All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Pers Release
Aug 05

Presiden Jokowi Jangan Pungut Pasaldari Comberan Sejarah Kolonial

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) meminta Presiden Jokowi untuk tidak lagi memungut “pasal karet” (haatzai artikelen) – khususnya penghinaan kepala negara atau presiden – yang digunakan menghukum orang yang menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum yang bersumber dari comberan sejarah kolonial Hindia Belanda. Tidak perlu juga Presiden Jokowi mengikuti jejak buruk hakim Sarpin Rizaldi yang menyeret dua anggota Komisi Yudisial (KY) sebagai tersangka atas tuduhan “pencemaran nama baik”, karena sumbernya sama saja, yakni comberan kolonial.

Ada beberapa alasan yang memperkuatnya. Pertama, masyarakat Indonesia tidak lagi berada dalam kontrol pemerintahan kolonial yang bertujuan mencegah perlawanan nasional atas penjajahan. Kedua, sejak 1998, sudah berakhir regim otoriter Soeharto yang mengantarkan masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih demokratis. Ketiga, negara Republik Indonesia (RI) sudah menjadi peserta dalam perjanjian atau hukum hak-hak manusia internasional (international bill of human rights).

Terutama dengan menjadi peserta dalam perjanjian hak-hak manusia internasional itu, maka semua aparat dan pejabat negara atau publik dibebankan kewajiban untuk menghormati hak-hak sipil dan politik, khususnya hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat. Ekspresi orang yang mengeritik dan mengejek atau membakar gambar dalam suatu nada protes harus dilihat dalam koridor ketiga kebebasan itu.

Tidak perlu presiden atau hakim merasa tersinggung atau terhina. Tidak boleh pula kritik atau kebebasan berbicara diplintir menjadi tindak pidana dengan menerjunkan aparat kepolisian untuk menangkap dan menahan orang yang mengekspresikan kebebasannya. Presiden Jokowi tidak perlu menjadi Soeharto atau setengah Soeharto. Cukup Soeharto saja yang tercatat dalam sejarah kelam hak-hak manusia di Indonesia. Bahkan, Presiden Jokowi tidak patut pula mengulangi sejarah Presiden Megawati yang mengadili sejumlah aktivis mahasiswa yang protes pada 2001.

Banyak kepala negara atau pejabat di seluruh dunia menjadi sasaran kritik, ejeken atau pernyataan yang pedas lainnya, apa pun hasil dari kebijakan dan program mereka. Namun, semua itu menjadi pengingat bahwa masih ada yang harus diperbaiki dalam pemerintahannya. Sebaliknya mencegahnya untuk tidak menggelar praktik yang sewenang-wenang terhadap hak-hak manusia.

PBHI menyarankan Presiden Jokowi untuk senantiasa mematuhi hukum hak-hak manusia bukan saja karena sudah menjadi peserta dalam hukum hak-hak manusia internasional, namun juga sudah dikandung dalam UUD 1945 hasil perubahan dan UU No. 39/1999 tentang HAM. Mematuhi hukum HAM berarti menghormati hak setiap orang yang mengekspresikan kebebasannya. Perilaku presiden seperti ini penting untuk menjadi contoh bagi para pejabat lainnya supaya tidak mengulangi langkah hakim Sarpin

Hormat kami 

Seketaris Badan Pengurus Nasional 

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Suryadi Radjab

Print PDF
Feb 17

Presiden Praperadilanpun Bisa Sewenang Wenang

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyesalkan bukan saja atas berlarut-larutnya sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam mengambil keputusan terhadap nasib Komjen Budi Gunawan (BG) yang “digantung” sebagai calon Kapolri, namun juga diiringi dengan putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan pada 16 Februari 2015.

PBHI menilai keputusan hakim Sarpin – pernah membebaskan terdakwa korupsi – di luar wewenangnya yang sudah diberikan KUHAP untuk mengadili dugaan pelanggaran hak-hak tersangka, dalam hal ini hak-hak BG sebagai tersangka korupsi penerimaan gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK. Karena, yang diterima dan dikabulkannya adalah pembatalan status tersangka BG, pertama kali terjadi yang membuka celah lebar bagi setiap tersangka menggugat status tersangka.

Tindakan hakim Sarpin itu dapat dianggap sebagai sewenang-wenang untuk mencabut wewenang KPK atas kelanjutan penyidikan BG. Tindakan ini didasarkan atas klaimnya sendiri sebagai hakim untuk melakukan “terobosan hukum”. Namun, buah “terobosan hukum” yang dimaksudkannya adalah memberikan ucapan selamat kepada BG dari tersangka. Bahkan juga, ucapan selamat dari Presiden Jokowi kepada BG di Istana Bogor.

