All human being are born free and equal in dignity and right. 
There are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article I, Universal Declaration of Human Right

Newsticker
Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, ...
Pers Release
Feb 01

Jauhkan Korban Narkotika (Pengguna) dari Penahanan dan Pemenjaraan

Sejak UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika yang memberikan jaminan pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika diberlakukan, ternyata banyak hal yang tidak diimplementasikan dengan baik. Ruang tahanan dan pemenjaraan  masih dipenuhi oleh penyalahguna dan pecandu narkotika, atas tuduhan kepemilikan, pembelian, penguasaan dan penyimpanan narkotika. Penahanan dan pemenjaraan pengguna narkotika berdampak sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan bagi pengguna narkotika. Selain itu dengan memasukan pengguna narkotika ke dalam rumah tahanan  mengakibatkan terjadinya kelebihan kapasitas, penghukuman yang kejam karena membiarkan tahanan kesakitan akibat ketergantungan narkotika, percampuran antara pengguna dengan pengedar atau dengan pelaku kriminal lainya, maraknya peredaran gelap narkotika, penyebaran penyakit menular seperti HIV karena penggunaan jarum suntik bergantiaan dll.

Read more...
Print PDF
Jan 28

Tarik Pasukan Densus dari Bima

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) meminta Komandan  atau penanggung jawab Datasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror untuk menarik pasukannya dari Bima yang sudah diturunkan untuk melakukan sweeping terhadap warga di Kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu, Kabupaten Bima, pada Jumat malam dan Sabtu dinihari. Karena bukan saja melampaui wewenangnya, namun juga akan memperkeruh situasi di Bima.

Demikian permintaan yang disampaikan Sekretaris Badan Pengurus Nasional PBHI Suryadi Radjab, Minggu (29/01/12) di Jakarta. “Penarikan pasukan Densus Anti Teror itu dimaksudkan supaya dapat dicegah bentrokan maupun bentuk tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang melanggar hak-hak manusia, atau bentuk tindakan lainnya yang

Read more...
Print PDF
Jan 17

Penangkapan dan Penahanan Warga Bima Merupakan Legitimasi dilakukannya Kekerasan Baru

Penggunaan kekuatan Kepolisian dalam merespons  tuntutan masyarakat terhadap dikeluarkannya Ijin Usaha pertambangan kepada PT. Sumber Mineral Nusantara tidak hanya terhenti kepada penggunaan kekerasan fisik dan senjata api yang menewaskan 3 orang dan 47 orang korban luka tembak. Saat ini setidaknya terdapat kurang lebih 40 orang menjadi tersangka dan 38 orang ditahan karena dianggap melakukan tindak pidana.

Penangkapan dan penahanan yang sering pula disertai tindak kekerasan menjadi ciri khas yang terjadi setiap kali Kepolisian menghadapi penyampaiaan pendapat di muka umum. Bentrok pengunjuk rasa dan kepolisiaan merupakan peristiwa yang tidak berdiri sendiri, yang berujung penangkapan dan penahanan. Dengan berbagai tuduhan yang umumnya dikenakan yakni

Read more...
Print PDF
Dec 17

Pentingnya Mendorong Hukum Acara Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia

Pembaharuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah berlangsung sejak lama, namun belum menemukan kepastian tentang pembahasan dan pengesahan rancangan yang KUHAP yang baru. Meskipun Revisi KUHAP telah menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2011. Revisi KUHAP merupakan hal yang mendesak, serta patut untuk disegerakan. Mengingat, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvenan Internasional berkait dengan hak manusia dan mengundangkannya. Beberapa konvenan  yang diratifikasi mengatur secara spesifik hak tersangka dan hak terdakwa. 

Februari 2010, Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengajukan rancangan revisi KUHAP kepada Presiden melalui Sekretariat Negara, dengan tujuan agar pembahasan tentang revisi KUHAP dapat disegerakan. Sayangnya, upaya ini tidak berhasil. Keberatan dari institusi

Read more...
Print PDF
Dec 13

Bongkar Kejahatan Korupsi Hingga Elit Tertinggi

Upaya memerangi korupsi telah menjadi komitmen pemerintah Indonesia, selama bertahun tahun, terhitung semenjak reformasi digulirkan pada tahun 1998. Korupsi menjadi kejahatan yang luar biasa, terjadi secara sistematik dan terorganisir disemua lini. Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu upaya si dari membudayanya kejahatan korupsi di Indonesia.

Belajar dari proses penangkapan Nazaruddin, yang tertutup dan beraroma konspirasi, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) berharap, KPK bertindak transparan dalam proses penyidikan serta memperhatikan prinsip prinsip perlindungan dan penghormatan hak tersangka. Hanya dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap hak tersangka, dalam hal ini Nunun Nurbaeti, aparat penyidik KPK dapat menghalau segala spekulasi tentang penegakan hukum berkait dengan kasus korupsi.  Mengingat perkara korupsi yang melibatkan petinggi negara selalu memiliki efek politik yang berpotensi melahirkan transaksi politik tertentu.

Pemerintah Indonesia, sudah seharusnya bersikap konsisten dengan komitmennya memberantas korupsi. Maka, sudah seharusnya seluruh aparat hukum dan birokrasi negara mendukung penyidikan terhadap kasus korupsi pemilihan DGS BI. Proses hukum tidak seharusnya tebang pilih. Dukungan terhadap penyidikan perkara ini dapat dimanifestasikan dalam beragam bentuk, termasuk menghormati wewenang KPK untuk melakukan penyidikan, dan memberikan segala informasi, bukti dan data yang berkaitan dengan perkara dimaksud. Serta menghindarkan percampuran proses penegakan hukum dengan proses politik.

Read more...
Print PDF

Pers Release

PerPPU No 2/2017 (Ormas), Kontra Reforma

Pemerintah menerbitkan PerPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017 kemarin. Pemerintah berdalih, bahwa PerPPU “Ormas” ini ...

Administrator | Friday, 14 July 2017

READMORE

PBHI mendesak Negara (POLRI) untuk memb

Iwan Mulyadi, korban lumpuh permanen akibat kena tembak oleh anggota Polri 2006 yang lalu. Masih belum menerima haknya. Iwan diberlakukan tak adil oleh Negaranya. 14 Agustus 2007 melalui PN Pasaman ...

Administrator | Monday, 19 December 2016

READMORE

POLRI Ubah Kebebasan Jadi Makar

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam tindakan aparat Bareskrim Polri dan Polda yang menangkap dan menahan 10 aktivis politik pada 2 Desember 2016, yaitu Adityawarman Thaha, ...

Administrator | Thursday, 8 December 2016

READMORE

Pseudo-Penegakan Hukum Lingkungan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ...

Administrator | Monday, 25 July 2016

READMORE

More in: Pers Release

-
+
1

 ©2011 erHarvest All rights reserved.