All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Pers Release
Mar 07

Pemkot Bogor dan Seluruh Muspida melakukan Pembangkangan Hukum

TANGGAL 09 Desember 2011 Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia  mengeluarkan putusan menolak Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Pemerintah Kota Bogor dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) antara GKI Taman Yasmin Bogor melawan Pemda Kota Bogor. Ini artinya bahwa IMB Gereja Taman Yasmin untuk mendirikan tempat ibadah dinyatakan legal dan atau sah secara hukum.

Akan tetapi anehnya Pemerintah Kota Bogor tetap bersikukuh untuk tidak melakukan pembongkaran rantai pagar/gembok/segel yang bertahun tahun menghalangi Jemaat Gereja Taman Yasmin untuk melakukan Ibadah dan kegiatan keagamaan yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

Dengan demikian tindakan pemerintah kota, tidak hanya merupakan tindakan pel;anggaran HAM, penyabotan atas hak konstitusional warga, tetapi juga tidak sepatutnya dilakukan oleh aparatur Negara dan pemimpin wilayah yang telah bersumpah serta berkomitmen untuk melaksanakan Pancasila, UUD Negara dan menjunjung tinggi hukum.

Read more...
Print PDF
Mar 03

Pembentukan Detasemen Anti Anarki Potensi Pelanggaran HAM

Rencana Polri membentuk Detasemen Anti Anarki untuk mengatasi berbagai kerusuhan massa dan tindakan kekerasan yang akhir-akhir ini terus terjadi, memang patut untuk diapresiasi. Terutama ketika secara eksplisit, dinyatakan bahwa pembentukan Detasemen Anti Anarki didorong oleh pengalaman tragedi Cikeusik dan Temanggung di mana kepolisian dinilai lamban melakukan tindakan kepolisian. Bahkan sejumlah opini melihat kepolisian seolah-olah melakukan pembiaran, sehingga tidak hanya lamban, tetapi meluasnya kekerasan dan jatuhnya korban serta kerusakan harta benda tak terhindarkan.

Oleh karena itu pembentukan Detasemen Aanti Anarki bisa menjadi produktif atau sebaliknya kontra produktif sangat tergantung pada sejumlah hal:

Pertama, kesan pembiaran oleh aparat kepolisian yang berkembang di mata publik atas sejumnlah peristiwa kekerasan massa, memerlukan pembuktian sebaliknya sekaligus menuntut perubahan sikap institusi kepolisian terhadap sekecil apapun gejala yang berpotensi memicu meluasnya tindakan kekerasan massa.

Read more...
Print PDF
Mar 03

Protes Keras atas Kekerasan Aparat Kepolisian

Kami Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) selaku Organisasi Non Permerintah yang membantu masyarakat memperjuangkan hak  asasi manusia --  demi terwujudnya negara yang menjalankan kewajibanya untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia  -- menyampaikan  protes keras   atas tindakan  aparat kepolisian terhadap  pengacara dan aktivis bantuan hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sumatera Barat pada 28 April 2011.

Rangkaian tindakan kekerasan, pemukulan, intimidasi, pengejaran, pengusiran dilakukan oleh aparat kepolisian, pada saat pengacara dan aktivis bantuan hukum dari PBHI Sumbar, sedang mencoba menjelaskan adanya kesalahan atas obyek sengketa eksekusi lahan kepada pihak panitera yang akan melakukan eksekusi lahan tersebut.

Pemukulan dan pengusiran yang dilakukan oleh petugas-petugas kepolisiaan yang dihadiri oleh Kepala Kepolisiaan Resort Solok, Sumatera Barat (AKP. Lutfi Martadian)

Read more...
Print PDF
Feb 07

Tragedi Ahmaddiyah, Buah dari Rangkaian Kebijakan Negara

 
No : 03/Eks/Ketua-PBHI/II/2011
Perihal : Siaran Pers
Pernyataan Pers PBHI tentang:
 
TRAGEDI AHMADDIYAH
BUAH DARI RANGKAIAN KEBIJAKAN NEGARA,
SERUAN BERNUANSA DISINTEGRATIF OTORITAS KEAGAMAAN
DAN TINDAKAN PEMBIARAN APARAT KEAMANAN DAN ATAU KEPOLISIAN
 
 
DI TENGAH rasa geram, galau serta  keprihatinan  kita sebagai bangsa menyaksikan rentetan kasus-kasus kekerasan atas nama keyakinan dan agama yang  terus berlangsung tak habis-habisnya, sebuah tragedi kemanusiaan atas nama keyakinan dan agama kembali terjadi dan  menelan korban jiwa.
 
