All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Pers Release
Jan 26

Pendekatan Sosial dan Kesehatan bagi pengguna Narkotika

SELAIN permasalahan Korupsi dan Terorisme, permasalahan perdagangan gelap narkotika menjadi salah satu hal yang menakutkan bagi setiap negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Letak Indonesia yang strategis dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia menjadikan Indonesia menjadi pangsa pasar dan wilayah transit yang strategis bagi perdagangan gelap narkotika. Walaupun sampai saat ini belum ada angka jelas pengguna narkotika Indonesia namun berbagai pihak meyakini jumlah pengguna narkotika terus menerus meningkat dari tahun ketahun, walaupun disalah satu sisi sudah banyak pula pengedar maupun pengguna narkotika yang dihukum oleh Negara karena menggunakan, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Banyak pihak mengagap UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika gagal menjalankan fungsinya memberikan aturan mengenai narkotika di Indonesia, sehingga diperbaharui dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Banyak pihak yang berharap UU No 35 Tahun 2009 tetang Narkotika (UU Narkotika) memberikan peran lebih di bidang pendekatan kesehatan dan sosial bagi pengguna narkotika dan menjadikan pemidanaan sebagai sarana terakhir bagi pengguna narkotika. Harapan tersebut belum semuanya terpenuhi, karena UU Narkotika masih sangat tarik menarik melihat pengguna narkotika. Di satu sisi UU Narkotika memiliki tujuan untuk memberikan jaminan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, namun dalam ketentuan di dalamnya jaminan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika digantikan oleh korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika. Jaminan rehabilitasi medis dan kesehatan bagi penyalahguna sangat tergantung terhadap keputusan oleh hakim yang memeriksa perkara pengguna narkotika, namun dalam prakteknya hal tersebut terbatas bila pengguna didakwa sebagai penyalahguna. UU Narkotika juga masih  kental dengan penggunaan pendekatan pemidanaan dengan unsur-unsur didalamnya yang tidak jelas membedakan antara pengguna, distributor, Bandar dan produsen narkotika.
Sebagai contoh Pengguna narkotika karena kecanduaan harus membeli narkotika secara melawan hukum dan tanpa hak, kemudiaan narkotika tersebut dimiliki atau dikuasai, baru setelah itu digunakan untuk dirinya sendiri. Berbagai rangkaiaan tindakan untuk menyalahgunakan narkotika tersebut dapat dikenakan tiga pasal sekaligus yakni Pasal 127 dengan ancaman hukuman maksimum 4 tahun, Pasal 112 dengan ancaman hukuman minimum 4 tahun dan maksimum 12 tahun dan Pasal 114 dengan ancaman hukuman minimum 5 dan maksimum 20 tahun.
Tingginya ancaman hukuman bagi pengguna narkotika dengan kurangnya pengaturan akses pendekatan kesehatan dan sosial melalui rehabilitasi bagi pengguna, mengakibatkan banyak pengguna narkotika yang harus dihukum tanpa diberikan akses kesehatan dan rehabilitasi. Upaya pendekatan pemidanaan tanpa memperhitungkan akses rehabilitasi medis dan sosial di dalamnya, tidak menyelesaikan permasalahan peredaran gelap narkotika, karena siklus akan terulang setelah pengguna keluar dari penjara. Lebih parah, upaya pendekatan pemidanaan menimbulkan permasalahan beralih ke tempat-tenpat penahanan di mana akhirnya peredaran gelap narkotika di dalam tahanan semakin berkembang . Ditambah dengan beredarnya juga penyakit menular serta secara tidak langsung tempat penahanan menjadi kelebihan dari kemampuan daya tampung.
Berdasarkan laporan tahunan BNN 2010 Sampai Oktober 2010  Kepolisiaan Republik Indonesia mengungkap 23.820 kasus narkotika dengan 31.963 orang menjadi tersangka, dan 61 jaringan sindikat narkoba. http://www.bnn.go.id/
