All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Pers Release
Sep 08

Presiden Tidak Dapat Lepas Tangan dari Kasus Pembunuhan Munir

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Jaminan terhadap hak asasi manusia yang dituangkan dalam UUD 1945 diatas, seharusnya menjadi pegangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan pemerintahan, yang bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, melalui perangkat tehnis di bawah kepemimpinannya dengan menggunakan peraturan hukum yang berlaku.

Kematian paksa Munir, yang selama hidupnya banyak memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi,  menggoreskan  rasa duka mendalam bagi publik yang merindukan Negara yang lebih baik dalam menjalankan kewajiban terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana yang sudah diperkirakan publik,

Read more...
Print PDF
Sep 07

Pernyataan Protes PBHI tentang Pengosongan dan Pemagaran Paksa Pasa Inpres, Padang

Sekretariat Nasional (Seknas) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyampaikan protes atas tindakan pengosongan dan pemagaran paksa Pasar Inpres I, II, III dan IV yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dengan mengerahkan kekuatan gabungan sekitar 600 personel yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polri, dan TNI, termasuk dukungan Dinas Kebakaran dan Dinas Perhubungan,  pada 31 Agustus 2011.

Tindakan itu dapat diduga sebagai bentuk pelanggaran. Pertama, Pemerintah Kota Padang mengkhianati atau melanggar kesepakatan tentang penyelesaian kasus ini terkait tiga butir: [i] penyelesaian masalah pasar raya akan didialogkan antara Pemko Padang dengan pedagang; [ii] Pemko Padang akan mengajukan perubahan perencanaan dan anggaran rekonstruksi menjadi rehabilitasi Pasar Raya atas permintaan pedagang; [iii] menyepakati pertemuan berikutnya antara Pemko Padang dengan pedagang yang memberi kuasa kepada PBHI Sumatera Barat (Sumbar) berdasarkan kelompok pedagang untuk membicarakan langkah penyelesaian berikutnya.

Read more...
Print PDF
Sep 05

Petisi Masyarakat Peduli, Pedagang Korban Bencana Pasar Raya Padang

Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami yang bertanda tangan di bawah ini, yakni lembaga dan individu yang prihatin akan perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Padang pasca gempa 30 September 2009, mengungkapkan keprihatinan kami akan cara penyelesaian masalah Pasar Raya Padang yang sudah mengarah pada penyelesaian persoalan secara represif. Atas kondisi tersebut kami sampaikan bahwa :

  1. Kerusakan gedung Pasar Inpres Pasar Raya Padang merupakan akibat gempa bumi tanggal 30 September 2009. Sehingga penanganannya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan kebencanaan lainnya. Baik dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan rehabilitasi - rekonstruksi.

Read more...
Print PDF
Jul 06

Hak Tersangka – Terdakwa, Hak Yang Terabaikan

KETIKA seseorang secara hukum dinyatakan sebagai tersangka dan atau terdakwa, maka seolah olah menjadi wajar apabila orang tersebut menerima perlakuan sewenang-wenang, kekerasan, kejam dan tidak manusiawi.  Terutama oleh aparat penegak hukum. Atau sebaliknya, demi dan atas nama proses hukum maka aparat penegak hukum seolah olah dibenarkan melakukan tindakan di luar hukum terhadap tersangka dan atau terdakwa.
 
Demikian diungkapkan Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Angger Jati Wijaya ketika memberikan pengantar untuk secara  resmi dimulainya program “Monitoring dan advokasi hak tersangka terdakwa”.
 
Hak tersangka dan atau terdakwa yang paling sering dilanggar seperti; penangkapan tanpa surat penangkapan, pemberitahuan kepada keluarga, diberi tahu tentang kejahatan atau tindak pelanggaran hukum yang disangkakan, didampingi penasehat hukum atau pengacara dalam proses pemeriksaan, hingga berbagai hak lain selama tersangka dan atau terdakwa berada di tahanan kepolisian.
 
