All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Jan 02

Hentikan Praktik Sewenang-Wenang dan Kejam

Temuan penting PBHI menunjukkan bahwa tindak penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya – dengan berbagai metode kekerasan yang digunakan – yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat penangkapan merupakan puncak gunung es atas tidak dihormatinya hak-hak tersangka untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan bahkan untuk bebas dari eksekusi cepat (summary execution) atau pembunuhan secara tidak sah (extra-judicial killing), serta pembunuhan secara acak (random killing). Bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan yang kejam ini merupakan pelanggaran berat atau serius hak-hak manusia, khususnya terhadap hak atas keutuhan diri/tubuh (right to personal integrity) dan hak untuk hidup (right to life) tersangka dan orang-orang yang mengekspresikan kebebasan atau mempertahankan hak.

Letak persoalan metode kekerasan yang digunakan oleh aparat kepolisian terhadap para tersangka, pertama-tama tidaklah semata-mata berlangsung pada tahap penahanan di ruang-ruang tertutup atau sulit diketahui orang, melainkan justru lebih kelihatan pada tahap penangkapan yang berlangsung di ruang-ruang terbuka di mana bisa terdapat orang lain yang menyaksikan perbuatan polisi itu. Metode kekerasan yang dimaksud adalah penggunaan kekuatan dan senjata api (the use of force and firearms) yang disasarkan kepada tersangka. Dengan metode kekerasan ini sulit dibantah bahwa sasarannya tidak ditujukan langsung terhadap tubuh tersangka untuk dirusak. Metode kekerasan ini jelas mengandung risiko tinggi terhadap sasaran yang dituju: luka dan mati.

Penggunaan kekuatan dan senjata api pada saat penangkapan dapat ditunjukkan satu contoh kasus. Riyadhus Sholihin (36) yang mengendarai mobil diduga menyerempet seorang petugas Polres Sidoarjo, Jumat (28/10/2011) sekitar pukul 02.30 WIB. Para petugas lainnya, tidak dapat menerima kecelakaan yang dialami rekannya, terlebih lagi Sholihin lari. Para petugas ini berhasil menyalip mobil yang dikendarai Sholihin sampai dihentikan. Saat itulah tembakan polisi tertuju pada lengan yang menembus paru-paru Sholihin. Sesudah menembak, tubuh korban diangkut dan dibawa ke RS. Sedangkan beberapa petugas Polres Sidoarjo yang datang kemudian untuk mengamankan TKP, justru bersekongkol untuk merekayasa olah TKP yang menyatakan Sholihin menghantam celurit ke lengan petugas yang menembaknya. Begitu hasil “olah TKP” beres, Polda Jatim menyatakan penembakan Sholihin sudah “sesuai prosedur”. Namun, dengan rekayasa inilah yang kemudian membuka kedok para petugas Polres Sidoarjo yang dituduh telah memutarbalikkan fakta, sehingga diprotes oleh ratusan warga tetangga Sholihin dan beberapa elemen NU. Dengan wafatnya Sholihin, maka keluarga yang ditinggalkan kehilangan tulang punggungnya, dua anaknya kehilangan seorang ayah, serta GP Ansor kehilangan kadernya. Disusul pula dengan risiko tinggi melenceng, seperti yang dialami Sri Meldiawati (28) – seorang perempuan yang sedang mengandung enam bulan – menderita luka tembak di bagian dagunya akibat tembakan petugas Polsekta Samarinda Ilir berinisial Briptu RN pada 4 Maret 2011. Risiko mematikan menimpa Daeng Talla (45) – tertembus peluru di bagian belakang telinga dan menembus masuk ke kepala bagian kirinya yang menyebabkannya terbunuh – Umar (29) dalam keadaan kritis, serta dua orang lainnya, Baso dan Pacu, mengalami luka tembak di bagian lengan dan paha yang dilakukan petugas Polsek Uluere Bantaeng dan Polsek Kelara Jeneponto ketika mengejar pelaku curanmor yang lari ke lokasi resepsi pernikahan itu.

Tidak berarti selama para tersangka ditahan, mereka tidak mengalami penyiksaan dan perlakuan yang kejam oleh petugas kepolisian. Sejumlah kasus menunjukkan bagaimana penyiksaan dan perlakuan yang kejam banyak berlangsung dalam tahanan kepolisian, ruang-ruang yang relatif tertutup dan tanpa risiko terkena orang lain. Marselinus Jeramun mengaku diperlakukan kasar oleh aparat kepolisian Polres Manggarai Barat (Mabar) sejak ditangkap dan ditahan Polres di Labuan Bajo, NTT, Sabtu (11/6). Bahkan Kris Bayudi disiksa hanya untuk memperoleh pengakuan sebagai pembunuh yang dilakukan oleh petugas Polda Metro Jaya. Dugaan penyiksaan dalam tahanan yang membutuhkan keterlibatan Mabes Polri dialami dua anak – Faisal Akbar (14) dan Budri M Zen (17) – yang dilakukan oleh petugas Polsek Sijunjung, Sumatera Barat. Pada 28 Desember 2011, kedua anak ini meninggal dalam kondisi sangat mengenaskan: leher patah, luka-luka, lebam dan memar di tubuh mayat mereka.