Pentingnya pendekatan kesehatan dan sosial bagi pengguna narkotika melalui pemberiaan akses rehabilitasi medis dan sosial mendapatkan perhatiaan oleh Mahkamah Agung RI dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahguna dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga pengguna narkotika yang terbukti bersalah menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dengan jumlah yang ditentukan dapat mengakses pendekatan kesehatan dan sosial melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk penjalanan hukuman. Namun hal tersebut masih terdapat kejanggalan, karena  pengguna narkotika selama menjadi tersangka ataupun terdakwa belum mendapatkan akses rehabilitasi medis dan sosial, hal ini menimbulkan ketidakjelasan karena hakim harus memutus pecandu harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial serta pidana penahanan karena sebelumnya pengguna narkotika ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
Rancangan peraturan pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika yang akan disahkan oleh Presiden RI, masih belum secara rinci mengatur pelaksanaan pemberiaan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika ketika menjalani proses peradilan. Hanya terdapat satu ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) yang menyatakan “Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter” sedangkan dalam Pasal 13 ayat (5) disebutkan “ketentuaan lebih lanjut megenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Menteri setelah berkordinasi dengan instansi pihak terkait.
Sebenarnya upaya pendekatan kesehatan dan sosial dapat dilakukan, ketika pengguna narkotika belum masuk proses peradilan dengan menyediakan tempat-tempat rehabilitasi. Ketika pengguna masuk proses peradilan maka menjadi kewajiban pejabat yang menahan, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan untuk memberikan akses kesehatan dan sosial dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial. Peranan pemberiaan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika yang sedang menjalani proses peradilan merupakan bentuk tanggung jawab Negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia khususnya mendapatkan akses kesehatan dan sebagai wujud perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Pemberiaan akses rehabilitasi juga sangat berperan dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika serta mencegah penggunaan narkotika illegal di  tempat-tempat penahanan. Sayangnya sampai saat ini Pemerintah belum siap dalam mewujudkan pendekatan kesehatan dan sosial bagi pengguna narkotika yang sedang dalam proses peradilan.
Pernyataan Kepala BNN dalam Simposium Pemulihan akibat penyelahgunaan Narkoba seasia ke V di Jakarta disebutkan berdasarkan data hanya 17.734 orang pecandu yang mengakses layanan terapi baik rawat jalan maupun rawat inap pada tahun 2009. Jumlah itu sama dengan 0,5% pecandu dari angka 3,6 juta pecandu di Indonesia. http://www.inilah.com/
Berdasarkan hasil pertemuaan antara PBHI dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan pemberiaan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika baik lembaga peradilan maupun lembaga pemerintahan yang memberikan layanan rehabilitasi medis dan sosial, memiliki keinginan yang sama agar pendekatan kesehatan dan sosial lebih diutamakan bagi para pengguna narkotika baik ketika pengguna narkotika sedang menjalani proses peradilan maupun sebelum menjalani proses peradilan.
Oleh karena itu kami Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki perhatian terhadap upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika dengan cara pendekatan kesehatan dan sosial dengan ini meminta kepada Presiden RI beserta jajaranya yang memiliki tanggung jawab atas penanggulangan dampak buruk narkotika untuk :
1. Memandang permasalahan pengguna narkotika bukan sebagai tindakan yang dapat dihapuskan dengan pemberian efek jera semata melalui pemidanaan, tanpa memperhatikan pendekatan kesehatan dan sosial.
2. Secara lebih serius memperhatikan hak-hak pengguna narkotika untuk mendapatkan akses kesehatan dan sosial baik sebelum dan sesudah proses peradilan
3. Melalui jajaran Kementerian dan sektor-sektor terkait yang berada di bawah Pemerintahan RI, mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan pendekatan sosial dan kesehatan bagi para pengguna narkotika
4. Memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM bagi pengguna narkotika.
 