Kendati sudah didesak berbagai pihak untuk segera mengambil keputusan, namun sikap Presiden Jokowi yang masih terus menunggu hasil praperadilan, akhirnya berujung pada pilihan yang sudah terjepit. DPR sudah menyetujui BG dan diperkuat dengan hasil praperadilan yang membatalkan statusnya sebagai tersangka korupsi.

Efek yang ditimbulkan dari sikap Presiden yang mengulur-ulur waktu dalam mengambil keputusan adalah “mengorbankan” KPK. Sejumlah elite politik, dengan dukungan sebagian pejabat Polri dan kalangan profesi hukum lainnya, sudah demikian gencar mengarahkan tekanan mereka untuk melemahkan KPK. Hampir tidak ada dukungan DPR, kecuali Fraksi Demokrat.

Kenyataannya, seluruh pimpinan KPK dan beberapa lainnya sudah dilaporkan kepada aparat Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri baik atas tuduhan melanggar etika maupun tuduhan pidana di masa sebelum mereka menjabat wakil ketua KPK. Sesudah Bambang Widjojanto (BW) ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri, pada 9 Februari giliran Abraham Samad menjadi tersangka “pemalsuan dokumen” keluarga oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) dan diumumkan sesudah hasil praperadilan BG. Sejumlah orang yang concern dengan KPK seperti putus asa: mengapa jadi begini?

Sungguhpun pilihan Presiden sudah terjepit, PBHI masih percaya ada celah yang diberikan konstitusi, yakni hak prerogatif Presiden yang tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Sebagai pemegang hak (baca: wewenang) ini Presiden Jokowi dapat menggunakannya dengan tepat untuk membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri, dan segera menentukan Kapolri baru. Keputusan batal lantik, Presiden dapat dinilai punya “nyali” oleh banyak orang.

Jakarta, 17 Februari 2015
Badan Pengurus Nasional PBHI



Suryadi Radjab
Sekretaris

Print PDF
Feb 09

Kebebasan Deny Indrayana Tidak Boleh Terpidana

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) tidak dapat membenarkan tindakan mereka yang tergabung dalam Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) pada 4 Februari 2015, yang melaporkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kepada Polres Metro Jakarta Barat atas tuduhan telah melakukan “pencemaran nama baik” terkait pernyataannya yang mengatakan Komjen Budi Gunawan (BG) menggunakan “jurus mabuk” untuk bertahan sebagai calon Kapolri yang gagal. Mengapa tuduhan pidana atas pendapat “jurus mabuk” tidak dapat dibenarkan?

Pertama, kedudukan BG adalah pejabat kepolisian. Dengan kedudukan ini sangat mungkin BG menuai sorotan sebagian publik. Sorotan umum dapat saja BG disanjung atau didukung, namun ada pula yang tidak mendukung bahkan menyampaikan pendapat atau kritik yang “pedas”. Sebagian pendapat dan ekspresi ini tersaji dalam media massa baik berbentuk teks dan gambar maupun video sebagai sarana yang mencerminkan kebebasan berpendapat (freedom of opinion).

Kedua, menjadi calon Kapolri yang sudah diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR, namun sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Sikap, pendapat bahkan desakan partai-partai dan kelompok pendukung BG adalah melantiknya sebagai Kapolri baru. Sebaliknya, pendapat, sikap dan ekspresi yang ditunjukkan oleh sebagian kelompok-kelompok non-partai adalah membatalkan pelantikan BG karena tersangka korupsi. Jadi, pada dasarnya dua kubu – kelompok pro BG dan anti BG – hanyalah ekspresi perbedaan pendapat.

Ketiga, setiap orang yang mengekspresikan kebebasan berada dalam lingkup hak-hak manusia, bukan tindak pidana. Istilah “jurus mabuk” yang dilontarkan Denny Indrayana adalah kritik atau opininya untuk menggambarkan jurus-jurus yang digunakan BG untuk bertahan dan masih mengincar jabatan Kapolri. Padahal KPK sudah menetapkannya sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi. BG masih berharap menempati jabatan sebagai pimpinan tertinggi penegak hukum: Kapolri. Secara moral politik, sikap bertahan atau tidak mau mundur ini tergolong buruk. BG tidak meneruskan “tradisi” mantan menteri/pejabat di era SBY. BG juga tidak mengikuti jejak Bambang Widjojanto (BW) yang meletakkan jabatan di KPK. Sehingga BG dapat dinilai tidak memberikan contoh “baik” di tubuh kepolisian.