Secara normatif memang ada sejumlah alat hukum yang dimaksudkan sebagai jaminan atas hak-hak tersangka dan atau terdakwa. Seperti pasal 52 – 68 KUHAP. Undang Undang No. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi hak sipil dan politik. Hingga Peraturan Kapolri (Perkap) No. 08 tahun 2009. Akan tetapi tetap saja aturan tersebut dalam pelaksanaannya menjadikan tersangka dan atau terdakwa sebagai pihak yang tanpa jaminan perlindungan.
 
“Tidak adanya mekanisme pengawasan serta sangsi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran, merupakan salah satu faktor kenapa hak tersangka dan atau terdakwa hingga hari ini menjadi fakta gelap bagi penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia”  lebih jauh Angger Jati Wijaya memaparkan.
 
Berdasarkan hal tersebut PBHI Nasional mulai tahun 2011 ini merancang satu agenda kegiatan “Monitoring dan Advokasi Hak Tersangka dan atau Terdakwa”  yang melibatkan 6 (enam) PBHI wilayah, yakni PBHI Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan PBHI DIY.
 
Selain dimaksudkan sebagai sebentuk pengawasan, program Monitoring dan Advokasi diselenggarakan sebagai bagian integral dari agenda PBHI Nasional dalam turut serta mendorong percepatan Institusional Reform Lembaga Kepolisian serta jaringan advokasi perubahan KUHAP yang seperti jalan di tempat.
 
“Sealain tertib hukum dan formulasi KUHAP yang mencerminkan upaya maksimal dalam menghadirkan harapan keadilan, telah cukup lama rakyat merindukan hadirnya Polisi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”  Tegas Angger Jati Wijaya. ***

KETIKA seseorang secara hukum dinyatakan sebagai tersangka dan atau terdakwa, maka seolah olah menjadi wajar apabila orang tersebut menerima perlakuan sewenang-wenang, kekerasan, kejam dan tidak manusiawi.  Terutama oleh aparat penegak hukum. Atau sebaliknya, demi dan atas nama proses hukum maka aparat penegak hukum seolah olah dibenarkan melakukan tindakan di luar hukum terhadap tersangka dan atau terdakwa.

Demikian diungkapkan Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Angger Jati Wijaya ketika memberikan pengantar untuk secara resmi dimulainya program “Monitoring dan advokasi hak tersangka terdakwa”.

Hak tersangka dan atau terdakwa yang paling sering dilanggar seperti; penangkapan tanpa surat penangkapan, pemberitahuan kepada keluarga, diberi tahu tentang kejahatan atau tindak pelanggaran hukum yang disangkakan, didampingi penasehat hukum atau pengacara dalam proses pemeriksaan, hingga berbagai hak lain selama tersangka dan atau terdakwa berada di tahanan kepolisian.

Read more...
Print PDF
Apr 05

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Cermin Penegakan Hukum di Indonesia

Tuduhan Negara (polisi) terhadap Anak yang masih berusia 16 Tahun (Deli), karena mencuri voucher senilai Rp. 10.000 menarik perhatian masyarakat, tidak hanya karena Korban masih dibawah umur dan nominal dituduhkan hanya sepuluh ribu rupiah.  Namun apa yang dialami oleh Deli memiliki dampak yang sangat besar. Sebab selain mengancam masa depan Deli, ini menunjukkan kekacauan  sistem hukum di Indonesia yang menempatkan anak sebagai tersangka dan dihadapkan pada proses hukum pidana.

Kepolisian sebagai penyidik menerapkan hukum secara berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif pemidanaan  bagi si anak.  Penyidik tidak memperhatikan hak anak yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Keputusan Bersama 6 menteri tentang Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Secara tidak pada tenmpatnya penyidik mempergunakan UU No 8 Tahu 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan menganggap anak tersebut harus ditahan, sebagaimana kewenangan penyidik dalam KUHAP.

Read more...
Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.