Jakarta, 26 Januari 2011
BADAN PENGURUS NASIONAL
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA - PBHI
 
 
Angger Jati Wijaya
SELAIN permasalahan Korupsi dan Terorisme, permasalahan perdagangan gelap narkotika menjadi salah satu hal yang menakutkan bagi setiap negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Letak Indonesia yang strategis dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia menjadikan Indonesia menjadi pangsa pasar dan wilayah transit yang strategis bagi perdagangan gelap narkotika. Walaupun sampai saat ini belum ada angka jelas pengguna narkotika
Read more...
Print PDF
Jan 10

Gayus, Monumen Busuk Penegakan Hukum di Negeri Kita

KASUS GAYUS HP TAMBUNAN nampaknya masih akan terus memunculkan kontroversi di ranah penegakan hukum dan penuntasan kasus korupsi, yang sekaligus mencoreng dua wajah sekaligus. Pertama, wajah aparat penegak hukum kita yang tidak saja trampil memperpanjang mata rantai tindakan koruptif, menyalahgunakan wewenang, serta mengkapitalisasi kerancuan perundangan. Tetapi sekaligus melalui otoritasnya telah memanfaatkan serta memainkan lemahnya perangkat serta mekanisme pengawasan.

Kedua, tradisi tindakan hukum terhadap aparat penegak hukum yang telah nyata-nyata menyalah gunakan kewenangan, dengan memposisikan kesalahan tersebut seolah-olah berdiri sendiri, terpisah dari kepentingan aktor-aktor kekuasaan politik maupun kekuasaan modal, serta melokalisir menjadi penyimpangan dan atau kejahatan oknum-oknum.
Sementara di sisi lain, kasus Gayus HP Tambunan yang sejak awal mencuat telah menjadi kontroversi dan nyata-nyata melibatkan jaringan kejahatan yang berada di balik lembaga resmi penegakan hukum, tidak pernah dimaknakan bahwa ada design besar kejahatan terorganisir yang berdampak pada kerugian negara, yang patut diduga telah bekerja jauh sebelum kasus Gayus HP Tambunan terbongkar dan menjadi sorotan publik.
Oleh karena itu terhadap kasus Gayus HP Tambunan yang telah nyata-nyata menjadi monumen busuk penegakan hukum di negeri kita, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyampaikan pernyataan sikap:
Pertama, mendesak kepada Presiden RI melalui otoritas dan kewenangan kepemimpinannya untuk mengkonsolidasi serta mendorong aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus Gayus secara menyeluruh, terbuka, serta menghadirkan keteladanan atas tindakan hukum yang tegas dan tak pandang bulu, terhadap siapapun yang langsung maupun tidak terlibat di dalam mata rantai kejahatannya.
Kedua, mengingat bahwa dampak, modus, dan jaringan kejahatan yang dilakukan oleh Gayus HP Tambunan menyajikan fakta dan indikasi atas fakta terlibatnya kepentingan politik, apparatus penegak hukum dan kekuatan kapital di negeri kita, maka terhadap penuntasan kasus Gayus HP Tambunan tak harus dibayangi kegamangan politik yang kemudian bersembunyi di
 
balik kekhawatiran intervensi, campur tangan, maupun ketidak percayaan kepemimpinan atas proses, mekanisme dan aparat penegak hukum.
Ketiga, sebagai langkah strategis KPK harus di dorong untuk segera mengambil alih penanganan dan penuntasan kasus Gayus HP Tambunan, terutama dalam upaya membongkar seluruh jaringan kejahatan yang langsung maupun tidak berada di balik kasus Gayus HP Tambunan.
 
Jakarta, 10 Januari 2011
BADAN PENGURUS NASIONAL
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA – PBHI
 
 
Angger Jati Wijaya
Ketua
 

KASUS GAYUS HP TAMBUNAN nampaknya masih akan terus memunculkan kontroversi di ranah penegakan hukum dan penuntasan kasus korupsi, yang sekaligus mencoreng dua wajah sekaligus. Pertama, wajah aparat penegak hukum kita yang tidak saja trampil memperpanjang mata rantai tindakan koruptif, menyalahgunakan wewenang, serta mengkapitalisasi kerancuan perundangan. Tetapi sekaligus melalui otoritasnya telah memanfaatkan serta memainkan lemahnya perangkat serta mekanisme pengawasan.

Read more...
Print PDF
Jan 07

Ancaman atas Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul di Bandung

Kegiatan Setara Institute, FGD (Focus Group Discussion) dengan topik bahasan “Menghapus Diskriminasi, Membangun Perlindungan Holistik Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Jawa Barat” yang berlangsung pada 6 Januari 2011 di Bandung, telah mendapat ancaman dari sekelompok orang yang mengaku berasal dari Front Pembela Islam (FPI) berkehendak membubarkannya. Sedangkan petugas intel kepolisian menyatakan tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan kegiatan ini tidak ada izin.
 