Keempat, perbedaan pendapat antara kubu pro dan anti BG tidak termasuk ke dalam wilayah tindak pidana. Namun, kalau pelaku kebebasan berpendapat dijebloskan ke dalam tuduhan tindak pidana, maka akan menimbulkan kriminalisasi atas pelaku kebebasan tersebut. Kalau Polres Metro Jakarta Barat ceroboh atau memaksakan diri untuk melanjutkan laporan/aduan tentang pendapat Denny Indrayana, maka dapat dituduh balik atas Polres melukan kriminalisasi. Tidak ada tindak pidana, namun diada-adakan. Seandainya Denny dipenjara atas pendapatnya, maka inilah yang disebut tahanan politik (political prisoner). Sejumlah tahanan politik pernah berulang pada era Presiden Megawati pada 2001-2002 (Human Rights Watch, 2002).

PBHI meminta Presiden untuk mengawasi perilaku kepolisian di Jakarta yang dapat menggiringnya sebagai pelaku pelanggaran hak-hak manusia, khususnya dalam kaitan delik aduan pidana atas Denny Indrayana. Selain itu, PBHI juga mendesak Plt Kapolri untuk tidak meneruskan kasus ekspresi kebebasan dijebloskan ke dalam tindak pidana. Permintaan dan desakan ini untuk mencegah berulangnya keburukan pemerintah dan kepolisian di era Presiden Megawati.


Jakarta, 8 Februari 2015
Badan Pengurus Nasional PBHI


Suryadi Radjab
Sekretaris

Print PDF
Feb 05

Sesalkan Prilaku Berlebihan dalam Intrograsi BW

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) sesalkan perilaku penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang berlebihan dalam memeriksa atau menyidik Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka mengarahkan “keterangan palsu” atas seorang saksi, pada 3 Februari 2015. Perilaku ini berulang, karena sebelumnya, pada 23 Januari, tindakan berlebihan juga dilakukan petugas Bareskrim ketika menangkap. Dugaan perilaku berlebihan ini dapat mengarah pada pelanggaran hak-hak tersangka.

Perilaku petugas Bareskrim yang tidak patut dapat diindikasikan atas beberapa penggalan kejadian sebagai berikut. Pertama, rentang waktu penyidikan kedua ini justru berlangsung dalam tempo 11 jam dengan cecaran lebih seratus pertanyaan, padahal sangkaan tindak pidana yang dituduhkan terhadap BW hanyalah mengarahkan “keterangan palsu”. Mengapa begitu lama interogasi yang berlangsung dan begitu banyak daftar pertanyaan yang diajukan? Apa relevansi antara ratusan pertanyaan yang dicecar para petugas Bareskrim dengan tuduhan yang ditimpakan kepada BW? Apakah modus operandinya untuk membuat BW letih dan kehilangan fokus untuk menjawab? Bila demikian motif atau tujuannya, maka Bareskrim sedang mengarah pada praktik penyiksaan (torture) – pelanggaran hak-hak manusia yang berat.

Kedua, dengan menggunakan tenaga Provost, Bareskrim melakukan tindakan “mengusir” para penasehat hukum yang mendampingi BW ketika menghadapi interogasi para petugas Bareskrim adalah tidak patut. Ada penasehat hukum BW yang mengaku diintimidasi. Bareskrim juga hanya mengizinkan dua dari 20 penasehat hukum yang mendampingi BW dalam interograsi. Namun, dari 20 penasehat, mereka dapat bergantingan mendampingi BW.

Ketiga, para petugas penyidik Bareskrim tidak tegas – menghadapi keragu-raguan atau galau – dalam menetapkan pasal pidana yang disangkakan terhadap BW. Penasehat hukum BW mengungkapkan, semula pasal yang disangkaan adalah Pasal 242 KUHP juncto Pasal 55 KUHP pada 23 Januari, menjadi Pasal 242 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Sehingga terkesan bahwa Bareskrim mengubah seenaknya, dan yang semula adalah salah. Maka, penangkapan BW sebelumnya dapat dinilai tidak sah atau ilegal.

Keempat, memprotes sikap penyidik Bareskrim Polri yang tidak memberikan turunan atau salinan Berita Acara Pemeriksan (BAP). Sikap yang tidak memberikan berkas atau salinan BAP kepada BW atau penasehat hukumnya adalah perilaku yang berlawanan dengan Pasal 72 KUHAP. Selain itu, Bareskrim juga dapat dituduh berperilaku tidak transparan yang juga berlawanan dengan penegasan Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan ini PBHI mendukung sikap BW yang tidak bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipandang tidak relevan atau mengada-ada dibandingkan dengan tuduhan Bareskrim. PBHI juga mengapresiasi sikap BW yang tidak mangkir – menunjukkan keberanian – untuk memenuhi interogasi Bareskrim.

