapan KKB sebagai Kelompok Teroris Pada 29 April 2021, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua serta individu maupun organisasi-organisasi lainnya yang berafiliasi dengan KKB ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).…

Pendekatan Penyelesaian Konflik di Papua Justru Munculkan Masalah Baru

Konflik yang terjadi di Papua menjadi satu persoalan yang bukan hanya menyoal mengenai pembangunan, melainkan juga meliputi sejarah, status politik, marjinalisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini dianggap belum mampu menyelesaikan konflik, tetapi justru memunculkan masalah-masalah baru yang membuat konflik di Papua menjadi lebih kompleks. Atas dasar itu, menjadi…

PERAYAAN HARI BURUH INTERNASIONAL : CABUT SELURUH REGULASI YANG MELANGGAR HAK-HAK BURUH

PERS RILIS PBHI Jakarta, 1 Mei 2021 diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Namun kondisi ini tidak juga memperbaiki kondisi dan situasi layak bagi buruh dalam memperoleh hak-haknya sebagai pekerja. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, kondisi kerentanan buruh semakin meningkat dimana ribuan Perusahaan merumahkan para pekerjanya dan sebagian besar Buruh mengeluh tidak memperoleh hak-hak normatif mereka…

Korban Konflik Papua Lebih Membutuhkan Perlindungan, Pemulihan dan Keadilan Dibandingkan Penggunaan Kekuatan dan Kekerasan Dalam Mengatasi Konflik yang Terjadi di Papua

Pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo di media, yang berpikiran bahwa pihak yang mendorong upaya penyelesain dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM dianggap tidak menghayati dan bersimpati kepada pihak-pihak menjadi korban kekerasan perlu diluruskan. Pihak yang menjadi korban kekerasan dalam konflik yang terjadi di Papua tidak hanya pihak-pihak yang kehilangan nyawa ataupun luka-luka namun juga puluhan masyarakat yang…

ASEAN: Leaders’ Meeting fails, diverts from ASEAN peoples’ expectation

The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), along with members organisations Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI), derided the recently-concluded ASEAN Leaders’ Meeting on Myanmar, which took place in Jakarta on 24 April 2021, and was attended by Myanmar’s controversial junta chief Min Aung Hlaing. ‘ASEAN has failed to recognise the…

“Mendesak Audit Independen Alutsista”

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor KeamananMenyikapi Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 merupakan peristiwa yang tragis dan memprihatinkan kita semua. Kita patut sedih dan berduka atas peristiwa itu. Para prajurit TNI gugur ditengah proses latihan yang sedang dilakukan. Di tengah keprihatinan dan rasa duka itu, tentu peristiwa itu perlu dilihat…

PENGGUNAAN PASAL KARET 216 KUHP OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEPADA MAHASISWA PENOLAK OMNIBUS LAW MERUPAKAN KEMUNDURAN DEMOKRASI

SIARAN PERSTIM ADVOKASI KEBEBASAN BERPENDAPAT JAWA TENGAH Sidang lanjutan pidana kriminalisasi mahasiswa penolak omnibus law kembali digelar di Pengadilan Negeri Semarang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutannya, JPU memberikan tuntutan 3 bulan pidana penjara kepada IRF dan NAA karena dianggap melawan aparat yang sedang bertugas sehingga melanggar Pasal 216 KUHP. Meskipun…

Penyelesaian Kasus Penyerangan PBHI melalui Dewan Pers

[Rabu, 7 April 2021] Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) telah melakukan upaya penyelesaian kasus Penyerangan Media terkait Standing Position PBHI difasilitasi oleh Dewan Pers. Pada kesempatan ini, Dewan Pers mengundang PBHI sebagai Pengadu dan 2 (dua) Media publik yakni Jpnn.com dan viva.co.id sebagai Teradu. Pada pertemuan ini, PBHI diminta untuk menyampaikan detail kronologi…

MENINDAKLANJUTI KAJIAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI DAERAH KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jakarta, 13 April 2021 – Peran dan keterlibatan multipihak merupakan kunci penting dalam perluasan akses keadilan. Hal inilah yang didorong PBHI dengan mendorong keterlibatan tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM, khususnya BPHN dalam penyelenggaraan bantuan hukum, namun juga lintas Kementerian/Lembaga. Salah satu Kementerian yang didorong untuk terlibat adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada 13 April…