Sedikitnya berlangsung 562 kasus pelanggaran hak-hak tersangka maupun dampak yang ditimbulkan oleh tindakan dan perilaku petugas kepolisian, dengan 1.394 orang menjadi korban, sebanyak 148 orang mengalami kematian dan 717 orang menderita luka-luka. Pada umumnya, para tersangka yang dilanggar ini berasal dari kalangan miskin dan tersisih. Pelanggaran ini dilakukan sebanyak 709 pelaku yang terdiri dari kepolisian (Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri), kejaksaan, Presiden dan pimpinan DPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, Rutan, Lapas, Sekolah, dan Satpol PP. Terbanyak dilakukan oleh Polres dengan 329 kali keterlibatan, 285 kali keterlibatan Polsek, 42 kali keterlibatan Polda, dan 23 kali keterlibatan kejaksaan. Para pelaku ini sedikitnya melakukan 2.282 tindak pelanggaran terhadap tersangka dan dampak atas tindakannya, dengan sebanyak 2.007 kali hak yang dilanggar di mana hak yang paling banyak dilanggart adalah hak atas keutuhan diri/tubuh (1.296 kali). Tipologi pelanggaran paling banyak adalah pelanggaran dari kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), sebanyak 1.376 kali.

Sangat banyak pelanggaran yang dilakukan polisi itu justru dengan menggunakan kekuatan dan senjata api secara berlebihan atau tidak proporsional. Sedikitnya 468 kasus penembakan tersangka kriminal dan “tersangka politik” yang dilakukan polisi. Tidak kurang 681 orang menderita luka tembak dan 136 orang mati ditembak. Peristiwa ini berlangsung ketika polisi melakukan penangkapan dan dipastikan berada di ruang-ruang terbuka. Namun dampak tindakan ini tidak kurang pula sebanyak 19 orang menjadi korban salah tembak atau disebut “peluru nyasar”. Polisi juga diduga melakukan tindakan salah tangkap dan “kejar target” penanganan kasus, sehingga sedikitnya 33 orang menjadi korban dan banyak dari mereka menderita penyiksaan dan perlakuan yang kejam.

Dalam menahan tersangka, polisi cenderung menahannya dalam waktu yang panjang. Dari belasan kasus yang diteliti, polisi menahan tersangka dalam rentang 26-88 hari. Dalam ruang-ruang tahanan tertutup ini banyak berlangsung penyiksaan dan perlakuan kejam yang masih sedikit diketahui. Tindakan ini hanya dapat terungkap ketika para tersangka mulai bicara, atau ketika mereka keluar setelah menjadi mayat. Para tersangka yang menderita luka dalam tahanan polisi disebabkan penyiksaan sedikitnya 36 orang korban. Sedangkan korban yang mati karena penyiksaan dan perlakuan kejam, sekurang-kurangnya 12 orang. Petugas juga melakukan perkosaan atas tersangka perempuan di tahanan Polresta Jayapura dan Polres Palangkaraya.

Metode kekerasan dalam pelanggaran hak-hak tersangka itu sedikit ada 25 jenis metode. Pemukulan dengan menggunakan tangan kosong termasuk banyak variasinya seperti menampar, melepaskan tinju dan kepalan (termasuk tonjok), menjentikkan jari, menjewer telinga, dan mencubit Jenis menyuruh jalan berjongkok adalah yang terbanyak, yakni sedikitnya 102 kali. Dengan berbagai jenis metode ini tindak pelanggaran ini ditujukan pada sejumlah bagian tubuh tersangka. Sedikitnya ada 24 titik sasaran kekerasan ke tubuh. Terbanyak ditujukan pada kepala, sebanyak 59 kali.