Namun demikian, perilaku yang berlebihan, mengubah pasal yang terkesan mengada-ada, daftar interogasi yang tidak relevan, serta sikap tidak transparan para petugas Bareskrim sangat disesalkan, telah mengulangi cara kerja yang buruk. Kerja yang buruk ini harus menjadi catatan bagi Presiden Joko Widodo yang sudah menegaskan “jangan ada kriminalisasi dan penegak hukum harus bekerja secara transparan”. PBHI juga meminta supaya Bareskrim mematuhi KUHAP dan hak-hak BW sebagai “tersangka”.

Jakarta, 5 Februari 2015
Badan Pengurus Nasional PBHI


Suryadi Radjab
Sekretaris

Print PDF
Jan 30

Presiden Jangan Pilih Kepala BIN Bermasalah !

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) perlu menyampaikan keberatan terhadap bakal calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang diduga mempunyai catatan buruk atau bermasalah, untuk menggantikan Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. Rekam jejak Kepala BIN yang bersih dari dugaan kejahatan politik atau serius maupun bertanggung jawab dalam pelanggaran hak-hak manusia, perlu menjadi kriteria dan tolok ukurmya.

Namun, sebelumnya PBHI perlu memberikan catatan yang tidak patut dilakukan Presiden Joko Widodo dalam mengangkat seorang partisan atau politisi Partai Nasdem, HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung pada 20 November 2014. Berikutnya, mencalonkan Komjen Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri pada 9 Januari silam dan KPK pun menetapkannya sebagai tersangka korupsi, yang berdampak kekisruhan antara KPK dan Mabes Polri, kendati belakangan diketahui bukan inisiatif Presiden atau diduga tekanan dari beberapa tokoh berpengaruh di partai-partai koalisi pendukung Presiden. Tambahan lagi, mengangkat sembilan orang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 19 Januari, yang banyak berasal dari partai kendati mantan Kepala BIN era Presiden Megawati, AM Hendropriyono batal diangkat.

Sejak November 2014, sudah muncul sedikitnya empat nama calon Kepala BIN, yaitu mantan Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara As’ad Said Ali di era Megawati, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi, serta Ketua Umum PKPI Letjen (Pur) Sutiyoso. Mereka tidak layak dan tidak patut diangkat menjadi Kepala BIN.

Sjafrie Sjamsoeddin diduga memiliki catatan yang bermasalah menjelang jatuhnya Soeharto, terkait atas keterlibatan dan tanggung jawabnya dalam beberapa peristiwa politik ketika menjadi Panglima Kodam Jaya, selain beberapa catatan kasus di Timor Leste sebelum hasil referendum resmi dimenangkan pihak prokemerdekaan pada 1999.

As’ad Said Ali diduga memiliki catatan buruk dalam kaitannya dengan pembunuhan berencana dan bernuansa konspiratif terhadap pembela hak-hak manusia Munir yang dioperasikan langsung oleh agen lapangan yang “merangkap” pilot Garuda yang sudah dipidana, yakni Pollycarpus Budihari Priyanto, menjelang putaran kedua Pemilu Presiden, September 2004. Sesudah bertaburan remisi (discount), Pollycarpus menikmati pembebasan bersyarat yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM di bawah Menkum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly asal PDIP.

Fachrul Razi memang belum diketahui dugaan keterlibatannya dalam operasi kejahatan politik militer di masa lalu, namun diduga terlibat klik para jenderal menjelang peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada BJ Habibie, khususnya tanggung jawabnya bersama mantan Panglima TNI Wiranto yang gagal mencegah Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998. Sedangkan Sutiyoso, selain partisan sebagai ketua partai, juga diduga bertanggung jawab atas penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996, Jakarta Pusat.

Mempertimbangkan catatan buruk itu, PBHI meminta Presiden Jokowi tidak memilih atau mengangkat salah seorang dari mereka menjadi Kepala BIN. Keberatan PBHI ini perlu dipertimbangkan supaya Presiden tidak mengulangi kekeliruan sebelumnya dalam mengangkat Jaksa Agung dari Nasdem dan mencalonkan Kapolri yang memiliki catatan harta kekayaan yang tidak dapat diklarifikasi maupun kedekatannya dengan beberapa petinggi partai. Kriteria tidak terlibat atau ikut atas dugaan kejahatan politik dan pelanggaran hak-hak manusia maupun dugaan korupsi, perlu menjadi pegangan Presiden.

Karena itu, PBHI juga meminta Presiden untuk melibatkan Komnas HAM dan KPK dalam melaporkan catatan mereka sebelum memilih dan mengangkat Kepala BIN. Selain itu, profesionalitas – bukan partisan politik – di bidangnya juga pantas dijadikan kriteria berikutnya supaya peristiwa yang mendera almarhum Munir tidak berulang.

Jakarta, 30 Januari 2015
Badan Pengurus Nasional PBHI



Suryadi radjab
Sekretaris

Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.