Minggu 06/02/11 di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandegelang Banten, ribuan warga menyerang pengikut Ahmadiyah. Lebih dari 3 (tiga) orang meninggal dan puluhan lainnya luka parah akibat kekerasan massa.
 
Terhadap tragedi tersebut Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengutuk keras  pihak-pihak yang langsung maupun tidak telah memprovokasi kekerasan massa, sehingga terjadi penyerangan tersebut.
 
Tindakan kekerasan massa yang mengatasnamakan keyakinan dan agama yang terjadi di Pandegelang, menyusul berbagai kekerasan serupa yang berlangsung di berbagai tempat sebelumnya, merupakan buah dari rangkaian peristiwa yang diporovokasi oleh berbagai kebijakan negara, seruan bernuansa disintegratif  dari sebagian otoritas keagamaan serta tindakan pembiaran oleh aparat keamanan dan atau kepolisian.
 
Oleh karena itu Perhgimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)  merasa perlu menyampaikan beberapa hal:
 
Pertama, memgutuk tindakan kekerasan massa atas nama apapun dan kepada para korban,  keluarga korban , keluarga besar Ahmadiyah  disampaikan rasa duka yang mendalam serta doa bagi kesembuhan mereka yang menderita luka-luka.
 
Kedua,  kekerasan massa di Pandegelang harus segera diusut tuntas dengan merekonstruksi seluruh rangkaian peristiwa yang memicu kekerasan massa, dan kemudian dilakukan penyelesaian dengan mengedepankan keadilan hukum serta perlindungan HAM.
 
Ketiga, perlunya segera dilakukan evaluasi menyeluruh serta peninjauan kembali terhadap rangkaian kebijakan negara yang tercermin dalam SKB tiga menteri, sikap institusional Menteri dan Kementrian Agama, Tindakan Aparat Kepolisian yang cenderung melakukan pembiaran terhadap kekerasan massa atas nama keyakinan dan agama, Fatwa MUI, serta pernyataan-pernyataan sebagian Ulama dan atau otoritas keagamaan yang bernuansa disintegratif serta berpotensi memicu  serta memprovokasi tindakan kekerasan massa atas nama keyakinan dan agama.
 
 
 
 
Keempat, semua pihak mesti menahan diri dan menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan atas nama apapun, yang akhir-akhir ini seolah-olah menjadi cara legal yang justru memperoleh perlindungan untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan perbedaan pendapat, keyakinan dan agama, faham, pandangan politik, serta berbagai fakta perbedaan lain yang sejatinya merupakan kekayaan kebangsaan kita yang majemuk, plural dan bhineka.
 
Kelima, bagi otoritas penyelenggara  Negara dan Pemerintahan, kecaman dan keprihatinan tidak cukup dan menyelesaikan. Tragedi  Pandegelang harus dijadikan  jalan bagi upaya merumuskan kebijakan pengelolaan realitas keberagaman keyakinan dan keagamaan yang cerdas serta mendewasakan, dengan mengacu pada UUD 1945, HAM, serta realitas kebangsaan kita yang plural, majemuk dan merayakan kebhinekaan.
 
 
Jakarta, 07 Februari 2011
BADAN PENGURUS NASIONAL
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA – PBHI
 
 
Angger Jati Wijaya
Ketua
 

DI TENGAH rasa geram, galau serta  keprihatinan  kita sebagai bangsa menyaksikan rentetan kasus-kasus kekerasan atas nama keyakinan dan agama yang terus berlangsung tak habis-habisnya, sebuah tragedi kemanusiaan atas nama keyakinan dan agama kembali terjadi dan  menelan korban jiwa.