Pola pelanggaran hak-hak tersangka ini tidak hanya bersifat prosedural, namun lebih dari itu adalah dengan menggunakan metode kekerasan yang beragam terutama senjata api. Pelanggaran ini berlangsung berulang kali dan merata di 24 provinsi. Setiap terjadi pelanggaran serius atas hak-hak manusia, pimpinan kepolisian sering menutupinya dengan pernyataan sudah “sesuai proaedur”. Pernyataan ini bahkan dilakukan atas dugaan suatu serangan terencana atas penduduk sipil sebagaimana yang terjadi di kawasan Pelabuhan Sape, Bima, NTB, dengan mengerahkan sekitar 800 personel yang dilengkapi senjata api, tameng dan pentungan, mobil water canon dan gas air mata, pengepungan lewat darat dan laut, pasukan polisi menembaki warga yang menduduki Pelabuhan Sape secara damai tanpa kekerasan. Pelanggaran ini – betapa pun seriusnya pelanggaran tersebut – banyak dibebaskan dari tanggungjawab bahkan terhadap pembunuhan secara tidak sah atau pembunuhan acak.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia merekomendasikan :

1) PBHI merekomendasi pemerintah untuk membantu Polri secara lebih serius dalam mengubah cara kepolisian menangani berbagai kasus tindak pidana maupun demonstrasi damai, sengketa lahan dan perselisihan perburuhan supaya lebih menghormati hak-hak manusia. Salah satunya adalah penggunaan kekuatan dan senjata api terutama ketika polisi melakukan penangkapan. Terlalu besar dampaknya bukan saja luka tembak dan cacat, namun juga merenggut hidup banyak tersangka. Tindakan polisi juga sangat berisiko orang lain terkena sasaran. Dampak lainnya, polisi bisa semakin kehilangan kepercayaan publik.

2) Tanggung jawab kepolisian atas tindak pelanggaran hak-hak tersangka merupakan sesuatu yang serius. Tersangka disiksa atau ditembak, bukanlah kesalahan etika atau disiplin, melainkan tindakan yang langsung tertuju pada keutuhan diri/tubuh. Impunitas yang melekat pada polisi pelanggar hak-hak tersangka, khususnya pelanggaran serius, perlu segera diakhiri. Pemerintah dan DPR perlu merancang delik pidana khusus tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, supaya polisi bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pemegang otoritas penegak hukum, bukan sebagai pribadi.

3) PBHI menganjurkan Polri belajar dari pengalaman kasus kesalahan petugas Polres Sidoarjo terhadap Riyadhus Sholihin. Kebiasaan pimpinan kepolisian menutupi kesalahan petugasnya tidak bermanfaat bagi kemajuan polisi secara kelembagaan, karena selain menguras energi, juga biaya dan ditambah caci-maki. Wewenang yang dimiliki polisi memang unik, diskresi, namun dengan itu pula polisi dituntut tanggung jawab yang sama berat atau gentingnya. Pada titik mana polisi harus manahan tindakan yang sewenang-wenang, serta pada titik mana pula rentetan tindakannya tidak berubah buas, kejam dan tidak berperi kemanusiaan.

4) PBHI merekomendasi Polri untuk terbuka supaya dapat mengakui berbagai dugaan pelanggaran hak-hak tersangka telah dilakukan para petugasnya. Dengan pengakuan ini Polri perlu mengiringi pengisian norma dan standar hak-hak manusia bagi seluruh petugasnya supaya dapat terkoneksi ke dalam pikiran dan kelembagaan untuk menandingi praktik dan kebiasaan sewenang-wenang, kejam dan tidak manusiawi. Standar ini lebih memperkuat profesionalitas polisi bukan dengan cara menggunakan kekuatan yang tidak proporsional. Profesionalisme polisi akan menyumbang bagi perbaikan sistem peradilan kriminal.

5) PBHI merekomendasikan Komnas HAM memperkuat fungsinya dalam pemantauan dan investigasi untuk membantu Polri dalam memberikan jalan keluar dari kebiasaan melakukan praktik dan tindakan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat terhadap tersangka. Sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari kepentingan politik, Komnas HAM juga dibekali wewenang berdasarkan hukum (UU) untuk digunakan dan berperan dalam memajukan Polri sebagai elemen penting dalam sistem peradilan kriminal, mengawasi perilaku Polri dengan HAM.

6) PBHI percaya banyak pihak membutuhkan polisi yang menghormati hak-hak manusia, khususnya hak-hak tersangka, tidak dituduh sebagai polisi brutal, atau polisi penyiksa. Dengan kebutuhan ini maka partisipasi publik dalam pengawasan perilaku kepolisian sangat penting untuk mendorong perubahan polisi yang lebih bertindak manusiawi, sedikitnya mendorongnya bertanggungjawab. Partisipasi ini dapat berupa mempersoalkan dugaan pelanggaran hak-hak tersangka, mengajukan gugatan ke pengadilan, atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat memperkuat polisi bertanggungjawab.

Penulis : 

Suryadi Radjab, Esti Nuringdyah, Totok Yuliyanto, Imas Delilah, Abdurohman

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.