Dengan ancaman atau intimidasi dari sekelompok orang dan sikap petugas kepolisian Bandung itu, maka Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) perlu menyampaikan sikap terbuka.
 
1. Kegiatan FGD adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul yang dijamin UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, serta UU No. 12/2005. Kebebasan ini bukan saja wajib dihormati, namun juga dilindungi oleh aparat keamanan dan penegak hukum bila timbul ancaman atau gangguan dari pihak ketiga.
 
2. Kegiatan ini tidak berada dalam wilayah UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, karena dilakukan di ruang tertutup dan damai, sehingga tidak ada keharusan untuk melakukan pemberitahuan kepada aparat kepolisian. Apalagi diperlukan izin.
 
3. Kewajiban dan tugas polisi adalah melindungi realisasi kebebasan setiap orang tanpa diganggu atau diancam. Bukan sebaliknya, meminta penyelenggara FGD menghentikan kegiatan mereka. Polisi harus menghadapi para pengancam atau pengganggu, dan tidak lembek atau memberikan kesan “membebek” dan “tunduk” pada pengancam.
 
 
 
4. Berdasarkan laporan-laporan monitoring dan kajian Setara Institute, tidak ada yang mendeskreditkan umat Islam, melainkan justru mengungkapkan orang atau kelompok yang kerap mengancam, mengintimidasi, bahkan melakukan perusakan dan penganiayaan terhadap orang-orang yang menjalankan ibadah, mendirikan rumah ibadah, berbicara dan berekspresi, dan menjalankan kegiatan usaha, hanya karena tidak sepandangan.
 
5. PBHI mengingatkan Polwiltabes Bandung untuk mematuhi hukum dan tidak terkesan “tunduk” pada sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya pada pihak lain.
 
 
Jakarta, 7 Januari 2011
Badan Pengurus Nasional
 
Suryadi Radjab
Sekretaris
 
 
 

Kegiatan Setara Institute, FGD (Focus Group Discussion) dengan topik bahasan “Menghapus Diskriminasi, Membangun Perlindungan Holistik Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Jawa Barat” yang berlangsung pada 6 Januari 2011 di Bandung, telah mendapat ancaman dari sekelompok orang yang mengaku berasal dari Front Pembela Islam (FPI) berkehendak membubarkannya. Sedangkan petugas intel kepolisian menyatakan tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan kegiatan ini tidak ada izin.

Dengan ancaman atau intimidasi dari sekelompok orang dan sikap petugas kepolisian Bandung itu, maka Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) perlu menyampaikan sikap terbuka.

  1. Kegiatan FGD adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul yang dijamin UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, serta UU No. 12/2005. Kebebasan ini bukan saja wajib dihormati, namun juga dilindungi oleh aparat keamanan dan penegak hukum bila timbul ancaman atau gangguan dari pihak ketiga.
Read more...
Print PDF
Jun 13

Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan diluar kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Tidak Cukup Menyelesaikan Masalah Penahanan

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Kementrian Keuangan, dan Jaksa Agung Basrief Arif menandatangani kesepakatan bersama tentang pengelolaan cabang Rumah Tahanan diluar kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Nota kesepahaman ini diprakarsai oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, dengan salah satu pertimbangan bahwa saat ini cabang Rumah Tahanan yang berada diluar Kementrian Hukum dan HAM tidak mempunyai aturan yang baku tentang pengelolaan Cabang Rutan yang baik, sehingga timbul masalah-masalah dengan memperhatikan instruksi presiden tentang Tata Kelola Rumah Tahanan Negara (Rutan).
 
PBHI mendukung Nota Kesepahaman yang diprakarsai oleh Menteri Hukum dan HAM, meskipun, berdasarkan penilaian PBHI, masih diperlukan prakondisi yang tepat atas kondisi Rumah Tahanan yang dikelola oleh Kementrian Hukum dan HAM sendiri  sebelum nota kesepahaman ini ditandatangani. Pemerintah harus merumuskan langkah tindak lanjut yang tepat, dan layak bagi Rumah Tahanan. Rumusan langkah tindak lanjut ini, akan lebih baik dilakukan dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, sebagai penyeimbang, agar prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam perumusan kebijakan dapat dicapai.
 