Minggu 06/02/11 di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandegelang Banten, ribuan warga menyerang pengikut Ahmadiyah. Lebih dari 3 (tiga) orang meninggal dan puluhan lainnya luka parah akibat kekerasan massa.

Terhadap tragedi tersebut Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengutuk keras  pihak-pihak yang langsung maupun tidak telah memprovokasi kekerasan massa, sehingga terjadi penyerangan tersebut.

Tindakan kekerasan massa yang mengatasnamakan keyakinan dan agama yang terjadi di Pandegelang, menyusul berbagai kekerasan serupa yang berlangsung di berbagai tempat sebelumnya,

Read more...
Print PDF
Jan 28

Pembebasan Asyin melukai Rasa Keadilan Publik

Bebasnya terpidana Artalyta Suryani alias Ayin  setelah menerima SK Pembebasan Bersyarat, secara normatif  berdasarkan UU dan peraturan yang ada, sesungguhnya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Mengingat bahwa remisi, pembebasan bersyarat, memang  merupakan hak terpidana.
Akan tetapi dalam konteks kasus Ayin, mengingat tindak kejahatan yang dilakukan  terkait dengan issue penting  bangsa yang kini sedang menjadi agenda publik untuk secara kolektif melakukan perlawanan, yakni korupsi, suap, penyalahgunaan wewenang, hingga  bangkrutnya aparat penegak hukum, maka bebasnya Ayin telah nyata-nyata melukai rasa keadilan publik.
Oleh karena itu hal ini harus dijadikan pembelajaran bersama, sekaligus momentum untuk melakukan sejumlah  langkah perubahan, terutama revisi terhadap aturan peruyndangan beserta seluruh keputusan  tentang  grasi, remisi, pembebasan bersyarat dan semacamnya.
Kasus dan tindakan Ayin, adalah tindakan yang telah nyata-nyata menginjak-injak sistem hukum, memanfaatkan bobroknya integritas moral aparat penegak hukum di semua level fungsionalnya, serta melawan spirit publik untuk menuntaskan segala bentuk tindakan korupsi dan berkuasanya mafia hukum.
Terhadap seluruh tindak kejahatan yang demikian, sudah semestinya para Pengelola Negara, Otoritas Pelaksana Aturan Perundangan beserta aparat penegak hukum lebih mengedepankan rasa keadilan publik di dalam mengambil tindakan kebijakan maupun keputusan yang menjadi kewenangannya.
Hanya dengan kewenangan yang bersifat diskresi untuk tidak memberikan kenyamanan pada pelaku korupsi, mafia hukum hingga seluruh  jaringan kerja kejahatannya, maka spirit anti korupsi dan anti mafia hukum yang ditopang oleh integritas dan komitmen moral aparat penegak hukum, benar-benar menjadi bukti. Tidak sekedar menjadi komoditas politik, arena pencitraan kekuasaan yang memperpanjang kebohongan tersembunyi.
Jakarta, 28 Januari 2011
 
BADAN PENGURUS NASIONAL
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA – PBHI
 
 
 
Angger Jati Wijaya

Bebasnya terpidana Artalyta Suryani alias Ayin setelah menerima SK Pembebasan Bersyarat, secara normatif  berdasarkan UU dan peraturan yang ada, sesungguhnya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Mengingat bahwa remisi, pembebasan bersyarat, memang  merupakan hak terpidana.

Akan tetapi dalam konteks kasus Ayin, mengingat tindak kejahatan yang dilakukan  terkait dengan issue penting  bangsa yang kini sedang menjadi agenda publik untuk secara kolektif melakukan perlawanan, yakni korupsi, suap, penyalahgunaan wewenang, hingga  bangkrutnya aparat penegak hukum, maka bebasnya Ayin telah nyata-nyata melukai rasa keadilan publik.

Oleh karena itu hal ini harus dijadikan pembelajaran bersama, sekaligus momentum untuk melakukan sejumlah  langkah perubahan, terutama revisi terhadap aturan peruyndangan beserta seluruh keputusan  tentang  grasi, remisi, pembebasan bersyarat dan semacamnya.

Read more...
Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.