PBHI dalam hal ini berharap, bahwa Nota Kesepemahaman ini bukan hanya dibuat dengan dasar pertimbangan efisiensi anggaran dan ketidakmampuan Lembaga Pemasyarakatan menampung jumlah tahanan yang tiap tahun semakin bertambah. Namun juga upaya solutif atas ketidakberesan pengelolaan rumah tahanan, termasuk ketidaksesuaian antara praktik didalam tahanan dengan rumusan ketentuan Internasional tentang Standard Minimum rules for the Treatment of Prisoners. Termasuk diantaranya, meniadakan praktik hukuman merendahkan martabat dan perlakuan buruk terhadap tahanan.
 
Tanpa prakondisi yang tepat berupa langkah tindak lanjut yang berbasis pada ketentuan Standard Minimum for the Treatment of Prisoners upaya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ttg pengelolahan cabang tahanan di luar Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam menggagas MOU dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia tentang “Pengelolaan Rumah Tahanan (rutan) diluar Kementerian Hukum dan HAM” tidak akan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan ketidak beresan tata kelola cabang rutan khususnya tentang penempatan tahanan kelebihan kapasita tahanan di Indonesia yang membawa akibat langsung terhadap maraknya pelanggaran HAM terhadap orang yang ditahan.
Permasalahan penahanan tidak hanya terletak pada kondisi ruang-ruang tahanan, namun bila dilihat secara pengaturan hal ini disebabkan masih besarnya kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap masing-masing instansi penegak hukum (Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung RI) untuk melakukan penahanan terhadap orang yang disangkakan melakukan tindak pidana diatas lima tahun dengan hanya dengan asumsi terjadinya tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, dengan jangka waktu penahanan yang dapat mencapai 700 hari, tanpa adanya mekanisme kontrol yang jelas apakah penahanan tersebut memang dibutuhkan atau tidak.
Konvensi hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005 secara tegas menyatakan “Setiap orang yang ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian”
Politik penegak hukum yang lebih menekankan kepada penahanan terhadap tersangka mengakibatkan melonjaknya orang-orang yang ditahan yang mengakibatkan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM didalam ruang-ruang tahanan. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia sebagai organisasai masyarakat yang memiliki visi “Terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, dengan ini menyatakan :
 
1. Meminta Departemen Hukum dan HAM secara serius untuk segera merumuskan rencana tindak lanjut atas Nota Kesepahaman ini dalam bentuk rumusan tata kelola rumah tahanan dengan mengacu pada ketentuan Standard Minimum for the Treatment of Prisoners dan jangka waktu penahanan oleh penyidik berdasarkan ketentuan internasional
2. Menuntut jaminan pemerintah terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa yang ditahan sebagiamana diatur dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik.
3. Meminta Pemerintah khususnya Eksekutif dan Legislatif dengan melibatkan masyarakat sipil secara serius melakukan pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia khususnya mengenai kewenangan penahanan.
Jakarta, 13 Juni 2010
BADAN PENGURUS PBHI NASIONAL
 
Angger Jati Wijaya
Ketua

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Kementrian Keuangan, dan Jaksa Agung Basrief Arif menandatangani kesepakatan bersama tentang pengelolaan cabang Rumah Tahanan diluar kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Nota kesepahaman ini diprakarsai oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, dengan salah satu pertimbangan bahwa saat ini cabang Rumah Tahanan yang berada diluar Kementrian Hukum dan HAM tidak mempunyai aturan yang baku tentang pengelolaan Cabang Rutan yang baik, sehingga timbul masalah-masalah dengan memperhatikan instruksi presiden tentang Tata Kelola Rumah Tahanan Negara (Rutan).

PBHI mendukung Nota Kesepahaman yang diprakarsai oleh Menteri Hukum dan HAM, meskipun, berdasarkan penilaian PBHI, masih diperlukan prakondisi yang tepat atas kondisi Rumah Tahanan yang dikelola oleh Kementrian Hukum dan HAM sendiri  sebelum nota kesepahaman ini ditandatangani. Pemerintah harus merumuskan langkah tindak lanjut yang tepat, dan layak bagi Rumah Tahanan. Rumusan langkah tindak lanjut ini, akan lebih baik dilakukan dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, sebagai penyeimbang, agar prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam perumusan kebijakan dapat dicapai. 

Read more...
Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.